Latest Posts

Sabtu, 29 Agustus 2015

Kedaulatan Pangan Dalam Negara Kesejahteraan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
read more...

Daftar Ketersediaan Data Sementara

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NoNama DataSumber DataTahun DataPenyediaStatus Data
1KETERANGAN UMUM DESA/KELURAHANPodes2014Brio Prencanaan UmumAda
2KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAANPodes2014Brio Prencanaan UmumAda
3PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUPPodes2014Brio Prencanaan UmumAda
4BENCANA ALAM DAN MITIGASI BENCANA ALAMPodes2014Brio Prencanaan UmumAda
5PENDIDIKAN DAN KESEHATANPodes2014Brio Prencanaan UmumAda
6SOSIAL BUDAYAPodes2014Brio Prencanaan UmumAda
7HIBURAN DAN OLAH RAGAPodes2014Brio Prencanaan UmumAda
8ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASIPodes2014Brio Prencanaan UmumAda
9PENGGUNAAN LAHANPodes2014Brio Prencanaan UmumAda
10EKONOMIPodes2014Brio Prencanaan UmumAda
11KEAMANANPodes2014Brio Prencanaan UmumAda
12PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATPodes2014Brio Prencanaan UmumAda
13OTONOMIPodes2014Brio Prencanaan UmumAda
14KETERANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA/KELURAHANPodes2014Brio Prencanaan UmumAda
15DESA TERTINGGALPodes2014Brio Prencanaan UmumAda
16DESA TERTINGGALPodes2011Brio Prencanaan UmumAda
17DESA TERTINGGALPodes2008Brio Prencanaan UmumAda
18KABUPATEN TERTINGGALPodes2014Brio Prencanaan UmumAda
19Buku Rencana Aksi DaerahRAD2008Brio Prencanaan UmumAda
20Data Pemukiman Transmigrasipusdatin2014Brio Prencanaan UmumAda
21DAERAH PERBATASANPodes2014Brio Prencanaan UmumAda
22PETA DESABPS2012Brio Prencanaan UmumAda
23KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAHKEMENKEU2013Brio Prencanaan UmumAda
24IPMBPS2007-2012Brio Prencanaan UmumAda
25LPEBPS2007-2012Brio Prencanaan UmumAda
26KEMISKINANBPS2007-2012Brio Prencanaan UmumAda
27DAFTAR DESA PERMENDAGRIDAGRI2014Brio Prencanaan UmumAda
28DESA NELAYANPodes 2014Brio Prencanaan UmumAda
29DESA PERBATASANPodes 2014Brio Prencanaan UmumAda
30DESA PERSAWAHANPodes 2014Brio Prencanaan UmumAda
31DESA INDUSTRIPodes 2014Brio Prencanaan UmumAda
32DESA PETERNAKANPodes 2014Brio Prencanaan UmumAda
33DATA SAKERNAS Sakernas2014Brio Prencanaan UmumAda
34Survei Struktur Ongkos Usaha Tani Tanaman PanganSOUT-TP2011Brio Prencanaan UmumAda
35SURVEI PERILAKU PEDULI LINGKUNGAN HIDUP SPP-LH2013Brio Prencanaan UmumAda
36Peta PerbatasanBPS2010Brio Prencanaan UmumAda
37data 41 perbatasanpodes2014Brio Prencanaan UmumAda
38data desa berbatasan langsung (draatpodes2014Brio Prencanaan UmumAda
39data perbatasan dengan negara lainpodes2014Brio Prencanaan UmumAda
40Data IPDBappenas2014Brio Prencanaan UmumAda
41Data kebutuhan Pasarpodes2014Brio Prencanaan UmumAda
42data kebutuhan Listrikpodes2014Brio Prencanaan UmumAda
43data kebutuhan RKTpodes2014Brio Prencanaan UmumAda
44data kebutuhan puskesmaspodes2014Brio Prencanaan UmumAda
45Data kebutuhan rumah sakitpodes2014Brio Prencanaan UmumAda
46data kebutuhan sekolah dasar (SD)podes2014Brio Prencanaan UmumAda
47data kebutuhan sekolah menengah Pertama (SMP)podes2014Brio Prencanaan UmumAda
48data kebutuhan sekolah menengah atasa (SMA)podes2014Brio Prencanaan UmumAda
49data kebutuhan pustupodes2014Brio Prencanaan UmumAda
50data kebutuhan podes2014Brio Prencanaan UmumAda
51data kebutuhan Air Bersihpodes2014Brio Prencanaan UmumAda
52data kebutuhan Media Informasipodes2014Brio Prencanaan UmumAda
53MATRIKS PROFIL PULAU-PULAU TERLUAR PERBATASANpodes2012Brio Prencanaan UmumAda
54data daerah dalam angkapodes2012Brio Prencanaan UmumAda
55data sensus penduduk BPS2010Brio Prencanaan UmumAda
56Data PDRB Harga Konstan, Harga berlaku, Laju pertumbuan, migas dan non migas, persektorBPS2016-2011Brio Prencanaan UmumAda
57Data Perhitungan daerah tertinggalkemdes2008Brio Prencanaan UmumAda
58Data Perhitungan daerah tertinggalkemdes2011Brio Prencanaan UmumAda
59Data Perhitungan daerah tertinggalkemdes2014Brio Prencanaan UmumAda
60Data 70 kabupaten Lepaskemdes2014Brio Prencanaan UmumAda
61profile Daerah tertinggal tahun 2005kemdes2005Brio Prencanaan UmumAda
62profile Daerah tertinggal tahun 2013kemdes2013Brio Prencanaan UmumAda
read more...

Senin, 17 Agustus 2015

MENGENAL INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD)

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

MENGENAL INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD)

sapa-indonesia-ipd
SAPA INDONESIA - Dalam rapat koordinasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPD) yang diselenggarakan oleh Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/ Bappenas pada hari Rabu, 6 Mei 2015, dipaparkan mengenai hasil-hasil Indeks Pembangunan Desa atau IPD. IPD merupakan bagian dari rencana pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPD) dan Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 86, yang salah satu ayatnya menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembanguan kawasan perdesaan".
Indeks Pembangunan Desa (IPD) dibangun berdasarkan data sensus Potensi Desa (Podes) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Pendataan Podes terakhir dilakukan pada bulan April 2014 yang mendata seluruh wilayah administrasi hingga mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Nantinya diharapkan Podes dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 tahunan sebagai data dasar IPD.
Terdapat 5 (lima) dimensi indeks pembangunan desa (IPD) yaitu pertama Pelayanan dasar, kedua Kondisi infrastruktur, ketiga Aksesibilitas/ transportasi, keempat Pelayanan publik, dan kelima Penyelenggaraan pemerintahan. Dari kelimanya yang mencapai bobot terbesar adalah pelayanan publik (0.0272) kemudian pelayanan dasar (0.0271), sedangkan yang terkecil ialah Kondisi infrastruktur. Dengan bobot tertinggi "pelayanan publik" maka peningkatan pelayanan publik akan mendorong IPD meningkat signifikan. Dari hasil evaluasi pembangunan desa 2014 dapat dibedakan desa-desa berdasar karakteristik Tertinggal, Berkembang, dan Mandiri, yang kemudian dari masing masing karakteristik dapat dibedakan menjadi "mula", "madya", dan "lanjut". Perkembangan desa tahun 2014 terlihat memusat pada desa berkembang.
IPD mengklasifikasikan Desa menjadi Desa Tertinggal, Desa Berkembang, dan Desa Mandiri. Secara nasional potret sebaran Desa Tertinggal sebanyak 19.944 desa (26,92%); Desa Berkembang sebanyak 51.127 (69%); dan Desa Mandiri sebanyak 3.022 desa (4,08%) dengan total 74.093 desa sesuai Permendagri 39/ 2014. Target 2019 terdapat pengurangan sebanyak 5000 desa tertinggal, dan peningkatan jumlah sebanyak 5000 desa mandiri.
Dengan klasifikasi desa berindeks "tertinggal" (desa dengan indeks < 50), kemudian "berkembang" (desa dengan indeks >50 dan < 75), dan "mandiri" (desa dengan indeks >75) maka untuk sementara telah dihasilkan 50 desa tertinggal dan terbawah (lokasi desa tertinggal 50 terbawah), dan 50 desa lokasi desa Mandiri teratas.
Bappenas kemungkinan dalam waktu dekat akan menyelesaikan pendataan IPD-nya untuk 74.093 desa se-Indonesia.
read more...

Anggaran Dinaikan, Pemerintah: Daerah Harus Siap

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

VIVA.co.id -  Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Rancangan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016 mengalami kenaikan. Pemerintah pusat menegaskan bahwa pemerintah daerah hingga level kabupaten dan kota harus siap merealisasikan anggaran tersebut guna mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Desanya harus siap (serap anggaran)," kata Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Arif Budimanta, di Jakarta, Minggu, 16 Agustus 2015.

Untuk memastikan realisasinya sesuai harapan, Arif mengatakan, pemerintah pusat tidak akan lepas tangan. Kementerian terkait kebijakan itu, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri akan melakukan pendampingan.

"Kami mengharakan per 1 Januari 2016 (anggaran) sudah bisa dikerjakan sesuai rencana," kata dia.

Seperti yang diketahui, dalam R-APBN 2016, pemerintah menaikkan dana desa dari Rp20 triliun menjadi Rp47 triliun. Dana transfer ke daerah pun meningkat dari Rp643,8 triliun menjadi Rp735,2 triliun. 

Dengan kenaikan anggaran tersebut, tahun depan setiap desa rata-rata mendapatkan dana desa sebesar Rp628,5 juta. "Artinya, pemerintah telah mengimplementasikan disentralisasi fiskal," kata Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro. 
read more...

Kementerian Desa Bantu Rp1 Miliar Untuk Pasar

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

[BIAK] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada 2015 membantu anggaran Rp1 miliar untuk membiayai pembangunan satu pasar distrik/kecamatan di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Biak Numfor Widiarto di Biak, Sabtu (15/8), mengatakan dukungan dana pusat untuk membangun pasar distrik Warsa itu dalam rangka mengoptimalkan pengembangan ekonomi pedesaan bagi masyarakat setempat.
Ia mengharapkan kehadiran pasar distrik akan menjadi pusat pemasaran hasil pertanian dan perikanan dari warga.
"Supaya menjadi pusat warga dalam kegiatan jual beli di lokasi pasar kecamatan itu," katanya.
Dia menjelaskan penetapan pembangunan pasar distrik di Warsa karena wilayah itu strategis dan berbatasan dengan kabupaten pemekaran, Supiori.
"Pemkab Biak Numfor menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat karena dapat merealisaiskan bantuan pembangunan pasar distrik di tahun ini," kata Widiarto.
Menyinggung pekerjaan fisik pembangunan pasar, katanya, hingga sekarang pihak Disperindag tengah menyiapkan proses lelang melalui unit layanan pengadaan barang dan jasa Pemkab Biak Numfor.
"Saya optimistis dalam waktu dekat proses administrasi tender proyek fisik pembangunan pasar distrik akan dituntaskan sehingga program pasar kecamatan dapat difungsikan sebelum berakhirnya tahun 2015," katanya.
Selama ini, pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dari masyarakat pantai utara Kabupaten Biak Numfor, lebih dominan dipasarkan ke pasar kota Biak dan Pasar Darfuar Distrik Samofa. [Ant/L-8]
read more...

Wujudkan Kemandirian Pangan, Kemendes Gandeng BRI dan Bulog

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Liputan6.com, Jakarta - Upaya percepatan pembangunan masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi membutuhkan dukungan dari sektor perbankan dalam hal permodalan. Selain dukungan modal, masyarakat desa juga membutuhkan kerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memasarkan dan menjamin produk-produk pertanian yang dihasilkan dari masyarakat perdesaan. 

Oleh karena itu, untuk mendukung kemandirian pangan di desa dan membangkitkan kembali semangat Transmigrasi, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menjalin kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk pemberdayaan masyarakat, pemnasaran dan penyerapan hasil produksi pangan dan pelayanan perbankan. 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar menjelaskan, Kementerian Desa akan terus menjalin kerja sama dengan beberapa pihak untuk mempercepat pembangunan masyarakat perdesaan dan penguatan ekonomi masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan tranmigrasi. 

"Kerja sama ini akan mendorong pemberdayaan masyarakat, pemasaran dan penyerapan hasil produksi pangan, serta pelayanan perbankan dalam mendukung kemandirian pangan di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi," ujar Marwan seperti ditulis Jumat (14/8/2015). 

Mou yang ditandatangani langsung oleh Menteri Marwan, Direktur Utama Bank BRI Asmawi Syam, serta Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti tersebut berlaku selama empat tahun. 

Menurut Menteri Marwan, kerja sama dengan BRI dan Bulog merupakan langkah strategis untuk menguatkan ekonomi masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi. 

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi. Kemudian penelitian dan pengembangan, kegiatan pelatihan dan pendampingan, serta menyediaan fasilitas pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang produktif. 

"Dengan adanaya MoU dengan BRI dan Bulog, saya yakin ke depan masyarakat desa yang banyak bergelut dalam ranah pertanian bisa dengan melakukan pemasaran dan penyerapan hasil produksi pangan di desa, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pemerintah untuk menciptakan kedaulatan pangan bisa terwujud," tambahnya. 

Sementara, Direktur Utama Bank BRI Asmawi Syam menjelaskan bahwa dengan adanya MoU dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ke depan kerja sama ini akan bisa lebih dikongkritkan lagi kepada sektor riil. 

"Kalau nanti masyarakat desa, dan transmigran membutuhkan pengembangan modal untuk usaha, kami mempunyai program KUR yang akan disalurkan kepada masyarkat yang membutuhkan. Semoga dengan kerja sama yang ada, para Transmigran bisa mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera," ujar Asmawi. (Tanti Yulianingsih/Gdn)
read more...

Transmigrasi Jadi Program Unggulan Pemerintah

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar menegaskan bahwa program transmigrasi yang mulai redup akan dihidupkan kembali dan menjadi program unggulan pemerintah.
"Karena transmigrasi merupakan upaya penting dalam penyebaran penduduk kita, dimana Indonesia mengalami bonus demografi yang luar biasa," ujar Menteri Marwan di Jakarta, Jumat, (14/8).
Program transmigrasi, menurutnya terbukti bisa memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk.
"Transmigrasi merupakan program unggulan sekaligus juga sebagai upaya pemerintah memberikan fasilitas kepada para transmigran, bahwa program transmigrasi adalah upaya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik," bebernya.
Marwan mengimbau kepada para kepala daerah untuk menjadikan program transmigrasi sebagai benchmark yang harus di perjuangkan bersama.
"Di Papua, transmigrasi berhasil dan mampu mewarnai kehidupan yang disana. Saya juga meminta kepada kepala daerah yang menjadi tujuan transmigrasi untuk disukseskan bersama," tutupnya.

read more...

Minggu, 03 Mei 2015

Kawasan Transmigrasi Dibuat Komprehensif

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
JAKARTA - Pemerintah akan mengubah lokasi transmigrasi menjadi kawasan komprehensif. 

Kawasannya tidak hanya akan memberdayakan manusia, tetapi juga sumber daya alam. Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan, kementerian akan meningkatkan kualitas pelaksanaan transmigrasi dengan mengubah lokasi transmigrasi yang saat ini spasial menjadi komprehensif. 

Marwan menerangkan, kawasan transmigrasi tidak hanya akan memberdayakan sumber daya alam di lokasi itu, tapi juga bagaimana memberdayakan masyarakatnya supaya terintegrasi dengan kawasan sekitarnya. ”Kawasan transmigrasi itu nanti harus menjadi kawasan komprehensif. Tidak hanya pandai mengolah sumber alamnya, namun juga bagaimana masyarakat bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya,” katanya di Kantor Kemendes kemarin. 

Politikus PKB ini menerangkan, pola pandang transmigrasi yang hanya memindahkan masyarakat dari daerah padat ke kosong harus diubah. Transmigran yang dikirim itu tidak hanya dipaksa menggarap lahan kosong supaya menghasilkan produk baru. Pemerintah bahkan tidak ingin mereka dipindahkan hanya untuk menghuni lahan tidak berpenghuni. 

Pemerintah, ujarnya, menginginkan agar transmigran dapat memberdayakan sumber alam dan manusianya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak hanya menyejahterakan para transmigran juga menjalar ke daerah sekitarnya agar masalah kemiskinan dapat teratasi secara nyata. Marwan menjelaskan, program transmigrasi merupakan kebijakan masa lalu yang harus dilanjutkan. 

Transmigrasi terbukti memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Lebih dari 2,2 juta keluarga atau sekitar 8,8 juta transmigran berhasil dientaskan dari kemiskinan selama 64 tahun transmigrasi berjalan. 

”Bukti nyata keberhasilan program transmigrasi adalah berkembangnya unit-unit permukiman transmigrasi menjadi sentra-sentra produksi yang menggerakkan ekonomi wilayah sekitarnya, bahkan kawasan tersebut berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan turut menggerakkan perekonomian daerah,” sebutnya. 

Lebih lanjut Marwan menjelaskan, dari pusat pertumbuhan baru tersebut juga telah terbentuk pusat pemerintahan baru, tercatat sebanyak 1.168 desa, 385 kecamatan, serta 104 kabupaten/kota baru. Bahkan terdapat dua ibu kota provinsi di Indonesia berasal dari unit permukiman transmigrasi yaitu Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, dan Tanjung Salor atau Bulungan, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. 

Jutaan penduduk asli di sekitar kawasan pun turut memanfaatkan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru yang terus bertumbuh. Mereka pun terentaskan dari kemiskinan dan pengangguran, memiliki penghasilan layak untuk hidup sejahtera. Marwan mengatakan, akan ada 72 satuan permukiman menjadi pusat satuan kawasan pengembangan transmigrasi dari 144 kawasan. 

Selain itu, 20 kawasan transmigrasi juga akan menjadi kawasan perkotaan baru (KPB). Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, pemerintah belum melakukan sinergi yang baik untuk membangun infrastruktur di kawasan transmigran. 

Misalnya fasilitas jalan di kawasan masih jelek, masih berupa tanah dan batu sehingga menyulitkan akses keluar-masuk warga. 

Neneng zubaidah   

http://www.koran-sindo.com/read/996319/149/kawasan-transmigrasi-dibuat-komprehensif-1430533907
read more...

Pemkab Dituntut Tambah Tempat Bongkar Muat Barang

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
* Demo Mahasiswa Peringati Hari Buruh
MEULABOH - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat untuk Hari Buruh/May Day berdemo terhadap Pemkab dan DPRK Aceh Barat di depan Kantor DPRK, Bundaran Pelor, Meulaboh, Jumat (1/5) pagi. Salah satu tuntutan dalam rangka memperingati hari buruh sedunia ini mendesak Pemkab Aceh Barat menambah tempat bongkar muat barang.
Dalam aksi itu, mahasiswa turut membawa sebuah pocong serta sejumlah tulisan yang intinya menuntut beberapa tuntutan kepada Pemkab dan DPRK Aceh Barat (baca enam tuntutan mahasiswa). Mereka menilai Pemkab dan DPRK Aceh Barat selama ini gagal meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Aksi ini dikawal oleh polisi yang sekaligus mengarahkan pengguna jalan di kawasan tersebut ke jalur lain.  
“Berdasarkan data dari BPS, Aceh Barat memiliki angka kemiskinan sebesar 23,18 persen,” teriak orator Zulhelmi Ridwan. “Aceh Barat juga termasuk dalam kategori daerah tertinggal dari segi pembangunan,” timpal oratir lainnya, Raman Dhawis.
Menurut mereka, yang lebih memprihatinkan lagi, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) juga menyebutkan satu dari 183 daerah tertinggal di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Barat yang juga kabupaten termiskin di Aceh dengan tingkat pengangguran sangat tinggi.
Karena itu, para mahasiswa menuntut Pemkab dan DPRK Aceh Barat lebih peka dan peduli terhadap nasib masyarakat, serta mendesak perbaikan perekonomian dan penambahan lapangan kerja baru bagi seluruh masyarakat di kabupaten ini. (edi)
enam tuntutan mahasiswa
1. Menuntut Pemkab, DPRK Aceh Barat serta perusahaan terkait terhadap kejelasan dan jaminan kesehatan buruh lepas
2. Penyesuaian jam kerja dan upah gaji buruh
3. Mendesak Pemkab Aceh Barat menambah tempat bongkar muat barang
4. Mendesak Pemkab dan DPRK menambah lapangan kerja sebanyak-banyaknya
5. Mendesak Pemkab, DPRK, dan perusahaan menambah dana hibah untuk biaya pendidikan, anak pekerja (anak buruh).
6. Mendesak pemkab dan perusahaan di Aceh Barat untuk memprioritaskan putra daerah sebagai tenaga kerja lokal
read more...