Gaji Dirimu Sendiri

Latest Posts

Tuesday, 18 July 2017

Tahun Ini, Embung Amin Jaya Mulai Dibangun

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


PROKAL.CO
PANGKALAN BANTENG-Setelah menunggu sekitar dua tahun, sejak mulai dimunculkan tahun 2015 lalu, keinginan warga Amin Jaya untuk membangun embung penampung air di wilayahnya  akan segera terwujud. Desa yang selalu menjadi langganan kekeringan saat musim kemarau ini, dipastikan mendapat proyek pembangunan embung di tahun ini. 
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kobar, Erdi Setiawan , minggu (16/7) siang. Menurutnya, pembangunan embung direncanakan secara bertahab, pasalnya lokasi yang sebelumnya diperkirakan hanya seluas satu hektare, ternyata membengkak menjadi sekitar empat hektare lebih. ”Ternyata lokasinya lebih luas, sekitar empat hektare lebih. Beberapa hari lalu kita cek lokasi,”ungkapnya. 
Dijelaskan Erdi, dengan kondisi itu, program akan direview ulang dan kapasitas pembangunan embung tersebut akan diperbesar. Namun masyarakat harus bersabar karena pelaksanaanya harus dilakukan bertahab. 
”Mungkin desainnya akan direview ulang, tapi awal pelaksanaanya tetap tahun ini (2017), dan target perampungan sekitar tiga tahun ke depan,”tegasnya. 
Lebih lanjut Erdi menjelaskan, dengan luasan mencapai empat hektare, maka biaya yang akan dikucurkan diperkirakan juga semakin besar. Selanjutnya manfaat lebih dari embung juga akan lebih besar pula.  ”Tahab awal ini masuk sekitar Rp 150 juta dulu, tapi akan ditambah lagi karena potensinya sangat besar. Jangan sampai lokasi ini disia-siakan,”imbuhnya. 
Sementara itu, dari tinjauan lokasi beberapa hari lalu didapati bahwa, selain lokasi yang merupakan rawa yang selalu tergenang, terdapat pula mata air besar yang terus mengeluarkan air sepanjang tahun di sekitar tempar rencana pembangunan embung tersebut. 
”Sangat disayangkan bila ini tidak dikelola dengan baik, karena fungsi embung tidak hanya untuk penampung air namun juga memiliki fungsi sebagai konservasi perairan dan juga lingkungan di sekitarnya,”pungkas Erdi Setiawan. (sla/gus)


read more...

Tuesday, 11 July 2017

Rencana Normalisasi dan Pembuatan Embung di Belinyu Secepatnya Dilaksanakan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Laporan Wartawan Bangka Pos Riyadi
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Herman CH mengungkapkan, penanganan saluran pembuangan dari empat titik plat dekker di jalan nasional Belinyu, akan dilakukan secepatnya.
Sekda Bangka Feri Insani sudah mengarahkan DPU untuk mengambil langkah antisipasi tersebut di lapangan.
"Antisipasi dan penanganan saluran air dari plat dekker jalan nasional Belinyu ke arah Jalan Pahlawan 12 hingga sungai Wakba, sudah direncanakan dan Senin (10/7/2017) sudah di petakan dan di evaluasi, kami bersama Pak Sekda (Feri Insani), Plt Kadin PU (Chairil Anwar) dan Camat Belinyu, Pak Asli sudah turun ke lapangan," ujar Herman kepada bangkapos.com Senin (10/7/2017).
Camat Belinyu Asli mengatakan, saluran air dari plat dekker jalan nasional Belinyu sampai Sungai Wakba, rencananya akan di normalisasi, untuk antisipasi banjir.
Selain normalisasi juga akan dibuat embung air, disekitar saluran air.
"Masyarakat yang memiliki lahan kosong, dan bersedia lahan tanahnya dibuat embung, nanti pemerintah yang membuat embungnya, setelah jadi, embungnya itu tetap jadi milik si pemilik tanah, bukan jadi aset pemerintah, yang punya tanah bisa memanfaatkan embung untuk kolam ikan dan lainnya," ujar Asli.(*)
read more...

Karolin Minta Kades Publikasikan Dana Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Bupati Landak Karolin Margret Natasa, memerintahkan seluruh Kepala Desa (Kades) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak untuk segera menyelesaikan Laporan APBDes tahun 2017 dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
"Saya telah memerintahkan seluruh Kades untuk segera menyelesaikan laporan APBDes, dan mempublikasikannya. Ini juga sesuai dengan ketentuan yang diatur UU nomor 6 tahun 2014, dimana Desa wajib membuat laporan penggunaan Dana Desa dan mempublikasikannya kepada masyarakat." ujar Karolin pada Minggu (9/7/2017).
Mantan Anggota DPR RI yang telah menjabat dua periode ini pun menerangkan, selain penyebaran informasi APBDes di Kantor Desa atau tempat umum lainnya. Dari Media Sosial (Medsos) pun merupakan sarana yang efektif dalam penyebarluasan informasi tersebut.
"Pemdes mewajibkan Desa untuk membuat spanduk atau baliho tentang APBDesnya, agar dipasang di Kantor Desa atau tempat umum lainnya. Dalam hal ini,saya menilai media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan sebagainya merupakan sarana efektif dalam menyebarluaskan informasi penggunaan Dana Desa," pintanya.
Disampaikan Karol lagi, tentu itu juga menyangkut partisipasi masyarakat dalam mengawasi realisasi dari Dana Desa itu sendiri. Sehingga Pemerintah Desa tidak mudah terlena dengan jumlah Dana yang besar tersebut. Karena penggunaan dan peruntukannya sudah jelas terpampang.
"Saya berharap, laporan APBDes itu dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama. Agar Dana Desa yang telah berada di Pemerintah Daerah, dapat segera diluncurkan. Sehingga Desa-Desa dapat segera merealisasikan programnya untuk kepentingan kita bersama," pungkasnya.
read more...

Anggota Komisi I DPRD Babel Sherly Minta BUMDes Jangan Loyo

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Sherly Candra SH MH (kanan) bersama rekan melakukan kunjungan kerja dan pertemuan bersama pengurus BUMDes Desa Batu Belubang, Jumat (2/6/2017) lalu.
BANGKAPOS.COM -- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah untuk membantu desa lepas dari ketertinggalan.
Kehadiran BUMDes bertujuan untuk membangkitkan gairah perekonomian desa yang berpotensi menjadi pemasukan yang menjanjikan. 
Anggota Komisi I DPRD Bangka Belitung Sherly Candra SH MH mengharapkan pembangunan desa sebaiknya bersumber dari pendapatan BUMDes.
Menurut politisi dari PDI Perjuangan ini, dikucurkannya dana desa itu hanya sebagai stimulus pembangunan desa, seyogyanya pembangunan desa bersumber dari pendapatan lain yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Hal ini disampaikan Aciu –sapaan akrab Sherly Candra--, setelah Komisi I DPRD Babel sempat melakukan peninjauan lapangan terkait pembangunan desa dan perkembangan BUMDes di Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalanbaru Bangka Tengah, Jumat 2 Juni 2017 lalu.
“Kebetulan bulan lalu kita sempat melihat langsung perkembangan BUMDes di Bangka Tengah. Komisi I DPRD Babel berharap pemerintah daerah mengoptimalkan peran BUMDes ini sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan di desa. BUMDesjangan loyo, teruslah berinovasi untuk membantu pembangunan di desa,” ujar Aciu, Minggu (9/7/2017).
Aciu menjelaskan, Indonesia telah memiliki banyak BUMDes yang sukses. Ia yakin jika BUMDes setiap wilayah dikelola secara baik dan dapat dimaksimalkan dengan menggali apa yang masih belum tersentuh, maka hasilnya akan mampu membawa kemajuan desa.
"BUMDes itu seratus persen milik desa. Uangnya untuk desa dan kebijakan-kebijakan desa. Jika BUMDesnya kaya, maka hasilnya bisa membantu pembangunan infrastruktur di desa. Misalnya bisa bikin jalan (desa) sendiri atau bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak di desa untuk kuliah ke perguruan tinggi," ujarnya.
Menurut Aciu banyak hal yang bisa dilakukan terkait pembangunan BUMDes, hanya saja memang harus diakui bahwa tidak semua Kades dan pengurus BUMDes itu sudah optimal mengembangkan BUMDes. Hanya Kades yang kreatif dan inovatif yang mampu membangun BUMDes menuju kejayaan. (*)
read more...

Monday, 10 July 2017

Embung Sungai Sahut Dijanjikan Sebagai Lokasi Objek Wisata. Apo Iyo Nian…….?

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

BRANDANEWS.CO.ID – Embung Sungai Sahut yang dibangun menghabiskan anggaran Rp 9,8 miliar, banyak soal yang terungkap, tidak saja karena embung itu dibangun di tengah areal perkebunan kelapa sawit, ternyata embung yang dibangun Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI dijanjikan akan dapat dijadikan lokasi objek wisata. Apo  iyo nian ?
 
Apa kata Kepala Desa Sungai Sahut, Husaini seperti  dituturkannya kepada reporter brandanews.co.id, Sabtu (8/7-2017) ketika dijumpai dikediamannya. Ini ceritanya.
 
Menurut Husaini, pembangunan embung itu tersangkut dengan Kepala Desa Sungai Sahut sebelum dirinya menjabat, dan belakangan diketahui kabarnya jika selesai pembanguan embung itu akan dapat dijadikan kawasan objek wisata di daerah ini.
 
“Jika embung itu selesai dibangun nantinya akan dapat dijadikan kawasan objek wisata, dari situlah nanti desa ini dapat mengasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya,” kata Husaini.
 
Karena ceritanya seperti itu, kata Husaini, Ia selaku kepala desa tidak banyak protes apalagi itukan proyeknya pemerintah pusat yang sudah semestinya mendapat dukungan masyarakat. Namun kalau sekarang dianggap ada yang salah karena pembangunannya di tengah areal perkebunan kelapa sawit tentu saya tidak tau persis.
 
Menurut Husaini, di daerah itu tidak ada real persawahan atau perrtanian terkecuali kebun sawit. Untuk diketahui, pembangunan embung itu diatas tanah milik desa seluas 4 hektar yang tidak diganti rugi, dan saya juga harus mengatakan kalau embung itu disekitarnya juga tidak ada aliran anak sungai terkecuali langsung berhadapan dengan kebun sawit milik masyarakat.
 
Tetapi, kata Husaini, ada janji terkait pembangunan embung itu nantinya akan dapat dijadikan kawasan objek wisata. “Ada dua embung tahun 2017 yang dibangun di Kabupaten Merangin, salah satunya di Desa Sungai Sahut,” terangnya.
Informasi lain yang diperoleh brandanews.co.id, warga masyarakat di daerah itu mempertanyakan pembangunan embung yang dilengkapi pintu air sama sekali tidak ada kaitannya dengan areal persawahan karena memang di daerah ini tidak ada.
 
Begitu kata, Supeno (54) warga daerah itu yang sempat dijumpai di Pasar dadakan Margoyoso, menurut Ia, untuk apa embung itu membangun pintu air kalau di daerah itu tidak ada aliran anak sungai.
 
“Kalau musim penghujan atau musim kemarau air yang ada di embung itu mau dialirkan kemana terkecuali ke kebun sawit,” terangnya.
 
Pendapat saya, kata Supeno, pembangunan Embung Sungai Sahut perencanaannya salah sasaran, karena buat apa embung itu dibangun kalau hanya mengandalkan kondisi rawa sementara aliran ketika air diembung itu memblundak tidak diketahui mau dialirkan kemana, dan belum lagi untuk pentingan apa air diembung itu nantinya.
Jelas pembangunan embung tersebut, kara Supeno, bukanlah seperti apa yang diharapkan warga didaerahnya. “Warga disini lebih membutuhkan perbaikan jalan menuju ke sentra produksi ketimbang embung itu,” terangnya.
 
Untuk itu, kata Supeno, saya berharap pembangunan Embung Sungai Sahut yang menelan APBN sebesar Rp 9,8 miliar tahun 2017, dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Komisi V DPR – RI maupun oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU/PERA). (sal/pon/jul)

read more...

Kejari Kalianda Usut Kasus Korupsi Dana Desa 2016 Pesawaran

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kupastuntas.co, Pesawaran – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda hingga kini masih mendalami laporan pengaduan (Lapdu) masyarakat

terkait penggunaan dana desa (DD) tahun 2016 di Kabupaten Pesawaran. Kasi Intel Kejari Kalianda, Angga Dhelayaksa, mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya telah menerima lapdu tentang dugaan tindak pidana korupsi DD yang terjadi pada salah satu desa di Kabupaten Pesawaran.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Angga menyatakan, masih melakukan pendalaman dan penelaahan terhadap laporan itu. “Untuk informasi lebih lanjut belum bisa kita beritahukan secara detail.

Khususnya terkait desa apa dan di kecamatan mana. Sebab saat ini kami masih melakukan pulbaket dan puldata,” jelasnya, kemarin. Menurut Angga, sekecil apapun laporan yang diberikan masyarakat secara resmi terhadap adanya dugaan penyalahgunaan DD, akan segera ditindaklanjuti. “Apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan DD, bisa langsung melaporkan langsung kepada kami secara resmi. Sebab, jika tidak secara resmi maka kami sulit untuk bertindak.

Karena kami bertugas berdasarkan surat perintah,” ujarnya. Angga menegaskan, dalam menangani adanya laporan penggunaan DD, pihak Kejari akan melakukan pemeriksaan secara objektif. “Proses hukum kepada para kepala desa yang terlibat tindak pidana korupsi DD akan terus dilakukan tanpa tebang pilih,” tegasnya. Siapapun kepala desanya, jika memang lapdu yang diberikan masyarakat jelas dan memiliki akurasi data serta bukti adanya

perbuatan melawan hukumnya maka akan tetap diproses secara hukum. Angga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bisa bersama-sama mengawasi pembangunan di desa, khususnya yang dananya menggunakan DD. “Kita minta elemen masyarakat agar dapat melaporkan kepada kami jika mengetahui adanya perbuatan tersebut dan kami sangat terbuka dan siap menindaklanjutinya,” imbuhnya.

 Angga menambahkan, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan laporan penggunaan dana desa yang diduga menyalahi aturan. “Kalau laporan yang masuk ke bagian intel memang msih ada satu laporan, tapi kita belum berkoodinasi dengan Kasi Pidsus, apakah ada juga laporan yang masuk ke bagian Pidsus. Sebab mereka juga memiliki wewenang untuk bertindak jika ada laporan,” paparnya. (Reza)

Kupastuntas.co,
read more...

Dana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

TEMPO.COJakarta - Perubahan status 40 desa menjadi kelurahan di Kabupaten Tangerang gagal disebabkan oleh besarnya dana desa dari pemerintah. "Ini mengubah paradigma masyarakat desa," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad, Senin, 10 Juli 2017.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terus meningkatkan alokasi dana desa. Setiap desa mendapatkan bantuan dana Rp 1 miliar per tahun. Pada 2018 dana desa akan naik menjadi Rp 120 triliun dari Rp 60 triliun pada 2017.

Besarnya bantuan dana desa ini, kata Iskandar, mengubah wajah desa di Kabupaten Tangerang dan pandangan masyarakat desa itu sendiri. "Salah satunya pembangunan infrastruktur desa meningkat dan masyarakat desa ogah berubah menjadi kelurahan."

Pemerintah daerah semakin kesulitan merealisasikan rencana perubahan 40 desa menjadi kelurahan karena harus melalui proses referendum. Referendum dilakukan jika masyarakat menghendaki perubahan. “Jika melihat kenyataan di lapangan saat ini, rasanya sulit mendapatkan suara masyarakat yang mau berubah menjadi kelurahan," kata Iskandar.

Padahal, kata Iskandar, perubahan status desa menjadi kelurahan akan memudahkan layanan terhadap masyarakat. Pemerintah daerah juga kurang berminat karena alasan yang sama. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Banteng Indarto mengatakan, karena terbentur referendum itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang terpaksa merevisi RPJMD perubahan status desa menjadi kelurahan. “Seharusnya aturan perubahan status desa menjadi kelurahan harus diubah." 

Menurut Banteng, aturan itu harus direvisi. “Perubahan status tidak perlu referendum.” Desa yang termasuk wilayah perkotaan, kata dia, seharusnya otomatis menjadi kelurahan. “Payung hukumnya harus dibuat."

TEMPO
read more...

Wowww, Dana Desa Naik 120 Triliun

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



JAKARTA – Besaran Dana Desa dipastikan akan segera bertambah dua kali lipat pada tahun 2018 mendatang. Dari besaran semula  Rp 60 Triliun menjadi Rp 120 Triliun. Namun, kepala desa harus mampu melaksanakan program prioritas jika ingin mendapatkan tambahan dana tersebut.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengungkapkan hal tersebut di hadapan seluruh kepala desa di Kabupaten Wonogiri, Sabtu (8/7) lalu.
Keempat program tersebut adalah penerapan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), Pembangunan Embung, dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Serta pembangunan sarana olahraga desa.
Kepastian meningkatnya jumlah anggaran dana desa harus diikuti dengan kepatuhan kepala desa untuk menjalankan program prioritas. Mendes menekankan hal ini agar anggaran besar tersebut bisa terserap optimal. “Desa akan mendapatkan tambahan tapi dengan catatan 4 program itu dilaksanakan,” katanya.
Keempat program tersebut, kata Eko sudah dirancang sedemikian rupa untuk membantu pertumbuhan perekonomian di pedesaan. Dalam beberapa tahun kedepan, keempat program tersebut diharapkan mampu mengentaskan banyak desa tertinggal. 
Eko juga berharap BUMDes yang dibentuk oleh tingkat kabupaten dan desa, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa di seluruh desa. Pasalnya, semua produk subsidi dari pemerintah akan disalurkan melalui BUMDes seperti pupuk bersubsidi, sembako, gas, minyak tanah dan barang bersubsidi lainnya. Bahkan termasuk hibah dari pemerintah pusat.
"Mudah-mudahan dalam waktu satu tahun, dengan adanya BUMDes, ekonomi di desa mengalami pertumbuhan yang pesat," kuncinya. (jpg/vip)

MANADOPOS
read more...

Pelatihan Bumdes Dianggap Bermasalah, Pihak Yayasan Diminta Kembalikan Uang Kades

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Online24, Sinjai – Belasan aktivis dari beberapa organisasi di Kabupaten Sinjai yang dikordinir oleh Khair Khalis Syurkati mendatangi Kantor DPRD Sinjai menyampaikan aspirasi terkait beberapa polemik yang terjadi di Kabupaten Sinjai, salah satunya polemik pelatihan Bumdes, Senin (10/7/2017).
Aspirasi tersebut diterima oleh Komisi I DPRD Sinjai, Musawir, didampingi oleh Andi Kartini dan Chaeril Putra di ruang aspirasi DPRD Sinjai.
Masalah pelatihan Bumdes, yang dilakukan oleh salah satu yayasan yang dinilai tidak sesuai regulasi bahkan dinilai tidak memberi kualifikasi yang urgen dengan pembayaran Rp 20 Juta/desa.
“Sudah ada 19 desa yang sudah membayar, dimana diduga adanya jual beli software yang tidak sesuai standar kualifikasi BPKP,” ketus Awaluddin salah satu aktivis Sinjai.
Ketua Komisi I DPRD Sinjai, A. Sabir, mengungkapkan bahwa terkait polemik tersebut pihak Dinas PMD diperintahkan untuk menghentikan kegiatan tersebut.
“Jadi semua dana kepala desa yang sudah di transfer dalam kegiatan Bumdesa kami minta untuk dikembalikan,” tegasnya.
Sementara itu, menurut Pemerhati Desa, Darmawansyah, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Yayasan tersebut sangatlah keliru, dimana sepengetahuan dirinya bahwa aplikasi atau software yang patut dijadikan dasar pengolaan keuangan desa termasuk Bumdes adalah Aplikasi atau Sofware yang lolos verifikasi KPK, yaitu Sofware yang dikeluarkan oleh BPKP dan tidak memungut biaya.
“Ini perlu ditelusuri, sebab aplikasi atau Sofware yang patut dijadikan dasar pengelolaan keuangan Desa termasuk Bumdes adalah Sofware yang lolos verifikasi KPK yaitu Sofware yang dikeluarkan oleh BPKP, dan itu gratis, tidak ada pungutan biaya,” kata Darmawansyah.
Informasi yang dihimpun, bahwa sejumlah kepala desa di Kabupaten Sinjai telah mentransfer dana senilai 20 juta Rupiah ke Bank BRI dengan nomor rekening 0111-01-016153-53-3 atas nama Yayasan P3AI.
read more...

Lembang Rinding Batu Wakili Toraja Utara Lomba BUMDes Tingkat Provinsi

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

KAREBATORAJA.COM, RANTEPAO — Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu’ terpilih sebagai Lembang dengan Badan Usaha Milik Lembang (BUMLem) terbaik. Lembang ini dikirim mewakili Kabupaten Toraja Utara dalam Lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Sulsel yang digelar Dinas Penanaman Modal Daerah (PMD) Sulsel.
Penilaian terhadap BUMLem Lembang Rinding Batu digelar Dinas PMD Sulsel di Kantor Lembang Rinding Batu Kecamatan Kesu’, Senin, 10 Juli 2017. Penilaian dipimpin Kepala Bidang Pengembangan SDA dan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Provinsi Sulsel.
Kabid Pengembangan SDA dan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Sulsel, Very Patiallo, mengatakan BUMDes ini adalah salah satu program dari Kementerian Desa. Penilaian ini untuk memberikan motivasi kepada desa untuk lebih mengembangkan desa dengan program BUMDes.
“Ada beberapah indikator dalam menilai BUMDes, diantaranya dokumen penderian usaha, struktur kepengurusan, modal usaha, aset, hasil usaha, kerjasama antar BUMDes, pertanggungjawaban, tingkat partisipasi warga, serta pengelolaan administrasi,” ungkap Very Patiallo.
Sementara itu, Kepala Dinas BPML Toraja Utara, Ritha Rasinan, mengatakan pemilihan Lembang Rinding Batu untuk mewakili Toraja Utara dalam Lomba BUMDes ini karena dari semua Lembang yang ada di Toraja Utara, Lembang Rinding Batu dianggap paling memenuhi indikator penilaian, seperti Kantor BUMDes, administrasi yang lengkap, potensi usaha yang cukup banyak dengan total usaha mencapai 22 usaha.
“BUMLem Rinding Batu ini juga sudah mulai terakses dengan kerjasama Karang Taruna sehingga kami berharap Lembang Rinding Batu juga sudah bisa diperhitungkan dalam lomba Bumdes ini sekalipun Rinding Batu baru pemula,” kata Ritha.
Kepala Lembang Rinding Batu, Reiner Toding P. Allo mengatakan saat ini Lembang Rinding Batu sudah memiliki 22 pusat usaha BUMLem yang tersebar di seluruh wilayah Lembang Rinding Batu, mulai dari kerajinan manik-manik, kerajinan perak, kerajinan Lola’, kerajinan Sepu’ Toraya, kerajinan anyaman, kerajinan meubel, kuliner dan ukiran Toraja. (Arsyad Parende)
read more...

Jabar Kekurangan 1,3 Juta Ton Jagung per Tahun

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

BANDUNG, (PR).- Kebutuhan jagung untuk pakan ternak di Jawa Barat kekurangan 1,3 juta ton per tahun. Untuk itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat harus mendorong produksi jagung lebih tinggi dengan menambah luas tanam dan meningkatkan produktivitas.
Kepala Bidang Produksi Pangan Uneef Primadi mengatakan, kebutuhan jagung untuk pakan di Jabar sekitar 2,5 juta ton pipilan kering per tahun. Sementara produksi jagung per tahun berkisar 1,2 juta ton per tahun dari luas baku sekitar 929.094 hektare.
"Jadi masih kurang sekitar 1,3 juta ton jagung untuk pakan," kata Uneef, Senin, 10 Juli 2017.
Dalam lima tahun terakhir, Uneef menyatakan, pihaknya telah mencatat kisaran luas tanam, luas panen, dan produksi per subround. Dari tiga subround per tahun, luas tanam tertinggi pada subround 1 atau periode Oktober-Januari sebesar 95.844 hektare dengan luas panen 87.386 hektare.
Selanjutnya, kata Uneef, luas tanam subround 2 pada periode Februari hingga Mei seluas 53.553 hektare dengan luas panen 54.167 hektare. Terakhir, subround 3 periode Juni hingga September seluas 22.923 hektare dengan luas panen 23.016 hektare.
Untuk jumlah produksi, kata Uneef, pada subround 1 sebesar 674.771 ton, kemudian subround 2 sebesar 429.296 hektare, dan 170.183 hektare pada subround 3. Pemilahan berdasarkan subround itu untuk lebih memudahkan penghitungan.
"Jika ditotalkan, sekitar 170.000 hektare luas tanam, 167.569 hektare luas panen, dan produksi 1,2 juta ton dalam lima tahun terakhir," ucap Uneef.
Dari total produksi jagung di Jabar, Uneef mengungkapkan, sekitar 95% untuk pakan ternak dan hanya 5% untuk jagung pangan. Meskipun demikian, peternak kerap sulit mendapatkan jagung untuk pakan ternak lantaran ketersediannya memang terbatas.
Untuk itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat mendorong produksi jagung lebih tinggi dengan menambah luas tanam. Menurut Uneef, terdapat lahan kering 1,7 juta hektare yang pemanfaatannya terbagi untuk jagung dan komoditas lainnya, seperti kedelai, cabai, bawang, ubi, tanaman hias, dan buah-buahan.
Untuk jagung, dia menargetkan luas tanam 250.000 hektare tahun 2017 dari 230.000 hektare pada tahun lalu. Tahun 2018, diharapkan bisa mencapai luas tanam 270.000 hektare atau produksi sebesar 1,4 juta ton.
Upaya lainnya, Uneef berharap dapat mengubah konfigurasi panen menjadi lebih besar dengan mengatur pada periode Januari-April. Tekniknya mobilisasi pompa air, pembangunan embung, dan long storage (dump parit).***

read more...

Kunjungi Wonogiri, Menteri Desa Janjikan Tambahan Dana Desa Jika 4 Program Ini Terlaksana

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Solopos.com, WONOGIRI — Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, memberi tantangan bagi 251 desa di Wonogiri untuk melaksanakan empat program prioritas kementeriannya.
Jika program tersebut dapat dilaksanakan pada sisa tahun ini, pemerintah pusat akan memberi tambahan dana desa senilai Rp800 juta/desa pada tahun depan. Tantangan itu disampaikan Mendes saat bertemu ratusan pengurus Badan Usaha Milik (BUM) Desa dan para kepala desa di Pendapa Rumah Dinas Bupati kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Sabtu (8/7/2017), sore.
Mendes mengatakan pemerintah akan melipatkangandakan dana desa tahun depan. Tahun ini pemerintah menggelontorkan Rp60 triliun atau Rp800 juta/desa. Tahun depan direncanakan digelontorkan Rp120 triliun atau Rp1,2 milar/desa.
Namun, tambahan Rp60 triliun atau Rp800 juta/desa itu hanya akan disalurkan kepada desa yang telah melaksanakan empat program prioritas. Program tersebut yakni membuat produk unggulan kawasan perdesaan (prukades), membangun embung, membentuk BUM Desa, dan mendirikan sarana olahraga desa.
“Jadi desa harus segera menyiapkannya. Minta tolong kepada Bupati agar membuat Perbup [Peraturan Bupati] agar desa bisa merencanakannya pada APB Desa Perubahan,” kata Mendes.
Dia menjelaskan prukades dapat dilaksanakan gabungan desa untuk menciptakan sistem yang dapat menciptakan produk unggulan dalam skala besar, seperti jagung. Sementara embung penting untuk pengairan.
Embung dapat dibangun dengan menyodet sungai, memperdalam saluran air lalu diberi dasar plastik, dan lainnya. Jika memiliki embung, desa akan mendapat bantuan bibit ikan dari pemerintah.
Selain untuk pengairan, embung dapat dikembangkan menjadi tempat wisata. Desa dapat mengalokasikan dana Rp200 juta-Rp500 juta untuk merealisasikannya.
Di sisi lain, keberadaan BUM Desa sangat membantu dalam menggerakkan ekonomi desa dan masyarakat. Dia mencontohkan BUM Desa yang mengelola Umbul Ponggok di Klaten. Dengan sentuhan penuh kreativitas umbul itu kini bisa meraup pendapatan lebih dari Rp6 miliar/tahun. Alokasi anggaran untuk membuat BUM Desa setidaknya Rp50 juta-Rp100 juta.
“Desa juga perlu membangun sarana olahraga, lapangan sepak bola misalnya. Desa bisa menggelar kegiatan yang dapat mendatangkan banyak orang. Ekonomi akan berkembang. Realisasinya cukup dengan anggaran Rp50 juta-Rp100 juta. Semua ini butuh kreativitas kepala desa, camat, dan bupati agar bisa terlaksana,” imbuh Menteri.
Dia meyakini jika desa dapat melaksanakan empat program prioritas Kemendes PDTT, tidak akan ada desa dan warga miskin. Program tersebut saling terkait dan berguna untuk menyelesaikan masalah di Indonesia.
Saat ini di Indonesia masih ada 45 persen desa miskin, 31 juta jiwa penduduk miskin, 37 persen anak bawah usia lima tahun (balita) kurang gizi yang berpotensi mengalami stunting atau tubuh pendek, dan sebagainya.
Kepala Desa Kedungombo, Baturetno, Wonogiri, Marsiati, mengaku tidak memiliki tanah kas desa yang memadai untuk membuat sarana olahraga yang sesuai standar. Dia meminta solusi atas masalah itu. Hadir dalam acara tersebut Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, jajaran Forkompimda, pihak Perum Bulog, dan jajaran Kemendes PDTT.
read more...

Wednesday, 5 July 2017

Buku Panduan Bumdes

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


read more...

Kawal Dana Desa, Mantan Petinggi KPK Jabat Ketua Satgas Dana Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

JAKARTA KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo melantik mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto, sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa di Kantor Kementerian Desa PDTT di Kalibata, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Dalam menjalankan tugasnya, Menteri Eko menekankan agar upaya pencegahan dan pengawasan menjadi poin utama dari peran SatgasDana Desa.

“Satgas Dana Desa berperan untuk membantu para kepala desa supaya bisa menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan Undang-Undang," terang Menteri Eko.

Menteri Eko menegaskan, Satgas Dana Desa dibentuk bukan untuk menangkap kepala desa tetapi akan membantu merumuskan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan dana desa.

Selain itu, Satgas juga memiliki peran untuk membantu mengevaluasi regulasi terkait dana desa, sosialisasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi, harmonisasi hubungan antar lembaga serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa.

“Setiap ada pelanggaran harus ditindaklanjuti. Tingkatkan koordinasi dengan penegak hukum sehingga masukan dari masyarakat bisa ditindaklanjuti dan memberi efek jera. Beri peringatan agar desa lain tidak melakukan hal yang sama,” tegas Menteri Eko.

Menteri Eko mengajak semua pihak membantu Kemendes PDTT dan Satgas Dana Desa untuk mengawal dana desa di daerahnya masing-masing.
Jika ada dugaan penyalahgunaan, masyarakat dapat melapor ke Call Center 1500040, SMS Center di nomor 081288990040 atau 087788990040 kemudian via media sosial Kemendes PDTT.

"Harapan dari masyarakat dan kita semua sangat besar pada SatgasDana Desa ini. Pimpinan dan anggotanya dipilih berdasarkan masukan masyarakat dan kajian mendalam. Mereka memiliki rekam jejak yang baik di bidangnya dan memiliki pengetahuan tentang pengawasandana desa dan pembangunan di Indonesia,” lanjutnya.

read more...

Bupati Ni Putu Eka berbagi kunci sukses pembangunan di Tabanan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Merdeka.com - Bupati Tabanan Bali Ni Putu Eka Wiryastuti mendapatkan penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) beberapa waktu lalu. Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti mendapat penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara kategori Kabupaten dengan perencanaan terbaik.

Anugerah Pangripta Nusantara merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki perencanaan pembangunan terbaik dan dinilai sukses meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Ni Putu Eka Wiryastuti berharap dengan prestasi yang diraih oleh Kabupaten Tabanan sebagai Kabupaten terbaik dalam hal perencanaan pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bupati Ni Putu Eka, perencanaan adalah kunci sukses dalam membangun sebuah daerah. "Kuncinya adalah perencanaan. Akan kita bawa ke mana Tabanan ini? Kita ingin membangun infrastruktur misalnya, atau mengangkat sumber pendapatan kita. Tapi kita tidak mau banyak rencana. Kita tentukan 3 prioritas. Tiga hal itu akan terlihat. Tetapi rencana harus mengena, implementasinya juga harus dirasakan oleh rakyat langsung. Rakyat terbantu tidak, itu kuncinya," ujar Ni Putu Eka kepada merdeka.com di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Setelah rencana dijalankan, Ni Putu Eka memimpin langsung evaluasi program tersebut. Evaluasi menjadi penting untuk mengetahui apakah program itu sukses atau tidak. Selain itu juga untuk mengetahui keberlanjutan dari sebuah program.

"Istilahnya kita nilai, apakah program itu sudah baik. Apakah tahun depan bisa dilanjutkan atau baru bisa dirasakan manfaatnya dalam 3 atau 5 tahun. Kalau perencanaan sudah bagus sudah sesuai visi misi yang pro rakyat kita lanjutkan. Program itu ujungnya nanti adalah mensejahterakan rakyat," ujarnya.

Dalam bidang ekonomi kreatif misalnya, program unggulan dari Kabupaten Tabanan adalah badan usaha milik desa (Bumdes). Melalui Bumdes, pemerintah memberikan modal dan pelatihan wirausaha kepada masyarakat khususnya petani, karena profesi mayoritas masyarakat Tabanan adalah petani.

Bumdes ini akan menjadi jembatan antara masyarakat dengan badan umum milik daerah (BUMD). Diharapkan masyarakat dapat menghasilkan produk yang berkualitas disertai dengan pemasaran yang baik. Program lainnya adalah desa pariwisata. Pemkab Tabanan saat ini sedang fokus pada pembangunan infrastruktur, sehingga jalan-jalan penghubung sentra ekonomi rakyat sangat diperhatikan.

Tetapi untuk dapat menyusun rencana program kerja yang baik dibutuhkan insting dan pemantauan langsung di lapangan. Hal inilah yang membuat perencanaan di Kabupaten Tabanan sukses. Bupati Ni Putu Eka selama ini sering turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi dan keinginan warga.

"Saya punya insting dan insting itu penting. Kedua saya orang lapangan. Saya lebih banyak di lapangan. Saya lebih banyak di sawah, kebun atau lihat warga yang jompo, yatim piatu dan sebagainya. Makanya banyak program saya yang gempur kemiskinan. Saya banyak bertemu rakyat mendengar dan sosialisasi dengan mereka. Ketiga ada musrembang dari kecamatan sampai kabupaten untuk menyerap aspirasi masyarakat. Keempat saya ikuti pola nawacita juga bagaimana kita bersinergi mengedepankan program pro rakyat," ujarnya.

Keberhasilan Tabanan juga tidak hanya dalam hal perencanaan dan pembangunan, dalam menciptakan kerukunan umat beragama Bupati Eka juga sukses. Hal ini bisa dilihat dari penghargaan Harmony Award yang diberikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia kepada Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti.

Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, menyebutkan penghargaan ini diberikan kepada Kepala Daerah yang dianggap berkontribusi luar biasa, dan terbaik dalam memberikan pelayanan kerukunan umat beragama. Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti menyebutkan bahwa dirinya sangat bersyukur dinilai berhasil dalam menjaga kerukunan umat beragama di Tabanan. [hhw]
read more...

Tukar Link Kumpul Blogger