Latest Posts

Tuesday, 21 March 2017

Alokasi DAK Fisik 2017

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Daftar Rincian Alokasi DAK Fisik 2017

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


Silahkan Download pada link di bawah ini;

Ċ
Unduh 274kv. 12 menit lalumuhammad setiawan



read more...

Tuesday, 31 January 2017

Buruknya Pendidikan di Daerah Terpencil

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pada bulan Januari 2017 kami mendapatkan berita bahwa ada sekolah SD yang siang hari dijadikan untuk sekolah dan malam hari dijadikan kandang ayam. berikut adalah kutipan berita tersebut:
Source: Kompas.com
MAMASA, KOMPAS.com - Sekolah Dasar 014 Tallang Bulawan, salah satu sekolah di Dusun Awo', Desa Tallang Bulawan, Kecamatan Pana', adalah salah satu potret sekolah tertinggal di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

Kondisinya memperihatinkan. Bangunan yang seluruh dinding, tiang dan konstruksinya hanya ditopang dengan bambu. Ukuran ruangannya tak lebh dari 1,5 x 4 meter.
Pada siang hari, sekolah digunakan belajar, dan malam hari kerap jadi kandang atau hunian ternak seperti kambing dan ayam.
“Karena sebagian dinding dan konstruksi bangunannya sudah rusak, kalau malam hari itu sering jadi kandang ternak juga. Jaraknya yang hanya beberapa meter dari permukiman warga, membuat aktivitas belajar kerap terganggu,” ujar Boro, salah satu SD 014 Tallang Bulawan, Kamis (12/1/2017).
 Sekolah yang berdiri sejak 6 tahun lalu ini berada di wilayah perbatasan Kabupaten Mamasa dan Tanah Toraja. Sekolah swadaya ini menjadi tempat anak-anak desa menggantungkan cita-cita dan harapan hidupnya.

Sejak didirikan secara bergotong royong oleh masyarakat setempat, beberapa tahun lalu, gedung sekolah berdinding bambu dan beralas tanah ini belum pernah tersentuh bantuan renovasi dari pemda setempat. Padahal di tempat ini terdapat 59 anak menuntut ilmu.
Sejak berdiri, sekolah ini telah menamatkan siswa angkatan pertamanya. Tak ada fasilitas istimewa di sekolah ini. Ruangan guru dan kepala sekolah juga berfungsi sebagai tempat belajar. Tak ada sarana perpustakaan, apalagi komputer, yang menjadi tempat para guru dan siswa menambah ilmu pengetahuan.

Sekolah yang tepat berada di tengah-tengah permukiman warga ini juga memiliki 6 kelas dengan 6 guru kelas. Seperti sekolah pada umumnya, sekolah miskin dan terbelakang ini juga mengikuti proses belajar mengajar sesuai standar kurikulum nasional.
Proses belajar mengajar di sekolah ini juga mengikuti jadwal secara normal, yakni pagi hingga siang hari.
Para guru dan siswa di sekolah ini berharap bisa memiliki sekolah dan sarana belajar yang layak. Namun karena keterbatasan kemampuan dana warga, sekolah ini terpaksa berjalan apa adanya saja. Yang penting, siswa bisa belajar secara normal setiap harinya.
guru kelas SD 014 tallang bulawan Bangunan sekolah yang berdempetan dan hanya berjarak beberapa meter dengan pemukiman warga ini juga dikeluhkan para guru dan siswa. Pasalnya sering kali suara-suara keributan atau aktifitas warga diakui sangat mengganggu konsentrasi siswa saat belajar. Dinding bambu yang sudha mulai lapuk dan bebrapa bagian dinding lainya bahkan sudah rusak membuat gedung sekolah ini tak hanya jadi tempat siswa dan guru beraktifitas tapi juga ternak warga bisa leluasa keluar masuk sekolah. (K25-11/Junaedi)
Penulis: Kontributor Polewali, JunaediEditor: Farid Assifa


  • Dalam benak saya bertanya-tanya apa benar masih ada sekolah Plus kandang ayam di Negara ini yang katanya kaya!


Beranjak dari berita terrsebut kami mencoba untuk terjun langsung dan melihat kondisinya, perjalanan kami mulai dari jakarta-Makassar-Toraja, berangkat pukul  01:00 dini hari tiba di lokasi jam 04 sore kemudian kami lanjutkan ke lokasi tiba di lokasi pukul 05:30 sore, dan langsung melihat langsung kondisinya 
Perjalanan menuju ke lokasi (SDK Tallang Bulawan) Dusun Awo kecamatan Pana kabupaten Mamasa memang tidak mudah karena memang tidak ada jalur untuk mobil sehingga harus sewa kendaraan (motor) saat itu kami menyewa motor warga seharga 300 ribu rupiah untuk satu motor.
Tim Monitoring terdiri dari 6 orang 2 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 4 orang dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. dari 6 orang di atas hanya 3 yang bisa meninjau langsung ke lokasi di karenakan medan yang berat dan ketersediaan alat transportasi yang tidak mendukung dari tiga orang yang terjun langsung 1 orang dari kemendikbud dan 2 dari kemendesa (termasuk saya sendiri)
 Hasil Kunjungan:
dari kunjungan bersama diatas ada beberapa data dan fakta yang kami temui dan cukup menarik untuk kita bahas disini.

Profil Wilayah Lokasi; (SDK 014) 
Nama Desa : Tallang Bullawan
Nama Dusun : Awo
Nama Kecamatan : Pana
Nama Provinsi : Sulawesi Barat

I.      Data 1 : Keterangan Singkat
SDK (Sekolah Dasar Kecil) 014 terletak di Desa Tallang Bulawan Dusun Awo, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat,
SDK 014 Memiliki Jumlah kelas sebanyak 6 kelas dengan jumlah guru sebanyak 7 termasuk kepala sekolah dengan status guru semuanya adalah Tamatan SMU dan semuanya adalah tenaga pengajar Honorer dengan waktu pengabdian diatas > 5 Lima tahun dan hanya kepala sekolah yang berstatus PNS.
Saat ini jumlah siswanya sudah mencapai 57 siswa dengan rincian sebaga berikut:
Kelas 1 : sebanyak 10 siswa
Kelas 2 : Sebanyak 5 Siswa
Kelas 3 : Sebanyak 13 Siswa
Kelas 4 : Sebanyak 5 Siswa
Kelas 5 : Sebanyak 15 Siswa dan
Kelas 6 : Sebanyak 9 siswa
II.    Data II : Kondisi Bangunan
Kondisi Bangunan dengan ukuran 2 x 4 meter2  tersebut sangat tidak layak dengan spesifikasi bangunan sebagai berikut;
Lantai : Tanah
Dinding : Bambu
Atap : Seng (Kondisinya Bocor)
Tiang : Kayu
Pintu : Tidak Ada
Papan tulis : 5 Buah “Kelas 1 dan 2 satu papan tulis”
Bangku : dari Kayu Balok
Meja : dari kayu balok


III.  Hasil Kunjungan Bersama
    A.    Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud)
a.     Pembangunan sekolah baru harus memenuhi beberapa syarat di antaranya:
i. Bukan Sekolah cabang
ii. Jarak antar sekolah lebih dari 3 km
iii. Harus Memiliki NSPN
iv. Terdaftar di dapodik
v. Memisahkan diri dari sekolah induk
vi. Memiliki tanah dengan status yang jelas (di buktikan dengan surat)
vii. Berdasarkan usulan daerah
b.    Saran
 i. Harus ada Usulan Daerah, terkait pembangunan gedung SD, kemudian diperkuat dengan laporan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
ii. Pembahasan pada Level Atas (Menteri )
B.    Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemdes, PDTT)
a.     Melakukan Review Ketertinggalan Kabupaten Mamasa
Kondisi Ketertinggal Kabupaten Mamasa harus direview ulang dan hal ini sudah tercantum dalam “PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2015 TENTANG  PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019”  Pada pasal 6 disebutkan:
(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap Daerah Tertinggal setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penghitungan:
a. indeks komposit;
b. nilai selang (range);
c. interval; dan/atau
d. persentase desa tertinggal pada kabupaten.
(3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menteri melibatkan kementerian/lembaga terkait lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Hal ini sudah sesuai dimana pada pasal 6 ayat 2 di sebutkan bahwa dalam melakukan review ketertinggalan daerah melihat 4 faktor dan salah satunya adalah Presentase Desa Tertinggal Pada Kabupaten,
Berikut adalah Kondisi Desa Tertinggal pada Kabupaten Mamasa;



b.    Pembangunan Infrastruktur Dasar

     i.     Pembangunan Jalan Desa Untuk Membuka Keterisolasian Desa, hal ini di pandang perlu karena kondisi jalan menuju desa tersebut baru jalan tanah,dan belum ada pengerasan
 ii.   Pembangunan Jembatan Gantung/ Jembatan Permanen, jembatan ini berfungsi untuk menghubungkan antara dusun awo dengan desa karaka dan sekitarnya,
iii. Pembangunan Jamban, ada sekitar 60 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di Dusun Awo, Desa Tallang Bulawan ini dan semuanya menggunakan jamban dan kamar mandi Bersama,

c.     Warga/Pemerintahan Setempat
                
i. Menginginkan ada pembangunan sekolah baru
ii. Tersedianya aksesibilitas berupa jalan yang layak
iii. Sudah di sediakan tanah untuk pembangunan sekolah baru, dengan staus tanah hibah;
iv. Ingin Segera memisahkan diri dari sekolah induk;

I.                Kesimpulan
Berdasarkan hasil kunjungan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini kami memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1.     Terkait Sekolah:
ü  Perlu di lakukan pembangunan sekolah baru
ü  Perlu di lakukan pemisahan dari sekolah induk
ü  Persyarata pemisahan dari sekolah induk sudah memenuhi syarat di antaranya;
·       Jarak sekolah lebih dari 3 Km (SPM Sekolah Dasar)
·       Jumlah Siswa sudah mencukupi
·       SK Kepala Sekolah Segera Keluar
·       Sudah tersedia Tanah yang akan di hibahkan
·       Akan di keluarkan NSPN
·       Sudah ada Tanah Hibah
·       Sudah ada siteplan pembangunan sekolah

2.     Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)
ü  Perlu di lengkapi persyaratan-Persyaratan Pembangunan Sekolah Baru
ü  Harus ada usulan dari desa setempat
3. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMDES PDTT)ü  Melakukan Koordinasi dengan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan       untuk pembangunan Sekolah Baru,
ü  Melakukan review ulang terhadap ketertinggalan daerah, Kabupaten            Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat,
ü  Melakukan Pembangunan Infrastruktur dasar berupa Fasilitas Pendidikan Dasar, Jalan Desa, Jembatan, Fasilitas Kesehatan, dan Jamban untuk mengentaskan desa dari ketertinggalan,
ü  Bersurat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintahan Kabupaten Mamasa dalam rangka untuk melakukan pembangunan gedung sekolah baru.

Kondisi Lokasi:



read more...

Wednesday, 4 January 2017

Dorong "E-Commerce" di Desa, Kemenkop Duet dengan Kemendesa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop) menyatakan siap melakukan kerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) dalam mengembangkan program satu desa satu produk atau One Village One Product (OVOP). 
Program tersebut untuk mempermudah aktivitas perdagangan online (e-commerce) produk desa.
“Kemenkop sudah lama mengembangkan program OVOP baik dari sisi produksi maupun pemasarannya, tentu karena Kementerian Desa punya keinginan yang sama kami akan bersinergi dengan mereka,” kata Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kemenkop dan UKM, I Wayan Dipta saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Rabu (24/8/2016).
Menurut dia, terkait prorgram OVOP Kemenkop dan UKM sudah melakukan kerjasama dengan Korean Trade Investment Promotian Agency (KOTRA) yang bertujuan untuk mengembangkan kerjasama dan mendukung gerakan OVOP.
Wayan mengatakan, dalam pengembangan OVOP diperlukan kerjasama antar instansi sehingga melahirkan sinergi.
"Sekarang bukan eranya lagi ego sektoral dalam pembangunan, sebaliknya sangat dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi dalam mengembangkan perekonomian daerah terutama terkait OVOP," katanya.
Sebelumnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandojo meyakini program tersebut akan memperluas jaringan pasar pedesaan.
Dengan begitu, setiap desa dituntut untuk memproduksi satu produk unggulan untuk dijual ke pasar e-commerce.
“Program desa online bisa kita kaitkan dengan e-commerce, tapi kalau tidak ada produk unggulan dalam satu kecamatan atau minimal untuk desa, nanti akan susah. Saya ingin ke depan desa akan membantu kota, bukan kota membantu desa,” ujarnya.
Menurutnya saat ini, terdapat 74.754 desa di Indonesia yang menyimpan potensi ekonomi jika diberdayakan dengan maksimal. Peningkatan taraf hidup desa menjadi hal penting untuk mendorong kemajuan pedesaan.
Source: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/24/175254826/dorong.e-commerce.di.desa.kemenkop.duet.dengan.kemendesa
read more...

Jokowi Hadiri Rakornas Kementan Yulida Medistiara - detikFinance

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri rapat kerja nasional pembangunan pertanian tahun 2017. Acara digelar di ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Rakernas Kementan dimulai pukul 09.00 WIB. Jokowi hadir mengenakan pakaian batik cokelat.

Turut hadir dalam acara Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, serta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Acara ini digelar dengan tema membangun lahan tidur untuk meningkatkan ekspor dengan pembangunan infrastruktur pertanian. Dalam sambutannya, Amran memaparkan capaian kinerja Kementan selama dua tahun terakhir, antara lain penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) yang dulunya hanya 4.000 unit per tahun saat ini menjadi 180.000 unit.

"Dulu hanya 4.000 unit per tahun. Kemudian sekarang mencapai 180.000 unit per tahun," kata Amran, di Bidakara 2, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017).

Selain itu, ada terobosan asuransi petani yang memprogramkan asuransi saat banjir atau lin kekeringan. Serta program embung dan benih unggul.

"Embung, ada air ada kehidupan. Kami sudah gerakan se-nusantara kita bangun 3.700 embung karena ada lahan kita tadah hujan hanya panen 1 kalau satu tahun 4 juta hektar. Kalau kita bangun embung indeks pertanamannya naik satu kali jadi dua kali. Enam bulan lahan tidur petani tidur alsintan tidur," kata Amran.

"Benih unggul, dulu asal-asalan, 2016 kami gratiskan 3 juta benih unggul untuk seluruh Indonesia," imbuhnya. (drk/drk)

source: http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3388133/jokowi-hadiri-rakornas-kementan
read more...

Thursday, 10 November 2016

BUMDES Sebagai Motor Penggerak Ekonomi Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pendirian BUM Desa Bertujuan untuk :
a.Meningkatkan perekonomian desa;
b.Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
c.Meningkatkan usaha masyarakat;
d.Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau pihak ketiga;
e.Menciptakan peluang dan jaringan pasar uang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f.Membuka lapangan pekerjaan;
g.Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
h.Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

read more...

Wednesday, 19 October 2016

Indeks Desa Membangun 2015

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa

> Pengertian Dan Klasifikasi Desa;

* Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan

* Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan

* Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan

* Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya

* Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Berikut adalah Penjelasan IDM 

read more...

DAFTAR 122 KABUPATEN TERTINGGAL

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

read more...

Sunday, 9 October 2016

Fasilitas Internet Kantor Kepala Desa di Desa Maju dan Tertinggal

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Berdasarkan data BPS Podes 2014 dan target pengentasan desa RPJMN 2015-2019 masih terdapat desa dengan kategori maju dan desa dengan kategori tertinggal yang tidak memiliki fasilitas internet di kantor desa.

Sarana Komunikasi dan informasi di desa sangat-lah di butuhkan mengingat zaman saat ini sudah sangatlah maju dari segi teknologi informasi tidak adanya fasilitas desa seperti internet akan membuat kendala tersendiri pada level desa, karena kurangnya informasi membuat kurangnya pengetahuan dan membawa kepada ketertinggalan.

berikut adalah daftar desa desa baik pada katagori maju maupun di katagori tertinggal yang di kantor kepala desa tidak memiliki fasilitas untuk mengakses internet.



Desa pada kategori maju tanpa fasilitas internet di kantor desa:
Desa pada kategori tertinggal tanpa fasilitas internet di kantor desa:
read more...

Pemerintah Dorong Pembentukan Holding BUMDes

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Eko Putro Sandjojo membuktikan komitmen mempercepat pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di antaranya dengan mempercepat teknis kerja sama Kementerian DPDTT dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk membantu memberdayakan BUMDes.

“Desa maju yang infrastruktur dasarnya sudah terpenuhi, kami arahkan untuk pengembangan BUMDes yang intinya adalah small holding di level desa,” ujar Eko dalam pesan elektronik yang diterima, Rabu (10/8).

Untuk membangun kerja sama tersebut, dana desa yang mencapai Rp 600-700 juta kata Eko, bisa dimanfaatkan untuk mendirikan satu badan usaha mikro antara desa dengan BNI. Selanjut desa juga bisa bekeja sama dengan Bulog terkait pengadaan sarana pascapanen.

“Problem di Indonesia untuk sektor industri sudah cukup bagus, walaupun masih ada room untuk pengembangan. Tapi ketersediaan pascapanen masih belum ada. Jadi kami akan buat unit pasca panen yang soft di level desa. Yang bisa jadi rekanan Bulog, mungkin seperti beras,” ujar Eko.
Menurut Eko, untuk mengembangkan produk-produk desa, hal yang bisa dilakukan antara lain dengan menerapkan one village one product (satu desa satu produk unggulan). Karena diyakini dapat menarik perhatian investor dan konsumen. Selain itu, sistem tersebut juga dipercaya mampu memperpendek rantai distribusi.

“Di desa-desa kita, satu desa komoditinya macam-macam dan skalanya kecil-kecil, tidak ada economic of skill. Sehingga perlu program one village one product. Bila perlu 10 village one product, nantinya bisa menarik investor untuk juga membantu sarana pasca panen. Kementerian Koperasi dan UMKM juga akan membantu untuk sarana pasca panen ini,” ujar Eko.(gir/jpnn)
read more...

Kemenkop Dan Kemendes Jajaki Pendirian Holding Bumdes-Koperasi

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Semangat membuat holding di lingkungan BUMN menulari Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa PDTT.
Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan sinergi untuk menciptakan holdingkan BUMDES dan koperasi.
Penjajakan kerja sama ini dibahas dalam pertemuan antara Menkop Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga dengan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo di Gedung Smesco RumahKU Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Hadir mendampingi Menteri Puspayoga yakni Sesmenkop Agus Muharram, Deputi bidang Pembiayaan Braman Setyo, Deputi bidang Pengembangan SDM Prakoso BS, dan Dirut LPDB KUMKM Kemas Danial.
"Dalam program-program kita di desa itu peran Kemenkop membantu pendirian koperasi, itu sangat penting dan saya mendapat dukungan Kemenkop yang berperan aktif dan berpartisipasi aktif dalam membangun desa," ujar Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo usai pertemuan.
Eko mengatakan kedua belah pihak sepakat membuat Memorandum of Understanding (MoU) untuk mengikat kerja sama yang digagas bersama tersebut.
Penandatanganan MoU itu akan dilakukan setelah peringatan HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2016.
Ia mengungkapkan pihaknya telah memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai pilot project, sementara daerah lain masih dijajaki dengan melihat potensi yang dimiliki.
"Kita melibatkan peran serta masyarakat termasuk kita minta masukan dari berbagai pihak. Kalau enggak benar bisa disampaikan sehingga ada pengawasan melekat dari masyarakat sendiri," katanya.
Menteri AAGN Puspayoga menambahkan bahwa kerja sama berupa konsolidasi koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) akan membuat usaha milik rakyat semakin kuat.
Teknisnya, saham dari holding atau perusahaan induk yang akan dibentuk bisa berasal dari saham koperasi atau dana desa yang dianggarkan Rp1 miliar dari APBN.
"Koperasi itu kita akan jadikan holding, sahamnya koperasi dan sahamnya milik desa itu sendiri, jadi koperasi bisa kuat dengan membuat holding koperasi itu," jelas dia.
Bentuk konkret dari kerja sama kedua belah pihak ini adalah untuk mendukung program unggulan desa dalam rangka menggerakkan ekonomi pedesaan dengan strategi membentukholding.
"Bumdes ini akan mendorong koperasi sebagai salah satu lembaga yang bisa mengoptimalkan unit-unit di masing-masing desa misalnya potensi pertanian," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo.
Menurut dia, fungsi holding salah satunya untuk mencari peluang pasar di mana Kemenkop tidak hanya bersama dengan Kemendes PDT tapi juga melibatkan mitranya misalnya lembaga pembiayaan perbankan.
"Ini saya harapkan bisa menjadi proyek percontohan yang luar biasa. Kita tidak sendiri tapi melibatkan semua stakeholder lainnya," ucap Braman.
read more...

LANGKAH PERSIAPAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalisasi potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian Bumdes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.
Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.
Untuk mendirikan BUMDes, ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa (terutama kepala desa) sebagai komisaris BUMDes nantinya. Tahapan Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa. Pendirian BUMDes juga dimungkinkan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah Secara umum berdasarkan pengamatan saya, ada tiga tahapan yang bisa dilalui oleh kepala desa bersama pihak panitia pembentukan BUMDes untuk proses pembentukan BUMDes secara ideal. Tahapan-tahapan tersebut adalah :
Tahap I : Membangun kesepakan antar masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah desa atau rembug desa. Dalam hal ini Kepala Desa mengadakan musyawarah desa dengan mengundang Panitia pembentukan BUMDes, anggota BPD dan pemuka masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang ada didesa. Tujuan dalam pertemuan tahap I ini adalah merumuskan hal-hal berikut:
  1. Nama, kedudukan, dan wilayah kerja BUMDes
  2. Maksud dan tujuan pendirian BUMDes
  3. Bentuk badan hukum BUMDes
  4. Sumber permodalan BUMDes
  5. Unit-Unit usaha BUMDes
  6. Organisasi BUMDes
  7. Pengawasan BUMDes
  8. Pertanggungjawaban BUMDes
  9. Jika dipandang perlu membetuk Panitia Ad-hoc perumusan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes.
Secara umum dapat di simpulkan bahwa tujuan dari pertemuan tahap I ini adalah untuk mendesain struktur organisasi. BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya
struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggunganjawab) antar personil atau pengelola BUMDes.
Tahap II Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu kepada rumusan Musyawarah Desa pada Tahap I oleh Penitia Ad-hoc, dengan menyusun dan pengajuan pengesahan terhadap hal-hal berikut:
  1. Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes yang mengacu pada Peraturan Daerah dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku :
  2. Pengesahan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes
  3. Anggaran Dasar BUMDes
  4. Struktur Organisasi dan aturan kelembagaan BUMDes
  5. Tugas dan fungsi pengelola BUMDes
  6. Aturan kerjasama dengan pihak lain
  7. Rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes
Pada tahap ke dua ini point-point yang dibahas juga sekaligus memperjelas kepada semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.
Penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola BUMDes sangat diperlukan untuk dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak memiliki duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.
Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah Tahap III : Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes, dengan aktivitas:
  1. Merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes,
  2. Pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes
  3. Menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes
  4. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan BUMDes
  5. Penyusunan rencana kerja BUMDes.
Di terakhir banyak point-point yang dibahas, yaitu menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga, yakni kerja sama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.
Selain itu juga dibahas mengenai Menyusun rencana usaha (business plan), yakni Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.
Point lain yang juga dibahas adalah Melakukan proses rekruitmen dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan di dalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawa ke dalam forum rembug desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat.
Selain itu pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian imbalan kepada pengelola BUMDes harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.
Demikian resume yang saya simpulkan dari berbagai sumber yang menjadi bahan referensi saya dalam menganalisa langkah persiapan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
read more...

Sunday, 26 June 2016

Kawasan Transmigrasi Di Perbatasan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

  Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa  memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Kritik mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan para transmigran untuk menggantikan populasi lokal, dan untuk melemahkan gerakan separatis lokal. Program ini beberapa kali menyebabkan persengketaan dan percekcokan, termasuk juga bentrokan antara pendatang dan penduduk asli setempat.
Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru sebagai berikut:
  1. Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan
  2. Mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel)
  3. Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia
  4. Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan
  5. Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan
Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Jakarta, melainkan berdasarkan Kerja sama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran Penduduk Asal (TPA).
Dasar hukum yang digunakan untuk program ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia]] Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 1972)dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Sebelumnya PP Nomor 42 Tahun 1973), ditambah beberapa Keppres dan Inpres pendukung. Syarat untuk menjadi Transmigran :
  1. Warga Negara Indonesia adalah setiap warga negara yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
  2. Berkeluarga dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga.
  3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
  4. Berusia antara 18 sampai dengan 50 tahun sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja sama antar daerah.
  5. Belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah di mana pendaftar berdomisili.
  6. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
  7. Memiliki keterampilan sesuai kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama antar daerah.
  8. Menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagai transmigran.
  9. Lulus seleksi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari Tim yang diberikan wewenang untuk melaksanakan seleksi.
Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Transmigrasi
read more...