Latest Posts

Minggu, 26 Juni 2016

Kawasan Transmigrasi Di Perbatasan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

  Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa  memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Kritik mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan para transmigran untuk menggantikan populasi lokal, dan untuk melemahkan gerakan separatis lokal. Program ini beberapa kali menyebabkan persengketaan dan percekcokan, termasuk juga bentrokan antara pendatang dan penduduk asli setempat.
Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru sebagai berikut:
  1. Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan
  2. Mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel)
  3. Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia
  4. Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan
  5. Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan
Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Jakarta, melainkan berdasarkan Kerja sama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran Penduduk Asal (TPA).
Dasar hukum yang digunakan untuk program ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia]] Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 1972)dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Sebelumnya PP Nomor 42 Tahun 1973), ditambah beberapa Keppres dan Inpres pendukung. Syarat untuk menjadi Transmigran :
  1. Warga Negara Indonesia adalah setiap warga negara yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
  2. Berkeluarga dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga.
  3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
  4. Berusia antara 18 sampai dengan 50 tahun sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja sama antar daerah.
  5. Belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah di mana pendaftar berdomisili.
  6. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
  7. Memiliki keterampilan sesuai kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama antar daerah.
  8. Menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagai transmigran.
  9. Lulus seleksi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari Tim yang diberikan wewenang untuk melaksanakan seleksi.
Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Transmigrasi
read more...

Senin, 20 Juni 2016

Naskah Pokok-Pokok Pikiran BUMDES

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


read more...

Rabu, 23 Desember 2015

Budidaya Ikan Berkonsep Sato Umi Terus Diadopsi

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Indonesia terus mengadopsi konsep Sato Umi untuk budidaya ikan berkelanjutan di lahan marginal. Bahkan kini konsep tersebut digandengkan dengan pengembangan technopark perikanan.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pun telah mengujicoba konsep terbaru pengelolaan budidaya perikanan, pesisir, kelautan berkelanjutan melalui teknologi produksi perikanan budidaya ramah lingkungan atau Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA).
Konsep yang kemudian diperkenalkan dengan sebutan Sato Umi ini merupakan hasil kerja sama BPPT dengan North Pacific Marine Science Organization, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan dan Fisheries Research Agency of Japan.
Konsep ini pun telah diterapkan di tiga wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Karawang, Pekalongan, dan Bantaeng. Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Tatang A Taufik juga mengatakan BPPT melihat Sato Umi bisa diintegrasikan dalam program pengembangan technopark.
Untuk ikan yang dibudidayakan, di Karawang dan Pekalongan dilakukan budidaya ikan Nila Salina yang tahan di air payau dengan tingkat keasinan hingga 30 ppt. Sedangkan Bantaeng diproyeksi sebagai sentra produksi regional Sulawesi Selatan Nila Salina.
“Dalam kehidupan dan kegiatan ekonomi harus tetap memperhatikan aspek-aspek lokal. Di Pekalongan implementasi Sato Umi diharapkan bisa mengubah kebudayaan yang dulunya nelayan perikanan tangkap sekarang harus kembangkan sumber daya atau budidaya,” kata Taufik di sela-sela workshop Sato Umi 2015 di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (7/10).
Tatang menambahkan dalam konteks Sato Umi tidak hanya sekadar budidaya tetapi juga harus memelihara lingkungan pesisirnya, kalau tidak budidaya ikan tidak akan berjalan baik.
“Program technopark ditargetkan bisa selesai 3 tahun ini diharapkan bisa beri dampak nyata bagi masyarakat. Ditargetkan tahun 2017 dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Masyarakat pun lanjutnya antusias merespon Sato Umi. Mereka menyadari Sato Umi banyak memberi dampak ekonomi dan perbaikan lingkungan hidup sekitar.
Koordinator Riset Program Sato Umi yang juga Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan BPPT Suhendar Sachoemar mengungkapkan konsep Sato Umi adalah bagaimana suatu kawasan bisa dikelola dengan baik dan berkelanjutan.
“Yang tidak produktif jadi produktif yang belum produktif bisa ditingkatkan lagi produktivitasnya dengan cara berkelanjutan dan berkonsep technopark. Di sisi lain kesejahteraan masyarakat pesisir juga terjadi,” paparnya.
Sumber: Suara Pembaruan
read more...

Minggu, 20 Desember 2015

Genjot Pembangunan Papua, Jokowi Gelontorkan Dana Rp 6 Triliun

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Liputan6.com, Jayapura - Pemerintah menggelontorkan dana Rp 6 triliun untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua tahun ini. Presiden Joko Widodo mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur pertanian, pasar, dan pelabuhan, serta berbagai pembangunan di Papua.

Jokowi di hadapan ribuan anggota TNI/Polri dan tokoh masyarakat yang hadir dalam pemaparan di Korem 172/Praja Wirayakti, Jayapura juga menyebutkan kekayaan sumber daya alam (SDA) di Papua sangat kaya dan harus dikelola bersama oleh masyarakat adat Bumi Cenderawasih.

"Pemerintah akan terus melakukan pendekatan masalah dengan gerakan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur pasar dan pembangunan infrastruktur lainnya. Pembangunan ini harus dirasakan masyarakat Papua," ucap Jokowi di Jayapura, Papua, Sabtu (9/5/2015).

Sebab, jika masyarakat tidak ikut merasakan, maka akan memunculkan kecemburuan sosial dan ekonomi. "Sekali lagi saya minta libatkan masyarakat dalam setiap draft pembangunan di Papua," imbuh Jokowi.

Selain itu Jokowi berharap pada 2019, seluruh ruas jalan di Papua harus terhubung. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pun mengakui, pada tahun 2018 semua ruas jalan ini dapat terhubung.

"Ya bagus, jika bisa maju lagi di tahun 2017," ujar Jokowi.

Pembangunan Pelabuhan Sorong

Pembangunan pelabuhan di Sorong yang menggunakan lahan 7.000 hektare juga akan dibangun tahun ini. Menurut Jokowi, bila ingin membangun pelabuhan, jangan seperti dulu hanya dibangun di atas lahan 10-15 hektare.

"Jika membangun pelabuhan harus mempunyai visi pembangunan 100 tahun ke depan. Paling minim itu membangun pelabuhan di atas 2.000 hektare, nanti di areal itu juga bisa dibangun pembangkit listrik dan industrial zone. Jika membangun pelabuhan hanya di atas lahan 20-50 hektare, untuk apa?" sambung Presiden Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi akan terus berkembang. "Jika bangun di atas lahan sempit, nantinya sama dengan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, lalu Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Priok, sudah dikelilingi warga, sudah susah."

Selain pelabuhan, akan ada pembangunan kereta api yang saat ini masih dilakukan studi. Harapannya, Agustus atau September studi kelayakan akan selesai dan titik mana yang dibangun terlebih dahulu. "(Kementerian) Perhubungan dan PT KAI mengaku tahun ini pembangunan itu bisa dilakukan," urai Jokowi. (Ans/Mvi)
read more...

Rabu, 25 November 2015

Menteri Marwan Ingin Desa di Indonesia Contoh Korea Selatan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar ingin desa-desa di Indonesia mencontoh konsep desa di Korea Selatan. Kenapa harus begitu?

Marwan menjadi pembicara di Global Saemaul Leadership Forum (GSLF) yang berlangsung di Republik Korea pada 24-27 November 2015. Dalam forum tersebut, Marwan bicara soal potensi desa di Indonesia yang sangat besar namun belum terkelola secara maksimal.

"Kerja sama lintas negara sangat perlu ditingkatkan. Dan forum GSLF yang melibatkan 48 negara ini, akan mendiskusikan strategi pembangunan berkelanjutan desa-desa di dunia, termasuk Indonesia yang tahun 2015 mulai gencar menjadikan desa sebagai basis pembangunan nasional," ujar Marwan Jafar di Korea dalam siaran pers, Rabu (25/11/2015).

GSLF 2015 ini berlangsung di Hotel Inter-Burgo, Daegu, Republik Korea. Diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Korea, Pusat Saemaul Undong Korea, Pemerintah Kota Daegu, dan jajaran setempat.

Dan GSLF 2015 merupakan forum pertemuan negara-negara dan para pemimpin Saemaul Undong di dunia.  Pemerintah Republik Korea memiliki konsep Saemaul Undong, yakni suatu  gerakan mental Desa Membangun yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

"Forum ini untuk berbagi semangat membangun desa yang dilakukan di seluruh dunia," ujar Marwan Jafar.  

Tahun ini pertemuan yang kedua kalinya. Forum GSLF ini untuk mencari strategi pembangunan yang berkelanjutan. Rangkaian acaranya terdiri dari Seminar, Pertemuan Tingkat Tinggi, Pertemuan Sosial antar Negara dan Pemimpin Saemaul Global, Pameran Teknologi Pertanian, dan lain-lain.

Jadi, konsep desa yang ingin dicontoh adalah Saemaul Undaong. Apa itu Saemaul Undong? Artinya adalah 'Gerakan Desa Baru'.

Dari hasil pertemuan lintas negara ini, Menteri Marwan mengatakan, ada konsep dan strategi yang bisa diterapkan di Indonesia. Apalagi, Saemaul Undong telah diakui Organisasi Unesco PBB sebagai model pengembangan ekonomi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. 

"Konsep ini mampu membawa Korea yang tadinya negara miskin, menjadi negara sangat maju," kata Marwan.

Desa-desa di Indonesia, kata Marwan Jafar, peluangnya sangat besar untuk menjadi basis pembangunan nasional. Sebanyak 74.093 desa memiliki karakteristik dan kondisi potensi alam yang berbeda-beda. Dari sektor agraris, Indonesia memunyai lahan pertanian dan perkebunan yang bisa digarap untuk ketahanan pangan.

"Apalagi dari sektor pariwisata, masyarakat desanya juga sudah siap menyambut kedatangan wisatawan. Jadi tidak ada alasan lagi di masa datang, pertumbuhan ekonomi desa diragukan lagi," imbuhnya.

"Indonesia sudah mengadopsi konsep Saemaul Undong  sejak tahun 2008, yakni di Yogyakarta, terutama pembangunan desa di Kabupaten Gunung Kidul. Dan konsep ini, memiliki spirit yang sama dengan Undang Undang Desa yang memberikan ruang besar kepada desa untuk melakukan perubahan," ujar Menteri Desa.

Dalam pertemuan itu, Menteri Desa, Marwan Jafar menyampaikan program kerja sama terkait pembangunan desa. Di antaranya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kerjasama pembangunan kawasan perdesaan dengan menggunakan model pemberdayaan masyarakat, seperti Saemaul Undong.

"Tak hanya itu, juga program peningkatan infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya; Penelitian dan pembelajaran bersama mengenai pembangunan perdesaan; dan saling kepentingan mengenai pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dapat diputuskan bersama secara tertulis," papar Marwan.

Marwan juga diagendakan secara khusus melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Pangan dan Perdesaan Republik Korea serta KOICA untuk secara lebih lanjut membahas realisasi kerjasama yang telah direncanakan sebelumnya.

"Dari kunjungan ini, diharapkan akan kian mempererat serta memperkuat hubungan bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Korea untuk saat ini dan masa yang akan datang," ujarnya. 
(dnu/dnu)


read more...

Rabu, 04 November 2015

Gempa 4,3 SR Guncang Timor Tengah Selatan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

SOE, KOMPAS.com - Gempa bumi berkekuatan 4,3 skala richter (SR) mengguncang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (3/11/2015) pagi.

Informasi yang dihimpun Kompas.com dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Kupang menyebutkan, gempa tersebut terjadi pada pukul 09.30 Wita. 

Pusat gempa berlokasi di 9,91 Lintang Selatan dan 124,72 Bujur Timur. Gempa berpusat di kedalaman 29 kilometer. 

Pusat gempa terletak di laut, sekitar 32 kilometer di Tenggara Kabupaten TTS. Hingga saat ini, belum ada laporan tentang getaran gempa maupun kerusakan yang ditimbulkan.  

Penulis: Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere
Editor: Glori K. Wadrianto
http://regional.kompas.com/read/2015/11/03/09563881/Gempa.4.3.SR.Guncang.Timor.Tengah.Selatan?utm_source=megapolitan&utm_medium=cpc&utm_campaign=artbox
read more...

Selasa, 27 Oktober 2015

Oknum PKB 'Palak' Pendamping Dana Desa, Ini Kata Menteri Marwan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Jakarta - Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar angkat bicara tentang perilaku oknum PKB yang memalak pendamping dana desa. Marwan menegaskan itu adalah fitnah yang dilakukan pihak tidak bertanggungjawab.

"Sudah dapat konfirmasi bahwa itu adalah fitnah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, bukan kader PKB," kata Marwan lewat akun twitternya, Senin (26/10/2015).

Marwan mengajak masyarakat mengawasi proses seleksi pendamping dana desa. Ia menjanjikan akan melakukan tindakan jika ada oknum yang melakukan upaya penipuan tersebut.

"Sedang diselidiki dan akan dilaporkan polisi," ancamnya.

Namun demikian apa yang disampaikan Marwan berbeda dengan pengakuan Wasekjen PKB Lukman Edy. Lukman menuturkan ada oknum pengurus PKB yang bermain.

"Jadi, ada beberapa cabang yang tidak disiplin, yang tidak koordinasi dengan kita," kata Wasekjen PKB Lukman Edy kepada wartawan, Senin (26/10/2015).

Lukman menuturkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Menteri Desa Marwan Jafar sudah memanggil pengurus DPW PKB yang bawahannya menyodorkan kontrak ke para pendamping desa. Hasilnya, ada beberapa pengurus PKB yang memang terbukti menyodorkan kontrak yang isinya meminta setoran 10 persen gaji pendamping desa.

"Kami temukan pengurus kecamatan yang lakukan hal ini. Ini bukan instruksi dari pusat, ini penyimpangan!" ujar Lukman.

DPP PKB sudah membuat larangan pengurus daerah ikut campur dalam pengelolaan dana desa. Tak boleh ada kader PKB yang aji mumpung karena Menteri Desa adalah kader PKB.

Di sejumlah daerah, mereka yang dipilih Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal menjadi pendamping dana desa disodori kontrak oleh oknum pengurus PKB. Isi kontraknya antara lain meminta para pendamping desa menjadi kader PKB. Lebih parah lagi, gaji para pendamping itu juga akan dipotong untuk kepentingan pengurus PKB wilayah setempat

http://news.detik.com/berita/3053446/oknum-pkb-palak-pendamping-dana-desa-ini-kata-menteri-marwan
read more...

Jumat, 23 Oktober 2015

Berangkat, 15 Transmigran Tak Lagi Terima Bekal Rp1,5 Juta

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Bisnis.com, WONOSARI – Sedikitnya 15 Kepala Keluarga di Gunungkidul akan diberangkatkan dalam program transmigrasi. Hanya saja, program ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena keluarga transmigran tak lagi dibekali benih atau pun uang saku sebesar Rp1,5 juta.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul Dwi Warna Widi Nugraha mengatakan antusia warga untuk ikut dalam transmigrasi relative tinggi. Untuk tahun ini, ada 30 keluarga yang mendaftar, namun tidak semunya bisa diberangkatkan karena terbatasnya kuota yang diberikan Pemerintah Pusat.

“Sesuai jatah yang dimiliki, kami hanya mengirim 15 keluarga untuk program transmigrasi. Saat ini, berbagai persiapan telah dilakukan dan tinggal menunggu jadwal pemberangkatan saja,” kata Dwi Warna kepada harianjogja.com, Rabu (14/10/2015).

Dia menjelaskan, dari jumlah yang diberangkatkan, 10 KK akan ditempatkan di wilayah Bulungan, Kalimantan Utara. Sedangkan sisanya, sebanyak lima keluagra ditempatkan di wilayah yang ada di Sulawesi Selatan.

read more...

Dana Desa Ditambah, Jumlah Daerah Tertinggal akan Berkurang

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Raja Ampat di Papua Barat dan Morotai di Maluku Utara sudah dikenal dunia dengan keindahan alam, kekayaan habitat laut dan keunikan tradisi warganya. Tapi tahukah Anda bahwa dua daerah terkenal itu masih tergolong daerah tertinggal? 

Cap sebagai daerah tertinggal rupanya tidak mudah dicabut. Dua wilayah itu serta masyarakatnya memang kenyataannya kurang berkembang dibanding daerah lain dalam skala nasional.  

“Kita akan perhatikan daerah yang berpotensi agar terbebas sebagai daerah tertinggal,” ujar Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 




Perlu diketahui, dari 74.093 desa di Indonesia, hanya 3,91 persen masuk kategori maju. Sebanyak 68,85 persen baru masuk kategori berkembang dan 27,23 persen merupakan desa tertinggal dan  

Jumlah daerah yang masuk kategori tertinggal pada 2015-2015 ada 122, lebih kecil dari yang sebelumnya. Pada 2004-2009 jumlah daerah tertinggal tercatat ada 199 lalu menjadi 138 per 2010-2014 ditetapkan 183 daerah tertinggal. 

“Saya yakin, selain didukung adanya program dana desa dan program pendukung lainnya untuk infrastruktur desa, pembangunan sarana, dan peningkatan sumber daya manusia yang semuanya berdampak pada ekonomi masyarakat, akan terjadipenurunan signifikan terbebas sebagai daerah tertinggal,” ujar Menteri Marwan.

Kriteria untuk kategori daerah tertinggal meliputi; perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasana, kemampuan keuangan daerah, aksesbilitas, dan karakteristik daerah. "Saya tetap optimistis akan terjadi  perubahan arah kehidupan masyarakat desa. Setiap tahun angka daerah tertinggal harus terus berkurang. Pemerintah akan terus gencar memberikan arahan pembangunan desa,” ujar Menteri Marwan.

Daerah tertinggal di Jawa Timur ada empat kabupaten, yakni Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, dan Sampang. Di Banten ada Pandeglang dan Lebak. Sementara di Aceh yang merupakan daerah tertinggal yaitu Aceh Singkil. Sedangkan di Sumatera Utara adalah Nias, Nias Selatan, Nias Utara dan Nias Barat. 

Sulawesi Tengah punya sembilan kabupaten tertinggal. Sulawesi Tenggara ada 3 kabupaten tertinggal, Gorontalo tiga kabupaten, Sulawesi Barat dua Kabupaten dan Sulawesi Selatan satu kabupaten. “Hanya Sulawesi Utara yang sudah terlepas sebagai daerah tertinggal,” papar Menteri Marwan.

Kalimantan Barat masih ada delapan kabupaten yang tertinggal. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur masing-masing hanya menyisahkan satu kabupaten tertinggal. Sedangkan di Papua ada 26 kabupaten tertinggal dan tujuh di Papua Barat.

Untuk dana desa, setiap tahunnya akan terus ditingkatkan. Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 20.766,2 triliun (rata-rata per desa Rp 280,3 juta). Pada 2016 dinaikkan dua kali lipat menjadi Rp 47.684,7 triliun (rata-rata per desa Rp 643,6 juta).  “Tahun 2017 akan dinaikkan lagi jadi Rp 81.184,3 triliun (rata-rata per desa Rp 1.09 miliar),” ujar Menteri Marwan. 

Optimistisme ini didukung bantuan stimulan untuk pengembangan daerah ke sejumlah daerah di Indonesia. Seperti program untuk penanganan daerah rawan pangan. Yakni bantuan penyediaan bibit, benih, pupuk, pakan dan pertisida. Juga pembangunan atau peningkatan irigasi, embung, jalan usaha tani. 

“Kementerian desa juga siapkan bantuan peralatan dan perlengkapan produksi pasca panen serta bantuan peningkatan  produksi. Untuk daerah konflik, akan dilakukan pemulihan ekonomi dan rekonstruksi daerah pascakonflik,” ujar menteri kelahiran Pati Jawa Tengah ini,

"Pembentukannya BUMDesa akan ditarget secara bertahap setiap tahunnya dan akan difokuskan terlebih dahulu ke desa yang dianggap mempunyai potensi unggulan agar bisa berkembang," sambungnya.

Kepada pemerintah daerah diingatkannya lebih intensif menemukan potensi-potensi desa yang belum digarap oleh masyarakat desa. "Tentunya upaya tersebut sekaligus sebagai upaya membuka peluang usaha, sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru di desa-desa,” ujarnya.

http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/20/442741/dana-desa-ditambah-jumlah-daerah-tertinggal-akan-berkur
read more...

Perbatasan Negara Akan Berkembang Jadi Kota Baru

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

PROGRAM transmigrasi yang sekarang ini gencar di perbatasan negara, tidak hanya sekadar menerapkan pemindahan orang dari satu tempat yang padat ke kawasan baru. Saat ini kawasan baru itu akan disandingkan dengan desa-desa terdekat. Desa-desa sekitar yang sudah ada sebelumnya, tidak terabaikan dan akan diberikan perhatian yang sama.

"Dengan pendekatan sinergitas antara pendatang baru dengan masyarakat lokal, maka hubungan baik antar masyarakat bisa saling membantu untuk membangun dan mengembangkan kawasan. Yang terpenting, adanya rasa toleransi masyarakat," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, di Jakarta baru-baru ini.

Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan melalui program SP-Pugar atau Satuan Pemukiman Pemugaran. Kata Marwan Jafar, akan diterapkan di perbatasan negara dengan tujuan agar semakin cepat maju, dari sumber daya manusia, pemukiman, infrastruktur, dan kebutuhan lainnya.

Konsep SP Pugarini, Menteri kelahiran Pati Jawa Tengah mengatakan, pemukiman penduduk dan transmigran yang sudah ada (the existing villages) akan dibenahi dan ditata. "Sedangkan pemukiman desa-desa dalam satu kecamatan akan dibangun kembali dengan melibatkan penduduk setempat, transmigran baru, serta mendatangkan penduduk dari kecamatan maupun kabupaten lain di daerah tersebut," ujarnya.

Arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang semula cenderung berorientasi inward looking, diubah menjadi outward looking. Paradigma outward looking tersebut diarahkan pada pengembangan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang semua aktivitas, khususnya ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

"Saya terus mendorong daerah untuk mengembangkan keunggulan potensi wilayahnya. Perlu ada keseimbangan antar wilayah agar tetap dijaga. Sehingga tidak terjadi ketimpangan. Tak boleh ada satu daerah pun yang tertinggal terlalu jauh dari daerah lainya. Prinsipnya adalah, jika daerah-daerah maju, maka negara juga akan maju," ujar Menteri Marwan.

Sebagai informasi, wilayah Indonesia berbatasan dengan 10 negara, baik berbatasan darat maupun laut. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan perbatasan dengan laut, Indonesia berbatasan dengan Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, dan Australia.

Terdapat 187 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang tersebar di 41 kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas untuk pengembangan daerah perbatasan. Sebanyak 56 kecamatan berbatasan laut, 79 kecamatan berbatasan dengan darat, dan 4 kecamatan berbatasan dengan darat dan laut. Jumlah desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah lebih dari1. 700 desa/kelurahan

"Kita akan mengelola batas wilayah Negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang dilakukan secara kompehensif. Yakni meliputi pendekatan keamanan (security approach), pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan lingkungan (environment approach)," ujar Menteri Marwan.

Percepatan dan Pengembangan Kawasan

Penyelenggaraan transmigrasi sejak lama dilaksanakan di kawasan perbatasan negara, telah mampu mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan kabupaten perbatasan darat yang ada di seluruh Indonesia.Hingga saat ini, sudah puluhan ribu transmigran dan penduduk sekitar yang mendiami kawasan transmigrasi di kabupaten-kabupaten perbatasan.

"Keberadaannya telah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi setempat. Sehingga mampu membentuk pusat pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan, serta mendorong pemekaran kabupaten/kota," ujar Menteri Marwan.

Beberapa kabupaten baru daerah perbatasan yang muncul berkat dorongan pembangunan dan perkembangan kawasan trasmigrasi, papar Menteri Marwan, antara lain Provinsi Papua meliputi Kabupaten Keerom hasil pemekaran dari Kabupaten Jaya pura, dan Kabupaten Boven Digul hasil pemekaran Kabupaten Merauke.

Kemudian, Provinsi Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Bengka yang hasil pemekaran Kabupaten Sambas; Provinsi Kalimantan Timur meliputi Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau sebagai hasil pemekaran Kabupaten Bulungan, serta Kabupaten Kutai Barat sebagai hasil pemekaran Kabupaten Kutai.

"Saya berharap agar desa atau kawasan pemukiman di wilayah perbatasan, lebih punya taraf hidup yang tidak kalah dengan Negara tetangga.Harus lebih maju, karena disitulah beranda Negara Indonesia," ujar Menteri Marwan. [adv] - See more at: 


read more...

Minggu, 27 September 2015

Negara Terdampak Asap Harusnya Berterima Kasih

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Terus meluasnya kebakaran hutan di berbagai wilayah Kalimantan membuat prihatin kita semua, saudara-saudara kita di wilayah kalimantan dan sumatera bahkan sampai negara tetangga sangat merasakan hal ini, kegiatan perekoniman jadi terganggu baik itu darat, laut dan udara, Bandara tidak beroperasi, sekolah di liburkan, nelayan berhenti melaut karena takut tabarakan karena jarak pandang yang pendek, begitu juga yang lainnya.

Ada yang menarik dari kebakaran hutan ini saya di sini ingin mengatakan bahwa seharusnya selain menghujat dan menyindir dengan meme meme yang menimbulkan provokasi yang akhirnya akan semakin memperkeruh keadaan, negara tetangga harusnya mengucapkan terima kasih ketika Hutan  Indonesia mengirimkan udara bersih dari hutan kalimantan dan sumatera, namun sayangnya belum pernah aku dengar mengenai hal ini dan jika terjadi kebakaran kemudian asapnya sampai hingga negara tetangga maka mereka harus sadar dan berpikir bahwa paru - paru warganya ada di hutan kalimantan dan sumatera, untuk itu harus ada semacam kerja sama antara indonesia, singapore, malaysia, dan negara-negara terdampak.

Kerjasama di sini adalah kerjasama dalam hal menjaga hutan kalimantan dan sumatera agar tetap dalam kondisi yang bersih (tidak berasap lagi"Kebakaran Hutan"), termasuk di sini adalah dengan memberikan bantuan dalam pemadaman kebakaran hutan, seharusnya tanpa di minta mereka harus sadar.

sulitnya medan membuat penanggulangan asap ini terkesan lamban selain itu lahan hutan gambut yang terbakar butuh waktu lama dalam memadamkannya, peralatan yang terbatas, SDM yang nggak sadar-sadar juga, hukum yang rabun karena asap, hal ini akan terulang lagi, lagi dan lagi dan tidak ada rencana pencegahan untuk tahun berikutnya, 

pembukaan lahan bisa berbiaya murah dengan mebakar hutan itu adalah pemikiran para investor baik lokal maupun investor luar tanpa memikirkan dampaknya, pemerintahan daerah yang tidak tegas juga salah satu kunci sukses terjadinya pembakaran hutan ini.

Hanya butuh pribadi yang sadar:
> Sadar tidak akan membakar hutan lagi
> sadar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
> sadar dengan menegakkan hukum yang keras dan tegas
> sadar bahwa hutan adalah kehidupan yang harus di jaga
> sadar tidak akan sembarangan main teken kontrak investor
> sadar bahwa asap itu kurang sehat jadi jangan di ciptakan
> sadar mengucapkan Terima Kasih Kepada HUTAN
> Sadar Memberikan Bantuan tanpa di minta dan bekerja bersama dalam merawat dan menjaga HUTAN.

Yuk Sadar:
Editor:  M.Setiawan
Sumber:  Hati Nurani
read more...

Jadwal dan etape Tour de Singkarak 2015

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Padang (ANTARA News) - Tour de Singkarak (TdS) 2015 yang berlangsung 3 sampai 11 Oktober di Sumatera Barat akan diikuti 36 negara.

Ajang balap sepeda internasional ini menempuh jarak sejauh 1.343,1 kilometer yang terbagi dalam sembilan etape serta melalui 18 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Berikut jadwal dan pembagian etape TdS 2015:

Etape 1: 3 Oktober 2015, start di Pantai Carocok, Kabupaten Pesisir Selatan, Finish Pantai Gondoriah, Kota Pariaman. Panjang rute 163,2 kilometer.

Etape 2: 4 Oktober 2015, start di Kantor Bupati Padang Pariaman, finish SMAN 1 Sumani, Kabupaten Solok. Panjang rute 140,2 kilometer.

Etape 3
: 5 Oktober 2015, start di Desa Wisata, Kabupaten Sijunjung, finish di Sport Centre, Kabupaten Dharmasraya. Panjang rute 206,3 kilometer.

Etape 4: 6 Oktober 2015, start di Kota Sawahlunto, finish di Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan. Panjang rute 171,6 kilometer.

Etape 5
: 7 Oktober 2015, start di Ngalau Indah, Kota Payakumbuh, finish di Kantor Bupati Limapuluh Kota. Panjang rute 136,5 kilometer.

Etape 6: 8 Oktober 2015, start di Jam Gadang, Kota Bukittinggi, finish Istano Baso Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar. Panjang rute 116, 8 kilometer.

Etape 7
: 9 Oktober 2015, start di Equator Bonjol Kabupaten Pasaman, finish Kantor Bupati Pasaman Barat. Panjang rute 121,1 kilometer.

Etape 8
: 10 Oktober 2015, start di Kantor Bupati Pasaman Barat, finish di Lawang Park, Kabupaten Agam. Panjang rute 138,1 kilometer.

Etape 9
: 11 Oktober 2015, start di Kota Padang Panjang, finish di Kota Padang. Panjang rute 148,6 kilometer. 
Editor: Jafar M Sidik
http://www.antaranews.com/berita/516381/jadwal-dan-etape-tour-de-singkarak-2015
read more...

Dana Desa, Menteri Marwan: Bisa Pulihkan Perekonomian Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

TEMPO.COJakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan penyaluran dana desa dapat memulihkan perekonomian di pedesaan terkait dengan rencana pembangunan infrastruktur di sana.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menuturkan bahwa dana desa yang telah diterima dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa, irigasi, jalan usaha tani, dan sanitasi. Hal tersebut, kata dia, dapat memberikan dampak untuk memulihkan perekonomian di pedesaan.

"Selain menyerap banyak warga desa yang bekerja di proyek-proyek infrastruktur desa, juga muncul berbagai kegiatan usaha ekonomi yang terkait langsung maupun tidak dengan proyek-proyek desa," kata Marwan dalam keterangannya.

Dia mengatakan kegiatan usaha lain yang terkait dengan proyek infrastruktur itu misalnya usaha material, kuliner, pakaian, dan jasa transportasi. Marwan menjelaskan, dana desa justru akan turut memulihkan perekonomian nasional, yang dimulai dari area pedesaan.

Selain itu, dia meminta Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei untuk mengetahui berapa persen pertumbuhan positif setelah dana desa digelontorkan ke pedesaan. Survei itu, Marwan memaparkan, akan menjadi evaluasi pada peningkatan kinerja penggunaan dana desa.

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/09/26/092703998/dana-desa-menteri-marwan-bisa-pulihkan-perekonomian-desa
read more...

Senin, 21 September 2015

Soal Dana Desa, Fitra Desak Tiga Kementerian Harus Serius

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Jakarta – Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengharapkan tiga kementerian yang terkait dalam pengelolahan dana desa serius menjalankan tugasnya masing-masing. Tiga Kementerian tersebut, antara lain Kementerian Keuangan (Kemkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).
“Dana desa menjadi kewenangan Kementerian Keuangan, Kemdagri dan Kementerian PDTT. Ketiganya harus serius menjalankan tugasnya,” ujar Yenny dalam Munas Fitra di Jakarta, Senin (21/9).
Yenny menjelaskan Kemkeu berwewenang mengelolah dana desa dan fokusnya formulasi dana desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. “Karena tahun kemarin alokasi dananya disamaratakan untuk 78.000 daerah, maka sekarang kita pertanyakan bagaimana formulasinya setelah anggarannya naik dari Rp 20,1 triliun menjadi Rp 47 triliun. Apakah sudah mencukup atau tidak?” ungkapnya.
Menurut Yenny, adil tidak harus sama rata tetapi juga memberikan sesuatu sesuai kebutuhan dan keperluan daerah sehingga Kemkeu harus transparan dalam formulasi mengenai dana desa.
Sementara, Kementerian PDTT harus mendesain program-program di desa yang konstitusional dan sesuai kebutuhan desa. Namun, dia mengingatkan jangan sampai program hanya sesuai keinginan desa, tetapi tidak konstitusional.
“Desainlah program-program yang menghidupkan demokrasi desa dan pengelolahan dana desa sesuai dengan prinsip transparan, akuntabilitas dan partisipatif,” imbuhnya.
Terkait tenaga pendamping desa, Yenny mengharapkan tidak sama seperti tenaga pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun sebelumnya yang hanya mengarahkan pada pendampingan administrasi-teknokrasi.
Untuk Kemdagri, dia mendesak perlunya memantau dan menindak tegas kabupaten yang belum menerbitkan Peraturan Bupati dalam rangka pencairan dana desa. Keterlambatan Peraturan Bupati dapat menghambat proses realisasi perencanaan di tingkat desa.
Yustinus Paat/HS
http://www.beritasatu.com/nasional/308757-soal-dana-desa-fitra-desak-tiga-kementerian-harus-serius.html
read more...

Kamis, 17 September 2015

Kementerian PDT MoU dengan Gubernur di Perbatasan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PONTIANAK – Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) melaksanakan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Seluruh Gubernur se-Kalimantan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, pada Kamis(17/9/2015).
Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Ratna Dewi Andriyati mengatakan, MoU ini sebagai wujud dukungan dalam membangun daerah perbatasan.
"Saat ini, kami menggunakan pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan," kata dia kepada wartawan usai pelaksanaan MoU.
Menurutnya, sistem pemerintahan di perbatasan, termasuk sosial, budaya dan politik paling dekat dengan negara tetangga sehingga sudah seharusnya desa dan kawasan pedesaan di perbatasan dijadikan sebagai pusat perhatian yang serius untuk membangun beranda Indonesia.
"Problema di desa-desa kawasan perbatasan mulai dari keterbatasan akses, transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, permukiman, hingga pada sarana ekonomi sehingga berdampak pada keterisolasian," paparnya.
Belum lagi, ditambahkannya rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat pada pos lintas batas, kependudukan, keimigrasian, ketenagakerjaan dan diperparah dengan minimnya keamanan.
"Kita ini berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, perbandingan pelayanan terhadap warganya jauh lebih baik dibandingkan Indonesia," tuturnya.
Sebelumnya, penyelenggaran MoU ini sedianya akan dihadiri oleh Menteri PDT Marwan Ja’far. Namun batal akibat kabut asap yang mengganggu aktivitas penerbangan dari dan menuju Pontianak.
http://news.okezone.com/read/2015/09/17/340/1215979/kementrian-pdt-mou-dengan-gubernur-di-perbatasan
read more...