Latest Posts

Kamis, 18 Desember 2014

Program Transmigrasi TNI AD, Menhan Ngaku Tahu Rencana Marwan

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengaku belum mengetahui rencana Program Transmigrasi Terpadu TNI Angkatan Darat (AD) yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Rencananya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan menggandeng TNI dalam mewujudkan program tersebut.

"Transmigrasi belum dengar tuh," ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai memimpin rapat pimpinan (Rapim) Kemenhan tahun 2015 di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).

Namun, Ryamizard mengaku akan mendukung program tersebut selama membawa kesejahteraan. Menurutnya, jika membawa kesejahteraan tidak ada salahnya untuk didukung.

"Nyangkul di sini kan enggak ada sawah, di sana (Kalimantan) nyangkul enggak ada habis-habisnya, saya rasa lebih baik ke situ, tapi saya belum dengar," ungkapnya.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Program Transmigrasi Terpadu TNI AD sedang disiapkan pemerintah. Program itu kerja sama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan TNI.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur sebagai percontohan atau pilot project nantinya.

"Rencananya kurang lebih 6.000-an rumah," tutur Marwan usai upacara peringatan Hari Bhakti Transmigrasi ke-64 di Kantor Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 12 Desember 2014.

Lebih lanjut, kata dia, di daerah transmigrasi itu akan dibangun sarana prasarana seperti sekolah, puskesmas, tempat ibadah, bahkan dibangun juga kawasan industri jika dimungkinkan.

Dia pun memiliki alasan mengapa Kalimantan akan dijadikan pilot project program transmigrasi terpadu TNI AD. Karena menjaga perbatasan dianggap penting.

"Selama ini kan temanya masih tema perbatasan, untuk itu kita buatkan pilot project khusus TNI AD supaya kita merasa aman di daerah perbatasan itu. Nanti dengan Polri dan angkatan yang lain juga," ungkapnya.

Sejauh ini, kata dia, master plan program transmigrasi terpadu TNI AD sudah disiapkan. "Ini tinggal menunggu anggaran 2015 ini. Begitu anggaran sudah keluar, karena ini masterplannya sudah keluar semua tinggal kita implementasikan," pungkasnya.

http://nasional.sindonews.com/read/938793/15/program-transmigrasi-tni-ad-menhan-ngaku-tahu-rencana-marwan-1418843947
read more...

Marwan Jafar Ingin Bangun Desa melalui Budaya dan Kesenian

DEPOK, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, membangun desa bisa dilakukan melalui budaya dan kesenian. Menurut Marwan, desa-desa di Indonesia memiliki potensi budaya dan kesenian yang sangat luar biasa. 

"Saya sudah mulai nge-list. Saya petakan desa seluruh Indonesia. Bahkan di bidang musik, daerah-daerah itu kaya dengan potensi musik-musik lokal. Kalau kita pasarkan itu luar biasa," ujar Marwan, saat mengunjungi musisi senior Iwan Fals, di Desa Leuwinanggung, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Selasa (16/12/2014). 

Menurut Marwan, kesenian yang berada di kawasan perdesaan, bisa dikolaborasi dengan potensi musik-musik lokal yang berada di desa. Jika hal tersebut dikembangkan, kata dia, memajukan desa melalui kesenian merupakan suatu keniscayaan. 

"Ini punya masa depan. Kalau nanti banyak festival atau event-event, akan banyak investor yang mau berinvestasi kan," kata Marwan. 

Saat ini, lanjut Marwan, banyak potensi kesenian dan budaya di desa-desa yang masih belum digali. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan berupaya mengembangkan potensi kesenian dan budaya untuk memajukan desa-desa di Indonesia. 

"Pembangunan desa dibarengi dengan gerakan kebudayaan. Itu yang jadi spirit kita semua," kata Marwan.
http://nasional.kompas.com/read/2014/12/16/18265121/Marwan.Jafar.Ingin.Bangun.Desa.melalui.Budaya.dan.Kesenian
read more...

Selasa, 16 Desember 2014

Pembangunan Jaringan BTS Solusi Sistem Desa Online

JakartaCNN Indonesia -- Kepala Desa Karang Indah Provinsi Kalimantan Selatan Sunardi menyatakan, pengoperasian sistem informasi desa online yang diluncurkan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi masih terkendala jaringan internet. Menteri Marwan Jafar menyebut, program pembangunan jaringan Base Transceiver Station (BTS) internet merupakan salah satu solusi.

"Salah satu program Kementerian Desa adalah membangun jaringan BTS. Di daerah-daerah yang tidak ada internetnya, tidak ada handphone apalagi, BTS harus dibuat," ujar Marwan saat meluncurkan sistem informasi desa online di Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Jakarta, Senin (15/12).

Menurut Marwan, pembangunan koneksi internet bukan hanya tanggung jawab Kementerian Desa, tetapi juga Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apalagi saat ini masih banyak daerah yang belum memiliki akses internet baik. "Khususnya daerah Timur seperti Papua," kata Marwan.

Untuk membangun sistem informasi desa online, Kementerian Desa telah membuat sistem yang mudah dioperasikan masyarakat desa. Desa Karang Indah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, hanya membutuhkan waktu empat hari mengisi kelengkapan situs desa yang terintegrasi dengan sistem informasi desa online.

Hal tersebut dapat terlaksana karena sistem pengisian yang dianggap mudah. "Dibandingkan dengan aplikasi web desa yang lain, sistem informasi ini lebih mudah," ujar Sunardi.

Dalam proses pengisian data, Sunardi mengaku hanya membutuhkan sedikit bimbingan. "Kami melakukan ini tanpa pelatihan. Hanya dipandu password dari kementerian dan dibantu pegawai honorer," ujarnya.

Namun, lanjut Sunardi, jaringan internet memang menjadi salah satu kendala terbesar di sejumlah desa dalam mengimplementasikan sistem desa online. "Kami masih kesulitan dalam jaringan internet. Tapi kami punya wifi, jadi bisa lebih mudah," kata Sunardi.

Menteri Marwan secara resmi meluncurkan sistem informasi desa online dengan situs indonesiamembangun.id. Laman ini terintegrasi langsung dengan situs setiap desa. Selain dapat melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), situs ini juga dapat diakses untuk mendapatkan informasi lengkap data kependudukan. 
(rdk/obs)
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141215175041-20-18291/pembangunan-jaringan-bts-solusi-sistem-desa-online/
read more...

Minggu, 14 Desember 2014

Transmigrasi Bisa Jadi Alat Pemersatu Bangsa

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Ja'far, mengatakan, penyelenggaraan transmigrasi selama ini telah terbukti mampu mendorong terbentuknya pusat-pusat produksi baru, yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru serta mendukung pembentukan pusat-pusat pemerintahan baru.
“Sejarah panjang telah membuktikan bahwa perjuangan para pionir kita tidaklah sia-sia. Penyelenggaraan transmigrasi telah terbukti mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia, terutama sebagai alat pemersatu bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” paparnya dalam keterangannya, Jumat (12/12/2014).
“Fakta tersebut antara lain dengan terbentuknya 1.168 desa, 385 kecamatan serta 104 kabupaten/kota baru dan bahkan dua ibu kota provinsi di Indonesia berasal dari unit permukiman transmigrasi, seperti Mamuju Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat dan Tanjung Salor/Bulungan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara,” urai Marwan.
Sebab itu, pemerintah saat ini sedang merancang kebijakan dan strategi pembangunan transmigrasi berbasis kawasan sebagai salah satu skema pembangunan pusat pertumbuhan baru. Dengan skema tersebut, diharapkan pembangunan wilayah transmigrasi tidak semata berbasis spesial dan komoditas unggulan tertentu, tetapi juga pemberdayaan masyarakat di kawasan tersebut.
“Skema ini diharapkan mampu membangunan ekonomi di wilayah transmigrasi. Hal ini sejalan dengan tujuan transmigrasi sebagai amanat UU 29 tahun 2009, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan daerah, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,” jelas mantan anggota DPR itu.
Menurutnya, strategi itu merupakan komitmen pemerintah untuk membangun seluruh wilayah NKRI melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru. Sehingga, mobilitas penduduk merupakan konsekuensi logis yang perlu ditata persebarannya.
“Mengingat transmigrasi bersifat lintas bidang, lintas sektor dan lintas daerah, maka pengelolaannya tidak bisa sepenuhnya menjadi kewenangan satu pihak saja. Oleh karena itu peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan transmigrasi sangatlah diharapkan,” tukasnya.
Sekeder untuk diketahui, hari ini adalah peringatan Hari Bhakti Transmigrasi ke-64 yang dirangkaikan dengan Penandatangan Naskah Kesepahaman Bersama (NKB) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan LIPI, Universitas Trisakti, UPN “Veteran” Jakarta, UPN “Veteran” Jawa Timur serta Universitas Lancang Kuning Riau, di kantor Departemen Transmigarsi Jakarta.

read more...

Karangkobar Daerah Rawan Longsor, Pemerintah Berencana Relokasi Warga ke Tempat Aman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berencana akan merelokasi penduduk yang mendiami wilayah rawan longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
Langkah pencegahan itu kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar lebih baik dilakukan sebelum bencana longsor menimpa masyarakat desa kembali terjadi. Dan pendekatan yang dilakukan, katanya, memberikan penyadaran agar masyarakat desa berminat pindah ke lokasi yang aman.
“Soal lokasi, pemerintah tidak berpikir sendiri. Masyarakat juga bisa dilibatkan sehingga ada kesadaran bersama,” ujar Marwan dalam pernyataannya, Minggu(14/12/2014). Daerah-daerah rawan bencana di Indonesia, Menteri Marwan mengatakan, hampir ada di seluruh provinsi. Dan sebagian besar adalah desa-desa atau daerah tertinggal yang masih perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
“Kita tidak inginkan semakin banyak rakyat Indonesia berduka karena bencana alamnya sendiri. Ini harus kita antisipasi sejak dini,” ujarnya.
“Apalagi akan menghadapi musim penghujan. Sehingga ancaman longsor, banjir, gagal panen, dan masalah-masalah lainnya pasti berimbas ke masyarakat desa. Jangan sampai desa yang sudah terisolir, semakin terpuruk hidupnya. Ini yang tidak saya inginkan,” tambah Marwan.
Selain berencana melakukan pemindahan warga ke lokasi yang lebih aman, Marwan juga merencanakan untuk melakukan pembangunan desa-desa yang mengalami bencana longsor diBanjarnegara, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan agar aktivitas perekonomian warga bisa kembali berjalan normal seperti sediakala.
“Agar warga desa itu bisa kembali bergerak dan beraktifitas perekonomian,” ujar Marwan.
Nantinya, kata Marwan pihaknya akan menerjunkan tim guna memantau situasi dan kondisi masyarakat
Tim kata Marwan akan memantau penanganan evakuasi dan kebutuhan masyarakat desa, serta membuatkan laporan terperinci untuk bahan evaluasi.
“Sehingga ada solusi mencegah, agar desa-desa rawan bencana lainnya tidak lagi mengalami hal yang sama,” ujarnya. Menteri Marwan pun juga ikut berduka cita atas musibah tanah longsor diBanjarnegara tersebut.
"Saya secara pribadi dan atas nama kementerian sangat berduka atas bencana yang terjadi. Ini benar-benar menjadi persoalan serius yang harus segera kami tangani,” ujar Marwan.
read more...

Jumat, 12 Desember 2014

Kementerian Desa Sebar Surat Edaran untuk Informasikan Dana Desa Rp 1,4 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, kementeriannya akan mengeluarkan surat edaran untuk menginformasikan program desa yang akan dilakukannya dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Menurut Marwan, surat edaran tersebut dinilai perlu dilakukan sebagai salah satu cara mensosialisasikan program-program pembangunan desa.
"Karena tidak semua kepala desa saat ini bisa mengakses informasi. Kami berencana mengeluarkan surat edaran seputar program desa," ungkap Marwan, dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (11/12/2014) malam.
Marwan mengakui kalau sejauh ini masih banyak kepala desa, terutama yang secara geografis terletak di wilayah pedalaman, belum mengetahui keberadaan Kementerian Desa. Banyak juga kepala desa yang belum tahu mengenai rencana penyaluran dana desa sebesar Rp 1,4 miliar selama lima tahun, sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).
"Makanya perlu kami sosialisasikan melalui surat edaran itu nanti. Biar semua desa seluruh Indonesia tahu bahwa akan ada dana desa dan sesegara mungkin kami cairkan untuk mendukung pembangunan desa masing-masing," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Lebih lanjut, Marwan menjelaskan, dalam surat edaran yang rencananya akan diterbitkan dalam waktu dekat itu juga akan diinformasikan beberapa program prioritas pembangunan Desa. "Misalnya, rencana pemerintah mendorong desa-desa membangun BUMDes dan lainnya," ucapnya.
Marwan yakin program desa ke depan akan lebih maksimal menyusul lahirnya nomenklatur baru dalam Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu dibentuknya Kementerian Desa untuk mengurus masalah perdesaan. "Yang penting, setelah dicairkan nanti para kepala desa memanfaatkan betul dana ini secara maksimal untuk pembanguan desa mereka," kata dia.


Editor: Bayu Galih
read more...

Rabu, 10 Desember 2014

KPK Diminta Awasi Program Dana Bantuan Desa

Jakarta, (Analisa). Menteri Desa, Pemba­ngunan Daerah Tertin­ggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengundang Komisi Pem­berantasan Korupsi untuk mengawasi program Dana Bantuan Desa yang akan memberikan bantuan keuangan kepada desa lebih dari Rp1 miliar.
"Program Rp1 miliar per desa, kami akan kerja sama dengan KPK untuk menga­wasi program kurang lebih Rp1,4 miliar itu yang akan kita lakukan secara bertahap karena sesuai dengan ke­mam­puan APBN kita," kata Marwan di gedung KPK Jakarta, Kamis.
Marwan datang ke KPK untuk menyerahkan Lapo­ran Harta Kekayaan Penye­lenggara Negara sekaligus mem­bahas mengenai dana bantuan desa.
"Nah, itu ‘kan 10 persen bu­kan dari APBN secara menyeluruh, tapi 10 persen dari dana transfer daerah karena kalau sekarang dana transfer daerah Rp700 triliun, itu berarti dana untuk desa sekarang lebih Rp70 trilun. Itu yang sudah disampaikan kepada bapak-bapak di KPK, supaya kita bisa awasi," jelas Marwan.
Mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode 2009-2014 itu menyatakan program tersebut awalnya diajukan FPKB.
"Yang mengusulkan per­tama kali Fraksi PKB lho, karena saya sebagai ketua fraksinya pada periode 2009-2014, tidak ada satu pun fraksi atau partai yang mengusulkan RUU Desa itu menjadi perioritas Proleg­nas. Justu kami waktu itu yang mengusulkan lima dari perioritas UU itu salah satunya adalah RUU desa," ungkap Marwan.
Ia mengaku akan ada tim kajian dan berko­ordinasi secara teknis me­ngenai mekanisme penga­wasan tersebut.
"Untuk 2015 ini akan bergulir kurang lebih Rp9,2 triliun, bertahap tidak secara keseluruhan, akan kami cairkan ke desa-desa itu. Akan kami siapkan fasilitator untuk pendampingan mem­beritahu, mengajari mem­buat laporan yang be­nar, transparan dan akuntabel," jelas­nya.
Setidaknya ada 73 ribu desa yang menjadi target pemberian bantuan.
Juru Bicara KPK Johan Budi menga­ku bahwa im­plementasi UU Desa men­jadi kajian KPK.
"Apa yang kami lakukan kajian, adalah menyangkut kewenangan antara kemen­terian Pak Marwan dengan kementerian di dalam negeri, karena di dalam negeri juga ada yang berkaitan dengan desa, termasuk mengenai uang Rp1,4 miliar itu," kata Johan.
Pemberian dana itu menu­rut KPK membutuhkan asistensi, pengawasan dan pengetahuan mengenai pen­ge­lolaan anggaran.
"Perlu pengawasan pada desa yang sebelumnya belum pernah memperoleh dana secara langsung. Nanti itu akan diserahkan pada masing-masing, padahal pengelolaan uang yang tidak sedikit, jadi memerlukan pengawasan kemudian dibe­kali pengetahuan terkait penggunaan anggaran, itu nanti," jelas Johan.
Namun Johan mengaku bah­kan KPK belum mene­mukan bentuk pengawasan yang direkomendasikan bagi Kemen­terian Desa, Pem­bangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun Kementerian Dalam Negeri. (Ant)
read more...

Demi Pengembangan Desa, Marwan Jafar Kerja Sama dengan Korsel

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan menjajaki kerja sama dengan Korea Selatan (Korsel) terkait penguatan masyarakat perdesaan Indonesia di berbagai bidang. Karena program Saemaul Undong atau desa baru di Korsel, dianggap berhasil diterapkan dan dilaksanakan penduduk desa sesuai dengan kemampuan dan sumber dayanya.
“Kerja sama ini ada kaitannya dengan Undang Undang Desa. Dan gerakan Saemuel Undongmerupakan gerakan nasional agar masyarakatnya bisa keluar dari kemiskinan. Tak hanya itu, menjadi sebuah gerakan bagi pengembangan masyarakat yang memodernisasi dan semuanya diawali pusatnya di masyarakat desa,” ujar Menteri PDT, Marwan Jafar dalam keterangannya.
Dia menyampaikan itu terkait pertemuannya uta Besar Republik Korea Selatan, Taiyoung Cho di kantor Kementerian Desa, di Jakarta, Selasa (2/12).

Marwan mengatakan, kesempatan kerja sama tersebut diusulkan untuk sebagai sharingpengalaman tentang pembangunan daerah tertinggal. Indonesia perlu mengetahui tahapannya dari awal hingga dapat memulai modernisasi daerah-daerah tertinggal tanpa tercerabut dari akarnya.
“Secara lebih mendalam, usulan kerja sama akan mengangkat peluang penerapan pembangunan. Mungkin dimulai dari sisi teknologi, mengangkat potensi ekonomi serta perbaikan infrastruktur di perdesaan tersebut,” ujarnya.
Program Saemaul Undong direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh penduduk desa sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Di antaranya adalah perbaikan perumahan, perbaikan infrastruktur, pertanian, irigasi dan drainase serta peningkatan percepatan pendapatan penduduk dengan tanaman-tanaman yang cepat menghasilkan.
“Keberhasilan program-program masyarakat perdesaan di Saemaul Undong itulah yang coba akan dipresentasikan dalam kerja sama antara Kementerian Desa Indonesia dengan Duta Besar Republik Korea Selatan. Misalnya, keberpihakan program-program Pemerintah Korea dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik terbarukan tenaga surya di daerah tertinggal,” ujar Menteri Marwan.
Kemudian penguatan kapasitas kelembagaan di daerah tertinggal, penguatan UMKM dan pembukaan jaringan pemasaran UMKM di masyarakat perdesaan serta usulan kerja sama pembangunan perdesaan dengan sistem Saemaul Undong melaui program sister city.
“Dan perlu juga kerja sama pemanfaatan program CSR dari perusahaan Korea untuk mendukung program percepatan pembangunan daerah tertinggal. Kemudian, peningkatan kapasistas pegawai KPDT melalui sharing pengetahuan dan pengalaman dalam bentuk kursus,” jelasnya.
Melalui usulan-usulan tersebut, sharing pengalaman tentang pembangunan masyarakat desa tertinggal akan memberikan perspektif baru bagi Kementerian Desa untuk membuat kebijakan.
“Terutama yang sangat mendukung atas pembangunan di kawasan masyarakat perdesaan. Usulan-usulan tersebut merupakan tindaklanjut dari beberapa kunjungan dan kerja sama yang pernah dilakukan oleh pejabat KPDT sebelumnya sejak tahun 2012,“ ujarnya,
Sementara itu, Dubes Korsel, Taiyoung Cho mengatakan pihaknya mengapreasiasi pemerintahan baru untuk melanjutkan kerja sama Indonesia dan Korsel yang pernah juga terjalin baik pada pemerintah sebelumnya.
Menurut Taiyoung, masyarakat desa di Indonesia memang perlu diperhatikan dengan ambisi untuk pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, akan banyak kerja sama lainnya yang akan berkaitan untuk masyarakat Indonesia.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/AF
read more...

Pemerintah Harus Ubah Paradigma Membangun Desa Sebagai Subjek Pembangunan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semangat dari lahirnya UU Desa, adalah untuk menciptakan kemandirian desa dalam pembangunan. Oleh karena, Keppres No 165 Tahun 2014, memberikan wewenang sepenuhnya kepada kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) untuk mengimplementasikan tentang UUDesa.
"Sudah jelas, diatur dalam Keppres, itu wewenang Kementerian Desa," ujar Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Indra Lubis, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/11/2014).
Menurut Indra, dalam pembangunan desa, pemerintah harus merubah paradigma dari yang dulu menjadikan desa sebagai objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. "Dengan adanya kementerian desa ini akan mengubah paradigma pembangunan desa. Desa bukan hanya sebagai objek, tapi juga menjadi subjek pembangunan,"lanjutnya.
Indra masih percaya bahwa Jokowi akan bersikap tegas dalam persoalan tersebut terkait belum adanya kesepahaman bersama antara Kemendagri dan Kemnenterian DPDTT. "Saya percaya dan yakin, pak Jokowi akan tegas tentang pembentukan kementerianDesa," tandasnya.
Kewenangan selanjutnya, imbuh Indra, ada ditangan Menteri Pemberdaayaan Aparatur Negara (PAN), untuk mengatur penggabungan nomenklatur kementerian. "Menpan harus menegaskan Keppres tersebut, karena Menpan kan yang mengatur segala birokrasinya," tandasnya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/03/pemerintah-harus-ubah-paradigma-membangun-desa-sebagai-subjek-pembangunan
read more...