Gaji Dirimu Sendiri

Latest Posts

Friday, 26 May 2017

Form Pendaftaran Anggota Bumdesa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Segera Lakukan Registrasi Bumdes Anda

Tampilan Form Pendaftaran Bumdesa
Untuk Memudahkan dalam pendataan bumdes anda kami sediakan form pendaftaran anggota bumdesa.online
setiap anggota yang terdaftar akan mendapat sosialiasi/pemasaran produk, pendampingan dan pengembangan bumdesa
dari kami.

Silahkan Klik Link Berikut dan isi Formnya
Link Pendaftaran: https://1drv.ms/xs/s!AocOVTchHtQukkFNYtpJlpkNPVNN


anda bisa bisa kunjungi web kami di https://www.bumdesa.online pilih Post Free Ads dan pasarkan produk anda pada web tersebut sebagai media komunikasi kami menyediakan group Whatapp dan anda bisa join pada link berikut Join Group Sekarang silahkan di klik dan join kita kupas tuntas mengenai bumdes.
read more...

Aplikasi Pemasaran Produk Bumdes

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Menginformasikan Kepada seluruh Bumdesa Di Indonesia


Saat ini kami sudah membangun sebuah aplikasi yang bertujuan untuk membantu memasarkan produk-produk bumdesa, aplikasi ini kami berinama "Bumdesa.online" sesuai dengan namanya harapan kami adalah dapat menjangakau seluruh bumdesa di indonesia dengan memanfaatkan media informasi dan teknologi.

Kondisi Yang sering di hadapi Bumdesa.
> Bingung untuk memasarkan produk Bumdes Padahal Produk - produk Desa sangatlah melimpah
> Bingung juga untuk mengelola Bumdesa Padahal Bumdes Sudah Terbentuk namun belum jalan
> Bingung Bagaimana cara menjalankan roda bisnis di Bumdesa Padahal Banyak Peluang
> Belum Memiliki jangakaun pasar yang luas
> Belum Membentuk Bumdes

Tujuan Aplikasi Bumdesa.online
> Membantu Memasarkan Produk Bumdesa
> Mencarikan Pasar yang lebih luas
> Membangun komunitas yang kuat dan terpercaya
> memberikan Bimbingan bagaimana menjalankan bisnis yang baik.

Kami akan membantu anda mencarikan peluang peluang bisnis anda dan mencoba mencarikan network/Jaringan yang sesuai dengan produk Bumdes anda apapun bidangnya

anda bisa bisa kunjungi web kami di https://www.bumdesa.online pilih Post Free Ads dan pasarkan produk anda pada web tersebut sebagai media komunikasi kami menyediakan group Whatapp dan anda bisa join pada link berikut Join Group Sekarang silahkan di klik dan join kita kupas tuntas mengenai bumdes.


Salam


read more...

Sunday, 21 May 2017

PUPR Bangun 830 Embung

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, resmikan Rumah Susun Pondok Pesantren Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur.
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 830 embung di seluruh Indonesia dalam rentang 2015- 2017. Pembangunan tampungan air tersebut bertujuan untuk mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa penyediaan sarana dan prasarana air demi ketahanan air dan kedaulatan pangan merupakan tugas mendukung program prioritas yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR.
“Ada embung berukuran besar dan embung kecil yang akan kami selesaikan tahun ini,” jelas Basuki dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (19/5).
Pada tahun 2017, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian pembangunan 111 embung baru. Penyelesaian proyek ini akan menambah 719 embung yang sudah selesai dibangun dua tahun sebelumnya (2015- 206), sehingga total embung baru sebanyak 830 embung.
Embung merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpahan atau rembesan saat musim hujan dan dapat dimanfaatkan saat kekurangan air ketika musim kemarau. Volume embung maksimal 500 ribu meter kubik dengan kedalaman kurang dari 15 meter.
Beberapa embung yang dibangun tahun 2015-2016 dan memiliki volume cukup besar, antara lain Embung Diponegoro di Jawa Tengah dengan luas tampungan 200.000 m3, Embung Sumba di Sumba dengan luas tampungan 173.000 m3, dan Embung Sarimulyo dengan daya tampung 82.600 m3.
Selain itu, Embung Payung Sekaki di Riau dengan daya tampung 67.550 m3, Embung Merongga dengan daya tampung 50.000 m3 dan Embung Anggatoa dengan daya tampung 40.000 m3 di Sulawesi Tenggara. Selain ber fungsi sebagai media konservasi air, embung juga bisa menjadi habitat berbagai jenis tumbuhan dan hewan.
Sementara itu, untuk mendukung ketahanan air di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, saat ini Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas tengah membangun dua embung baru dan merehabilitasi satu embung.
Kepala BBWS Brantas Fauzi Idris mengungkapkan, dua embung di Kabupaten Kediri yang saat ini sedang tahap pembangunan yakni Embung Kalipang di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol dan Embung Ngrayut di Desa Rembang Kepuh, Kecamatan Ngadiluwih. “Untuk Embung Ngrayut saat ini progresnya sudah 70,7% dan ditargetkan selesai pada Juni 2017,” kata Fauzi.
Pembangunan Embung Ngrayut telah dimulai sejak awal 2017 dengan total anggaran Rp 1,9 miliar. Embung tersebut dibangun sebagai upaya konservasi sumber daya air dengan luas tampungan sebesar 1.965 m2 dan volume kapasitas tampungan 4.028 m3.
Embung Ngrayut juga difungsikan untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan perikanan, serta menjadi salah satu pilihan destinasi wisata lokal di wilayah tersebut.
Selanjutnya untuk pembangunan Embung Kalipang juga dimulai awal 2017, dengan anggaran sebesar Rp 7 miliar dan progres konstruksi sebesar 8,7%. Untuk pembebasan lahan dan izin penebangan tegakan, BBWS Brantas melakukan koordinasi dengan Perhutani. “Saat ini dalam proses pengurusan izin ke Kementerian Kehutanan,” kata Fauzi. (ean)


Eko Adityo/GOR
Investor Daily

read more...

Wednesday, 17 May 2017

PLN Manfaatkan Dana Desa untuk Tingkatkan Elektrifikasi



Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Jaringan listrik PLN
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PLN memanfaatkan dana desa dan dana yang menjadi alokasi Pemerintah Daerah untuk bisa meningkatkan elektrifikasi di daerah terpencil. Direktur Perencanaan Korporat PT PLN, Nicke Widyawati mengatakan ada banyak tantangan yang harus dihadapi untuk membangun listrik di daerah. Namun ia mengatakan ada dana desa dan dana alokasi pemda untuk bisa mengatasi hal tersebut.

Nicke mengatakan salah satu tantangan membangun listrik di desa adalah data dan jumlah akurasi penduduk di daerah terpencil. Akhirnya PLN menggunakan pendataan melalui rooftagging atau memakai deteksi udara. Selain itu untuk sarana komunikasi dan pembelian token bagi para masyarakat PLN memanfaatkan pemasangan Visat dan BP yang dibantu dengan dana desa.

Sedangkan untuk biaya penyambungan alokasi dana desa digunakan untuk membangun penyambungan antara satu transmisi ke transmisi lain sehingga konektivitas juga bisa terjadi.

"Dana sebagian besar dari PLN, namun pemda juga ada alokasi, ada juga memakai dana desa," ujar Nicke di Kantor Kementerian BUMN, Senin (15/5).

Selain itu, Nikce mengatakan bahwa ada tantangan keamanan juga terbatasanya kontraktor untuk membangun listrik di daerah. Ia mengatakan untuk meningkatkan keamanan maka keterlibatan pekerja lokal juga ditingkatkan untuk meningkatkan elektrifikasi ini.


"Tantangan kontraktor kan ini terbatas. Harusnya kan kita bisa pakai kontraktor lokal. Tapi karena terbatas kita buka luar dan kerja sama lokal. Nah mereka bisa sharing pengalaman," ujar Nicke.

Selain itu, untuk membangun transmisi juga membutuhkan lahan yang tak sedikit. Ia mengatakan, pengadaan lahan selama ini dibantu dari pemerintah daerah sehingga pembangunan bisa lebih cepat dan lebih lancar.

"Pemda pemda ini juga mereka menanti nanti ya program ini. Jadi banyak yang memang menghibahkan lahan," ujar Nicke

read more...

Para Kades di Gresik Keluhkan Ribetnya Penggunaan Dana Desa, begini Alasannya

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Para Kades di Gresik Keluhkan Ribetnya Penggunaan Dana Desa, begini Alasannya
SURYA.co.id | GRESIK - Para kepala desa di Gresik melalui Asosiasi Kepala Desa (AKD) mengeluhkan ribetnya proses penggunaan dana desa sehingga mengancam pembangunan dan pengembangan perekonomian desa.

Tingginya dana Desa yang jumlahnya ada Rp 1 miliar lebih membuat kepala desa (Kades) dan perangkatnya harus ekstra hati-hati dalam proses penggunaan dana desa.

"Penegak hukum itu tidak melihat besarnya anggaran untuk menetapkan sebuah pelanggaran. Tapi melihat proses pembangunan itu ada salahnya atau tidak," kata Nurul Yatim, Ketua AKD Kabupaten Gresik usai dilantik Wakil Bupati Gresik Mohamad Qosim di Kantor Pemkab, Selasa (16/5/2017).

Menurut Nurul Kades Baron Kecamatan Dukun bahwa peranan pendamping Desa sudah membantu proses awal pembangunan. Mulai perencanaan, pembuatan draf, pembuatan gambar sampai penganggaran dan pengawasan pelaksanaan proyek.

Lihat Vidionya Disini
Dapatkan Aplikasinya Disini

"Kita dituntut provesional dalam waktu dua tahun dalam penggunaan anggaran. Belum termasuk SDM (Sumber daya manusia) Kades yang tidak menguasai semua bidang," katanya.

Dari kekhawatiran mengenai kasus hukum itu Kades tetap menjelankan proyek pembangunan desa.
"Bahkan hanya urusan sepele. Ada jalan rusak, Kades yang dimintai masyarakat untuk memperbaiki jalan. Karena tidak ada dalam draf perencanaan, ya bisa salah," imbuhnya yang juga pengurus GP Ansor Kabupaten Gresik.
read more...

Kepala Desa di Kab Bandung Pastikan Laporan Dana Desa 2016 Tuntas

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG- Ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung memastikan jika laporan pertanggungjawaban dana desa 2016 kemarin ke pemerintah Kabupaten sudah beres diserahkan. Bahkan, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) beserta kepala bidang sudah menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan informasi yang diterima. 

Sebelumnya kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, Roswita mengatakan dari sebanyak 270 Desa di Kabupaten Bandung, hanya 7 Desa yang telah menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

“Itu salah sekali (belum menyampaikan laporan), karena begini logikanya tidak akan mungkin transfer pusat ke daerah soal dana desa sudah dilakukan, kalau spj belum selesai,” ujar Ketua Bidang Hukum dan Perundangan Apdesi Kabupaten Bandung, Alo Sobirin, Selasa (16/5).

Menurutnya, seluruh desa di Kabupaten Bandung sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana desa 100 persen. Terkait dengan pernyataan kepala dinas DPMD, pihaknya menilai yang bersangkutan belum menerima laporan dari bawahannya sehingga menyampaikan data yang tidak akurat.

Bahkan, dirinya yang juga Kepala Desa Cilame menyayangkan pernyataan kepala dinas tersebut. Sebab faktanya tidak demikian. Ke depan, diharapkan dinas bisa lebih banyak berkomunikasi dengan desa agar tidak muncul pernyataan yang tidak sesuai fakta. 
Yuk Lihat Vidio Disini 
Dapatkan Aplikasinya Disini

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, Roswita mengatakan dari sebanyak 270 Desa di Kabupaten Bandung, hanya 7 Desa yang telah menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. 

“Dana Desa tahun 2017 akan diberikan melalui 2 kali tahapan,  yakni 60 persen di bulan Mei dan 40 persen pada bulan Juli, untuk Pemdes yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawbannya," ujarnya, Senin (15/5).

Ia mengatakan dana desa akan diberikan bagi Pemdes yang telah memenuhi kualifikasi tertentu, salah satunya adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya. Dirinya berharap agar hal tersebut disosialisasikan pada seluruh aparat Desa agar Dana Desa bisa terserap maksimal untuk pembangunan pedesaan.

REPUBLIKA.CO.ID
read more...

Terapkan Revolusi Mental, BUMDes di Banyumas Bangun 'Taman Agrowisata'

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Taman agrowisata di Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyuasm. (Foto: langgongsari.cilongokkec.banyumaskab.go.id/Publik Domain)
KBR, Cilacap – Pemerintah Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas membangun taman agrowisata yang diberi nama 'Taman Revolusi Mental'. 

Pembangunan taman agrowisata itu mendapat pendampingan dari Anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko, yang merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.

Budiman mengatakan taman agrowisata itu disebut taman revolusi mental karena bakal menjadi pusat ekonomi masyarakat sekaligus tempat pendidikan teknologi yang umumnya hanya ada di kota besar. Ia menganggap saat ini perlu ada upaya membalik pandangan umum bahwa hanya kota besar yang mampu memberikan pendidikan modern.

Rahasia Membangun Mental Kerja Yang Kuat Agar Karir Tidak Berhenti Di Tengah Jalan

Dapatkan disini

"Taman ini adalah hasil penerjemahan program revolusi mental yang kami diskusikan dengan Kepala Desa Langgongsari, Pak Rasim pada 2014 lalu," kata Budiman di Cilacap, Senin (15/5/2017) sore. 

Usai diskusi itu, kata Budiman, Kepala Desa Langgongsari memasukkan taman agrowisata sebagai program prioritas desa sejak 2015. Taman agrowisata itu sudah diresmikan beberapa waktu lalu.

Taman agrowisata itu bakal dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langgongsari untuk memproduksi gula aren, gula jawa, bibit durian dan sebagainya.

"Nanti taman agrowisata dikombinasikan dengan sekolah lapangan mengenai manajemen bisnis dan menggunakan aplikasi tepat guna untuk mempercepat perkembangan bisnis masyarakat melalui BUMDes," kata Budiman.

Untuk pembangunan dan pengelolaan taman agrowisata itu, Pemerintah Desa Langgongsari menggelontorkan dana Rp912 juta dari Dana Desa sejak 2015 dan dilanjutkan hingga dana desa 2017. 
read more...

Kelola Aset, Desa Didorong Bangun BUMDes



Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

BOYOLALI (KRjogja.com) - Pada 2018 mendatang, ditargetkan seluruh desa di Boyolali sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha tersebut dirasa perlu untuk mengelola aset-aset desa yang kian tahun terus meningkat. 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Dispermasdes) Boyolali, Purwanto, Selasa (16/5) mengatakan, dari 261 desa yang tersebar di 19 kecamatan saat ini, baru sebanyak 30 saja yang sudah memiliki BUMDes. Untuk itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi agar desa yang belum memiliki badan usaha agar segera membentuk BUMDes sesuai dengan kekhasan masing-masing desa. "Tahun 2018 nanti, diharapkan seluruh desa di Boyolali sudah memiliki BUMDes," katanya. 
Keberadaan BUMDes tersebut, sambung Purwanto, dirasa perlu untuk pengelolaan aset desa. Terlebih saat ini ada banyak gelontoran dana dari pusat dan daerah ke tingkat desa. Diantaranya Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) yang besaranya bisa mencapai milya‎ran rupiah. 
Ketahuilah cara melipatgandakan omset anda Dapatkan Disini
Diharapkan selain untuk pembangunan indrastruktur umum, dana yang dikelola desa tersebut juga bisa digunakan untuk memutar roda perekonomian di desa dengan pengembangan potensi ekonomi di masing-masing desa. 
"Pembentukan BUMDes terus kita dorong agar pengelolaan aset desa bisa maksimal sesuai potensinya masing-masing,"
Camat Sawit, ‎Dwi Sundarto menambahkan, di Kecamatannya saat ini, beberapa desa mulai ancang-ancang mengembangkan BUMDes untuk pengelolaan aset desanya. Diantaranya di Desa Cepoko Sawit yang mengandalkan budidaya perikanan, serta Desa Guwokajen, Karangduren, Bendosari, dan Jatirejo, yang akan membuat BUMDes gabungan untuk pengelolaan wisata susur air di Sungai Baran. (R-11)
read more...

Kemtan Lanjutkan Pembangunan 30.000 Embung Baru








Embung Wae Kebong di kawasan hutan lindung di Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Bogor - Kementerian Pertanian (Kemtan) bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) kembali mencanangkan 30.000 embung di seluruh Indonesia.
Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, mengatakan, Kemtan bersama Kementerian Desa dan Kempupera melanjutkan pembuatan 30.000 embung dengan kapasitas dapat mengairi sekitar 1,5 juta hektar.
"Kita lanjutkan tahun ini. Sudah ada 10.000 embung baru, target kita 30.000 embung hingga tahun depan dengan anggaran Rp 22 trliun," kata Amran, usai Rapat Implementasi Embung dan Bangunan Air, di Balitbang Pertanian, Kota Bogor, Rabu (17/5) .
Amran menilai, kelanjutan program tersebut perlu dilakukan. Pada tahun lalu, jelas dia, Indonesia berhasil melakukan moratorium impor beras, bawang merah dan mengurangi impor jagung sebesar 60 persen.
"Dengan membangun embung di 75.328 titik yang tersebar di 34 provinsi, dapat meningkatkan kesejahteraan petani juga memacu pertumbuhan pertanian," kata Amran.
Air yang dipasok dari embung, lanjut Mentan, membantu tanaman padi tadah hujan terhindar dari kekeringan dan puso.
"Kekeringan adalah bahaya yang paling mengancam tanaman padi," jelas Amran.

Mengacu pada pada data Balai Penelitian Tanaman Padi (2016), pada musim kering 2015, puso pada lahan sawah mencapai 19.724 hekater (ha), dan 10.650 ha (54 persen) diantaranya disebabkan oleh kekeringan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengungkapkan, pentingnya embung untuk pembangunan pertanian. Pemerintah bahkan menargetkan pembangunan sebanyak 30.000 unit embung di seluruh Indonesia. Angka tersebut lebih dari sepuluh kali lipat dari jumlah embung telah ada.
Vento Saudale/FER

Membangun Toko Online Dalam Sehari Dapatkan Disini

read more...

Kendalikan Inflasi, Bulog DIY Rangkul BUMDes



Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kendalikan Inflasi, Bulog DIY Rangkul BUMDes

YOGYAKARTA - Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) DIY mulai menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa desa wilayah ini. Kerja sama ini salah satu upaya untuk mengendalikan laju inflasi di wilayah ini.

Kepala Bulog DIY Divre DIY, Miftakhul Adha mengatakan, di Yogyakarta memang unik. Karena ternyata pemicu inflasi sering bukan dari harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng ataupun gula pasir. 

Namun, justru dari jenis makanan lain ataupun bahkan tarif kos-kosan yang memang banyak tersebar di wilayah ini. "Untuk itu kami mencoba melakukan antisipasi lain," katanya di Yogyakarta, Selasa (16/5/2017). 

Pihaknya kali ini mencoba bekerja sama dengan BUMDes yang ada di wilayah ini. Untuk pertama kalinya, Bulog Divre DIY mencoba bekerja sama dengan dua BUMDes yang ada di Kabupaten Sleman. Dua tujuan utama dari kerja sama ini yaitu mengembangkan produk lokal hingga menjadikan BUMDes sebagai outlet penjualan komoditas Bulog atau sering disebut sebagai Rumah Pangan Kita (RPK).

Bulog kini memiliki peran berbeda selain sebagai penstabil harga pangan. Karena mereka kini juga berusaha mengembangkan produk lokal dengan melakukan pendampingan dari berbagai sisi. Mulai dari produksi, pengepakan, perizinan hingga pemasaran. Produk-produk lokal tersebut akan dipasarkan di jaringan RPK yang mereka miliki.
Section Image
Sebuah panduan langkah demi langkah yang akan menunjukkan cara meningkatkan pendapatan bisnis Anda dengan teknik pemasaran Telegram, dalam waktu singkat dan dengan sedikit usaha. Ebook ini sangat cocok untuk pebisnis online dan marketers.


Beberapa produk lokal yang kini tengah mereka dampingi di antaranya seperti gula semut dari Kulonprogo, sirup dari ekstrak biji salak dan produk lokal lainnya. 

Melalui kerja sama dengan BUMDes maka akan bertambah produk lokal yang mereka dampingi. Ke depan, produk-produk lokal tersebut akan tersebar di seluruh RPK yang ada di DIY.

"Sekarang RPK di DIY ada 587 buah. Target kami tahun ini bisa 600 buah, tentu ini akan sangat membantu UKM untuk berkembang," paparnya.

SindoNew.com
read more...

Embung Batara Sriten Dirilik Jadi Tempat Wahana Paralayang



Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Solopos.com, GUNUNGKIDUL —Berbagai upaya untuk meningkatkan daya tarik pariwisata di Kabupaten Gunungkidul terus dialakukan. Baru-baru ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berencana untuk mengembangakan Embung Batara Sriten, Desa Pilangrejo Kecamatan Nglipar untuk dijadikan wahana paralayang agar menjadi daya tarik wisatawan.
Belajar Iklan Di Facebook 468x60
Belajar Iklan di Facebook Klik Disini
Sejumlah pengunjung bersantai di puncak Gunung Nglanggeran (JIBI/Harian Jogja/Yodie Hardiyan)Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi, mengatakan, pengembangan pariwisata Guunungkidul tidak hanya berpusat pada wisata pantai saja. Namun dia menilai masih terdapat banyak tempat yang bisa dikembangkan lebih luas, salah satunya adalah Embung Batara Sriten yang terletak di ketinggian dan dapat dijadikan tempat paralayang.
“Kami berencana mengembangkan Embung Batara Sriten untuk dijadikan tempat paralayang. Hingga kini, mulai banyak komunitas paralayang yang memilih lokasi tersebut karena tempatnya yang representatif,” ujarnya akhir pekan kemarin.
Embung Batara Sriten ini dinilai menjadi tempat yang cocok sebagai wahana untuk paralayang. Ketinggian bukit yang hampir 900 meter di atas permukaan laut menjadi lokasi yang ideal untuk para atlet paralayang.
Kelebihan lain, paralayang dapat dilakukan saat musim panas bersamaan dengan angin timur dan selatan. Selain itu juga pemandangan dari ketinggian di lokasi tersebut juga cukup menawan.  “Lokasinya bagus dan tempatnya yang cukup luas berpotensi untuk dikembangkan untuk olahraga paralayang,” ujarnya
Immawan menjelaskan untuk tahap pertama akan dilakukan perbaikan jalan menuju embung yang selama ini dalam kondisi rusak. Jalan sepanjang empat sampai lima kilometer ditargetkan dapat selesai pada tahun 2018 mendatang.
Setelah selesainya perbaikan jalan, pengembangan wahana terbang layang di Embung Batara Sriten ini ditargetkan juga dapat selesai tahun depan. Dia berharap dengan adanya landasan terbang layang ini dapat memperbesar kehadiran wisatawan ke Gunungkidul, sehingga kunjungan wisatawan dapat terus meningkat.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Harry Sukmono, mengatakan, beberapa kali komunitas paralayang menggunakan lokasi Embung Batara Sriten menjadi tempat penerbangan paralayang.
“Lokasi tersebut memang dari komunitas paralayang menganggap layak untuk dikembangkan kegiatan kedirgantaraan. Hal itu menjadi daya tarik wisatawan tersendiri dalam diversifikasi daya tarik wisata di Gunungkidul,” kata dia.
Namun demikian Pemkab masih akan melakukan sejumlah perbaikan, untuk mewujudkan rencan menjadikan Embung Batara Sriten Menjadi tempat paralayang. Khususnya perbaikan akan dilakukan pada akses jalan menuju embung yang kerap dikeluhkan, lantaran kondisinya masih rusak.
read more...

Lelang Proyek Embung Gede Bage Rawan KKN

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Sederhananya, Uchok menyamakan proses lelang diwebsite ibarat hajatan penikahan.
Lelang Proyek Embung Gede Bage Rawan KKN
Uchok Sky Khadafi.
Publik, imbuh Uchok, tidak diberi tahu proses lelang itu.
Terpenting, panitia sudah mempublish di website, agar terkesan ada transparansi.
"Namanya lelang itu seperti pernikahaan. Akad nikah sudah dilaksanakan di belakang layar. Tinggal pengumuman lelang itu seperti sebuah pesta, yang semua peserta lelang diundang untuk mengikuti prosesi doang," kata Uchok.
Harusnya, kata Uchok, panitia lelang melakukan verifikasi kembali kepada peserta setelah diketahui ada perusahaan yang gagal memenuhi syarat.
Proses verifikasi itu harus dilakukan secara terbuka.

21 Hari Mencari Jodoh 486x60
Karena, modus para peserta lelang yang berambisi untuk melakukan pengerjaan, bisa saja melakukan subkontrak ke perusahaan lain.
"Kalau terjadi subkontrak, berarti ada dugaan panitia lelang tidak melakukan verifikasi atau hanya seolah-olah melakukan verifikasi untuk kepentingan prosedur," katanya.
Menurut dia, sebuah perusahaan melakukan subkontrak dilarang dalam peraturan atau melanggar Hukum.

"Boleh melakukan subkontrak, tapi hanya sebatas pendukung proyek, dan bukan utama semua yang mengerjakan proyek," kata Uchok.

Tribunnews
read more...

Mendes Wajibkan Desa Sediakan Dana Embung

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

BUKITTINGGI - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo mewajibkan setiap desa menyediakan dana untuk membangun embung air di pedesaan guna meningkatkan produktivitas pertanian.
 Beli Sekarang
Dropship semakin Mudah 
dengan Tools SEDOTX. Anda Bisa Scrape 
Ribuan Produk dan Auto Poster Produk
Ratusan Hingga Ribuan ke Marketplace. 
Dengan tools ini Anda dapat dengan 
mudah mencari Supplier di Tokopedia 
dengan cepat dan mudah,
Scarape produk dari banyak marketplace, 
dan Auto post & upload banyak produk 
ke banyak marketplace. I
nstagram scrape & photo uploader, 
dan masih banyak
 lagi fitur-fitur nya.Beli Sekarang
"Air menjadi sumber kehidupan. Dengan adanya embung desa diharapkan mampu meningkatkan panen hingga tiga kali dalam setahun," kata Mendes Eko dalam kunjungan kerja ke Bukittinggi, Sabtu (13/5).
Ia menyebutkan baru 45% desa di Indonesia yang memiliki saluran irigasi sehingga dapat melakukan panen hingga tiga kali dalam setahun, sementara sisanya hanya dapat panen satu kali dalam setahun karena bergantung pada musim hujan.
"Kami minta kepala daerah agar instruksikan setiap desa sediakan dana Rp 200 hingga Rp 500 juta untuk membangun embung air desa," kata dia.
Seperti yang dilaporkan Antara, anggaran yang disediakan untuk pembangunan embung air desa tersebut nantinya disesuaikan dengan alokasi dana pedesaan di setiap desa. Apabila desa tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan embung air desa, tahun selanjutnya desa tersebut tidak mendapatkan tambahan dana desa sebesar Rp 800 juta.

"Dengan mengalokasikan dana Rp 200 hingga Rp 500 juta untuk embung air desa, tahun depan desa akan dapat tambahan dana Rp 800 juta. Jadi ini wajib," ujarnya.
Menurutnya, embung tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian namun juga di bidang perikanan dan pariwisata yang sasarannya diharapkan mendorong terbuka lapangan kerja.
Melalui usaha perikanan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi yang berasal dari ikan karena sebanyak 37% balita di Indonesia masih kekurangan gizi.
"Ini sudah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa anggaran sebesar Rp 20 triliun dari total dana desa yang disalurkan harus diprioritaskan untuk membangun embung," kata dia.
Modal Usaha
Selanjutnya, Menteri Desa Eko Sandjoyo menjelaskan penggunaan dana desa bisa digunakan dalam berbagai cara seperti untuk modal usaha atau untuk pembangunan objek wisata. "Bahkan sekarang banyak desa yang pendapatan BUMDes-nya jauh lebih besar dari dana desa," ujarnya.
Salah satu desa yang pendapatan BUMDes-nya jauh lebih besar dari yang lain yaitu Desa Ponggok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta."Padahal desa itu terpencil dengan luas hanya 300 hektare dan jumlah penduduk 12 ribu jiwa," kata dia.
BUMDes Ponggok tersebut merevitalisasi dan mengelola kolam tua yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Pada awalnya penghasilan BUMDes tersebut hanya Rp 10 juta per tahun namun setelah itu warga meletakkan karang, ikan, tanaman air, sofa, motor, dan televisi di kolam sehingga konsep kolam tersebut berubah dari kolam renang menjadi menyelam sambil "selfi" atau swafoto.
Ia menambahkan karena kreativitas warga tersebut membuat wisatawan tertarik datang ke daerah itu sehingga pendapatan BUMDes menjadi Rp 6,3 miliar pertahun dengan keuntungan Rp 3 miliar.
Keuntungan tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha dengan membangun penginapan, simpan pinjam, usaha pasca panen, dan pengelolaan air bersih sehingga keuntungannya pada 2016 mencapai Rp 10,3 miliar, ujar dia. "Padahal dana desa dan alokasi dana desa nya tidak sampai Rp 1,5 miliar," papar dia. (ks)


Kunradus Aliandu/GOR

read more...

Tuesday, 16 May 2017

Penerimaan Pendamping Desa Kementerian Desa PDTT RI Tahun 2017

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia baru dibentuk pada Kabinet Gotong Royong dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian ini diganti namanya menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kemudian menjadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja, kementerian ini kembali berganti nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penerimaan Pendamping Desa Kementerian Desa PDTT RI Tahun 2017

Kemendesa membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia tercinta guna memajukan Desa dengan menjadi :
Pendamping Kawasan Perdesaan (Bidang Manajemen)
Persyaratan :
  • Pendidikan minimal S-1 atau D-3, atau setara S-1 dan D-3 semua bidang ilmu
  • S-1 atau sederajat berpengalaman bidang relevan dengan pemberdayaan masyarakat desa selama 4 (empat) tahun
  • D-3 atau sederajat berpengalaman bidang yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat desa selama 6 (enam) tahun
  • Berpengalaman memfasilitasi kerja sama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/ kota
  • Berpengalaman melakukan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat:
  • Berpengalaman dalam pengorganisasian masyarakat antar-desa dan kawasan perdesaan
  • Berpengalaman dalam memfasilitasi Musyawarah Desa dan/ atau Antar Desa:
  • Memiliki kemampuan dalam teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa dan atau antar-desa
  • Mengenal adat istiadat, budaya, tradisi dan kearifan lokal masyarakat di lokasi tugas, termasuk diantaranya mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah kabupaten setempat
  • Mampu mengoperasikan komputer minimal program MS. Office (MS. Word dan MS. Excel), serta mampu memanfaatkan layanan email
  • Mempu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan baik, baik lisan maupun tulisan
  • Mampu memfasilitasi dan bekerja sama dalam tim
  • Pada saat pendaftaran, usia maksimal 50 (lima puluh tahun):
  • Diutamakan berdomisili di daerah setempat dalam lingkup lingkup kabupaten/kota lokasi tugas.
Pendamping Kawasan Perdesaan (Bidang Teknis)
Persyaratan :
  • Pendidikan minimal S-1 atau D3, atau setara S-1 dan D3, diutamakan bidang Teknik Lingkungan, Planologi, atau Teknologi Pertanian
  • S-1 atau sederajat memiliki pengalaman pemberdayaan masyarakat desa selama 4 (empat) tahun
  • D-3 atau sederajat dengan memiliki pengalaman minimal bidangn pemberdayaan 6 (enam) tahun
  • Berpengalaman memfasilitasi kerja sama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/ Kota
  • Berpengalaman melakukan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat
  • Berpengalaman dalam pengorganisasian masyarakat antar-desa dan kawasan perdesaan
  • Memiliki kemampuan melakukan teknik fasifitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa dan atau antar-desa
  • Berpengalaman memfasilitasi pengembangan wjlayah/lingkungan dan kegiatan lain yang bersifat kawasan
  • Mengenal adat istiadat, budaya, tradisi dan kearifan lokal masyarakat di lokasi tugas, termasuk diantaranya mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah kabupaten setempat
  • Mampu mengoperasikan komputer minimal program MS. Office (MS. Word dan MS. Excel),
  • Mampu memanfaatkan layanan email dan mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan baik, baik lisan maupun tulisan
  • Mampu memfasilitasi dan bekerja sama dalam tim
  • Pada saat melakukan pendaftaran, usia maksimal 50 (lima puluh tahun)
  • Diutamakan berdomisili di daerah setempat dalam lingkup kabupaten/kota lokasi tugas.
Provinsi wilayah penerimaan :
  1. Aceh
  2. Sumatera Utara
  3. Lampung
  4. Jambi
  5. Jawa Tengah
  6. Jawa Timur
  7. Bali
  8. Kalimantan Tengah
  9. Kalimantan Selatan
  10. Kalimantan Utara
  11. Sulawesi Selatan,
  12. Sulawesi Barat
  13. Sulawesi Tengah
  14. Sulawesi Tenggara
  15. NTT
  16. NTB
  17. Maluku
  18. Maluku Utara
  19. Papua
Bagi yang berminat dan memenuhi persyaratan, maka silakan berkas lamaran ditujukan kepada Satker Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan dan dikirimkan ke :
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Cq. PPBJ-Seleksi Pendamping Kawasan Perdesaan
Gedung B, Lantai 3
Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12740
atau via email :
  • Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Lampung dan Jambi : kspkwilayah1@gmail.com
  • Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali : kspkwilayah2@gmail.com
  • Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara : kspkwilayah3@gmail.com
  • Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara : kspkwilayah4@gmail.com
  • Provinsi NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara Dan Papua. : kspkwilayah5@gmail.com
Catatan :
  • Berkas lamaran paling lambat diterima tanggal 17 Mei 2017.
  • Hanya kandidat terbaiklah yang akan diproses untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
  • Rekrutmen pendamping Kemendesa ini tidak dipungut biaya sama sekali.
  • Hasil seleksi akan diumumkan di media informasi provinsi, melalui email pelamar atau sms kepada peserta yang akan mengikuti seleksi.
Source: http://www.cpns.link/penerimaan-pendamping-desa-kementerian-desa-pdtt-ri-tahun-2017.html
read more...

Wednesday, 10 May 2017

Mahasiswa Asal Malangke Luwu Utara Minta Transparansi Keuangan Dana Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pengurus Himpunan Mahasiswa Malangke Raya (Himalaya) mendatangi Kantor Camat Malangke Barat di Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Sulsel, Selasa (9/5/2017)


Laporan Wartawan TribunLutra.com,
Chalik Mawardi
TRIBUNLUTRA.COM, MALANGKE BARAT - Pengurus Himpunan Mahasiswa Malangke Raya (Himalaya) mendatangi Kantor Camat Malangke Barat di Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Sulsel, Selasa (9/5/2017).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi kepada camat dan kepala desa di Malangke Barat supaya transparan dalam pengelolaan anggaran tahun 2016 dan 2017.

Mereka turut mendesak kegiatan kepemudaan dialokasikan dalam dana desa dan perlunya sinergitas pemerintah kecamatan dan desa dengan Himalaya.

Camat Malangke Barat, Sulpiadi, dalam rilis yang dikirim kepada TribunLutra.com mengatakan, pihaknya sangat merespon positif aspirasi yang disampaikan Himalaya.

Baca: Kolor Ijo Belum Ditangkap, Gadis di Luwu Utara Ketakutan
"Hal ini merupakan masukan yang konstruktif serta menandakan bahwa ada dinamika demokrasi, berdiskusi, dan dialog yang lahir dan tumbuh di Malangke Barat," kata Sulpiadi.

Menurutnya, saran dan masukan khususnya transparansi pengelolaan anggaran yang ada di kecamatan dan desa merupakan catatan prioritas bagi pemerintah.
Pertemuan tersebut ikut dihadiri Kapolsek dan Sekcam Malangke Barat serta perwakilan desa.(*)
read more...

Tukar Link Kumpul Blogger