Latest Posts

Kamis, 22 Januari 2015

60% Keluhan Warga Desa soal Infrastruktur

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

JAKARTA - Sejak diluncurkannya call center desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) telah menerima ribuan aduan, saran, keluhan pribadi, dan lainnya dari masyarakat. 

Aduan tersebut akan dipetakan untuk di-tindaklanjuti. “Ini menjadi tugas serius yang harus saya lakukan untuk segera bertindak. Karena menyangkut rakyat di perdesaan, kawasan tertinggal dan transmigrasi,” ujar Menteri Kemendes Marwan Jafar di Jakarta kemarin. Hasil pencatatan aduan yang diterima call center, 60% kebanyakan menyampaikan keluhan soal infrastruktur, 20% informasi dugaan korupsi yang terjadi di desa, sisa lainnya soal kesehatan, pendidikan, dan janji sarana kawasan transmigrasi yang belum dipenuhi. 

“Inilah pentingnya call center. Sebagai kementerian baru, aspirasi rakyat desa tidak boleh diabaikan,” ujar Menteri Marwan. Marwan mengungkapkan salah satu aduan dari seorang bernama Ayu Nurhamzah asal Desa Boyongsari, Dusun Ciseupan, Kecamatan Bantar Gadung, Sukabumi, Jawa Barat. Yang disampaikan soal kondisi desanya yang pembangunannya sangat tertinggal dibandingkan desa tetangganya. 

Selain itu adanya keluhan jatah raskin (beras miskin) yang sudah empat hari terakhir tidak dikirim. “Saya meminta agar aparatur daerah setempat untuk segera bersikap dan menyelesaikan aduan semacam ini. Saya tidak inginkan hal ini diremehkan dan harus ada perbaikan mental aparatur,” ujar dia. Aduan lainnya melalui pesan pendek seluler, sebagaimana diungkapkan Marwan, adalah aduan dari masyarakat Bangko Kiri yang merasa kecewa dengan kinerja pemerintahan desa dan Kecamatan Bangko Pusako. 

Di sana perkebunan rakyat masih kurang sarana jalan dan diperparah dengan curah hujan yang tinggi. “Sejak awal menjadi menteri, masalah infrastruktur sudah harus segera menjadi skala prioritas. Karena infrastruktur yang memadai akan menunjang arus usaha perekonomian perdesaan,” ujar Menteri Marwan. 

Selain aspirasi, menurut Marwan, pihaknya juga mendapatkan pertanyaan dari pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan di distrik Kwamki, Mimika, Papua. Yang ditanyakan adalah soal status PNPM tahun 2015. “Fasilitator harus ada karena syarat wajib dari UU Desa. Satu fasilitator akan membawahkan 4 sampai 5 desa,” ujarnya. 

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi penggunaan dana desa Rp1,4 miliar dan pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan dana tersebut. Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto menyatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai tiga hal yang dua di antaranya berkaitan dengan perdesaan. 

Pertama mengenai 70.000 desa yang setiap desa nantinya akan mendapat Rp1,4 miliar dari pemerintah pusat. Kedua berkaitan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di desa. Dia menyatakan, untuk penggunaan dana desa tersebut perlu diatur soal pengadaan barang dan jasa di KPK. 

“KPK bekerja sama dengan LKPP untuk menangani ini,” kata Bambang saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, tadi malam. Ketiga, KPK dan LKPP akan mempelajari keberhasilan PNPM untuk mengoordinasi dana-dana yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) sebelumnya. Karena dari kajian KPK atas PNPM ini ditemukan ada potensi penyalahgunaan 10%.

Sabir laluhu/Neneng zubaidah

http://www.koran-sindo.com/read/953662/149/60-keluhan-warga-desa-soal-infrastruktur-1421817836
read more...

Rabu, 21 Januari 2015

Pemerintah Diminta Tidak Libatkan Elite Partai untuk Bangun Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Medan - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes) sebaiknya memberdayakan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) untuk membangun pedesaan yang tertinggal.
"Jangan mau bekerjasama dengan elite partai untuk mewujudkan program pembangunan pedesaan," ujar Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Gandi Parapat, Jakarta, Senin (19/1).
Gandi mengatakan, pembangunan pedesaan dengan tujuan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tersebut, selama ini tidak berjalan efektif, karena patut diduga adanya campur tangan dari elite partai di daerah itu.
Menurutnya, campur tangan elite partai membangun pedesaan tertinggal rentan dengan penyimpangan hukum. Jika ini dilakukan, maka program pemerintah membangun pedesaan akan percuma.
"Jika pembangunan pedesaan itu berhasil tentunya mengurangi masyarakat desa yang merantau ke perkotaan. Persoalan yang terjadi, jumlah urbanisasi masyarakat desa masih sangat tinggi," katanya.
Menurutnya, salah satu solusi yang bisa membuat pemerintah berhasil membangun desa tertinggal adalah memberdayakan pensiunan PNS di setiap daerah kabupaten maupun kota di Tanah Air.
"Pensiunan PNS itu lebih mengetahui kondisi riil dan kebutuhan yang diperlukan untuk masyarakat pedesaan. Apalagi, itu sudah menyangkut desa tempat tinggal maupun kampung halamannya," sebutnya.
read more...

Empat Desa Kena Banjir Kiriman, Menteri Marwan Kecewa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

RMOL. Pemerintah menyatakan keprihatinan atas bencana banjir yang menimpa empat desa di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Banjir yang terjadi merupakan kiriman dari negara tetangga Malaysia. 

"Kita prihatin dan kecewa atas banjir yang terjadi di empat desa tersebut. Apalagi terjadi akibat banjir kiriman dari Malaysia," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa ) Marwan Jafar di Jakarta, Senin (19/1).

Banjir tersebut terjadi setelah hulu Sungai Sembakung di Sungai Pensiangan, Sabah, Malaysia, Sungai Labang dan Sungai Simalumung di Kecamatan Lumbis Ogong tak mampu menampung air hujan sehingga mengalir ke pemukiman penduduk.

Akibatnya, ratusan rumah yang terletak di Desa Atap, Desa Tagul, Desa Lubakan, dan Desa Bungkul terendam banjir dengan ketinggian sekitar satu meter.

Marwan mengatakan, laporan yang dia terima, sejumlah desa di sekitar Sungai Sembakung kerap dilanda banjir dari Negeri Jiran hampir setiap musim penghujan.

"Di sana sering mendapat banjir kiriman dari Malaysia. Ini harus kita pikirkan agar tidak ada lagi kejadian serupa," ujarnya.

Karena itu, pemerintah daerah setempat harus segera mengatasi masalah tersebut. Agar warga setempat tidak lagi resah dengan ancaman banjir.

Menurut Marwan, kondisi daerah seperti di Nunukan tentu akan diberikan perhatian khusus oleh pemerintah pusat. 

"Kita dorong pemda untuk mengentaskan persoalan tersebut," bebernya.

Kementerian Desa sendiri juga akan memprioritaskan daerah tersebut karena hingga saat ini masih tergolong daerah tertinggal.

"Ada dua kabupaten di Kalimantan Utara yang tergolong daerah tertinggal yaitu Kabupaten Nunukan dan Malinau. Karena itu, perlu terus didorong juga agar terlepas dari predikat (daerah tertinggal) itu," jelas Marwan.

"Ini sudah menjadi target kita. Tapi, sekali lagi butuh adanya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam hal program pembangunan. Khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal di wilayah masing-masing," tambahnya. [why]
http://www.rmol.co/read/2015/01/19/187520/Empat-Desa-Kena-Banjir-Kiriman,-Menteri-Marwan-Kecewa-
read more...

Kementerian PDT Bangun Desa Minapolita

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

BOGOR - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) dalam programnya akan membangun desa perikanan atau minapolitan.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, konsep desa minapolitan dibentuk agar masyarakat tidak perlu urbanisasi ke kota untuk mencari nafkah.

"Konsep desa minapolitan penduduk tidak ke kota. Masih di sini saja dengan harapan budidaya ikan lele, ikan gabus, ikan hias, dan lain-lain bisa menyejahterakan masyarakat," ujarnya di Desa Babakan, Ciseeng, Bogor, Minggu (18/1/2015).

Menurut Marwan, konsep tersebut bagus tetapi masih ada sedikit kendala yang memberatkan masyarakat.

"Ini bagus, tapi ada kendala pangan di sini masih mahal. Pekerjaan rumah kita pakan lele, gurame, semuanya lebih lancar dan bisa lebih murah," katanya.

"Khusus di Kecamatan Ciseeng ada 10 desa. Ini desa akan dibuat BUMDes secara serentak. Sedang diurus 4-5 bulan jadi salah satunya kelola perikanan ini," jelas Marwan.

Selain pakan yang mahal juga dibutuhkan penguatan dalam proses pemasaran. Kemudian, meningkatkan prasarana agar lebih baik jalanannya, tidak sempit, dan masyarakat yang datang ke sini lebih enak melihatnya serta nyaman.

"Ketiga butuh penguatan pemasarannya, walaupun pembeli ke sini tapi pemasaran harus diperluas," pungkasnya.

http://ekbis.sindonews.com/read/952322/34/kementerian-pdt-bangun-desa-minapolitan-1421584685
read more...

Survei Kebutuhan Desa di Daerah Industri, Kementerian PDT Bentuk Tim Verifikasi

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,Marwan Jafar akan membentuk tim verifikasi penyaluran dana perusahaan melalui program CSR untuk desa. Tim tersebut akan melakukan survei atas kebutuhan desa-desa yang berada di sekitar industri.
"Hasilnya, kita akan sinergikan antara kebutuhan desa dengan perusahaan. Sehingga program CSR bisa dimaksimalkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan wilayah sekitar perusahaan," ujar Menteri Marwan dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews.com Jumat (16/1/2015).
Program-program CSR untuk masyarakat di desa menurut Marwan sangat membantu melengkapi sarana dan penunjang bagi warga desa. 
"Juga pemberdayaan ketrampilan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Kita akan makin mendorong anggaran CSR untuk dimaksimalkan untuk membangun desa," ujarnya.
Dikatakan Menteri Marwan lagi, kondisi masyarakat desa sekitar perusahaan di sektor tambang, kehutanan, dan juga industri cukup memprihatinkan. Kondisi itu, tidak hanya pemerintah yang dibebankan untuk memperhatikan, juga perusahaan punya tanggung jawab untuk daerah sekelilingnya.
“Saya meminta agar perusahaan sudah sepatutnya membantu warga desa sekitarnya dengan program CSR, Karena merupakan tanggung jawab sosial bagi perusahaan untuk mengembangkan desa,” ujar Menteri Marwan.
Dikemukakan Menteri Marwan banyak keluhan dari perdesaan yang menyampaikan bahwa belum maksimalnya perusahaan terhadap warga sekitarnya. Padahal, kata Marwan, tanggung jawab sosial telah diatur dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 juga Peraturan Pemerintah 47 tahun 2012.
Dan mengenai CSR, lanjut politisi PKB ini diatur dalam pasal 74 UUPT serta pasal 15 huruf b 25/2007 bahwa setiap perusaan harus menjalankan program corporate social responsibility (CSR) dengan baik sesuai peraturan perundang undangan yang sudah diatur oleh pemerintah. Jika pihak perusahaan tidak menjalankannya dengan baik, maka akan dikenakan sanksi-sanksi.
Karena, setiap perusahaan harus menjalankan program corporate social responsibility (CSR) dengan baik sesuai peraturan perundang undangan yang sudah diatur oleh pemerintah. "Jika pihak perusahaan tidak menjalankannya dengan baik maka akan dikenakan sanksi-sanksi," ujar Menteri Marwan.
Teguran yang direkomendasikan kementeriannya terkait CSR untuk desa, akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menindaklanjuti hasil dari tim verifikasi tersebut. "Tim pasti bekerja secara objektif, tidak sekedar laporan masyarakat, tetapi juga berdasarkan hasil tinjauan di lokasi desa," ujar Menteri Marwan.
Misalnya, kata Menteri Marwan, apabila perusahaan Migas dan Pertambangan yang tidak memperhatikan rakyat sekitar produksinya dengan program CSR, Marwan mengatakan, akan menyampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk mengambil sikap.
“Antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan, harus bersinergi dengan menjaga hubungan dan kepentingan bersama,” ujarnya.
read more...

Menteri Desa: Nawacita Pak Jokowi Membangun dari Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiMarwan Jafar menegaskan tidak terlalu mempersoalkan perihal dengan pembagian kewenangan terkait desa. Menurutnya, yang terpenting implementasi pembangun desa dapat terlaksana dengan baik.
"Itu kewenangannya presiden. Mau tabrakan atau tidak tabrakan harus di kerjakan. Jadi kewenangan kementerian menunggu (STOK) itu," ujar Mawrwab saat menyambangi kantor Tribunnews.com di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (15/1/2015).
Marawan mengatakan, secara garis besar pemerintah sudah memutuskan  bahwa soal urusan administrasi pemerintahan yang menangani Kementerian Dalam Negeri.
"Yang menangani pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa dari saya (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)," katanya.
Namun demikian, kewenangan itu masih menunggu struktur organisasi dan kerja (STOK) baru. "Ini bagian dari nawacita Pak Jokowi,  membangun dari desa dari daerah-daerah," ucapnya menambahkan.
Sebelumnya, keputusan pembagian kewenangan itu ditetapkan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (13/1), di Kantor Presiden.
read more...

Rabu, 14 Januari 2015

Dana Desa Langsung Diberi ke Kepala Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

JAKARTA - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan menyalurkan dana untuk pembangunan perdesaan langsung kepada kepala desa. Sementara untuk masalah pemerintahan dan pembangunan desa akan diurus oleh dua kementerian. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, penyaluran dana desa secara langsung ini untuk menepis isu tentang anggaran desa yang diperebutkan oleh dua kementerian. 

Menurut Yuddy, dana yang akan disalurkan langsung ke perdesaan di seluruh Tanah Air itu sepenuhnya akan berada di bawah pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia menegaskan, kementerian yang saat ini menangani langsung perdesaan yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan menangani berbagai program perdesaan dan bukan mengenai alokasi anggaran perdesaan. 

“Dana yang dimaksud untuk pembangunan Desa oleh UU No.6/2014 itu disalurkan langsung oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu melalui transfer daerah kepada kabupaten untuk ke desa. Jadi tidak melalui Kemendagri dan Kementerian Desa,” ujar Yuddy di kantor Kepresidenan Jakarta kemarin. Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla kemarin menggelar rapat terbatas tentang desa. Rapat yang dihadiri oleh menteri terkait itu membahas tentang berbagai program perdesaan termasuk mengenai anggaran untuk pembangunan desa. 

Menurut Yuddy, selama ini terjadi perbedaan pandangan tentang posisi kewenangan terhadap desa dari nomenklatur kementrian pemerintahan Kabinet Kerja. Maka bila Kemendagri menggunakan perspektif UU No 23 di mana pemerintahan tidak boleh terputus dari pusat provinsi kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan kelurahan. 

Sementara Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melihat dari perspektif UU No.6/2014 yang menyebutkan bahwa masalah-masalah desa bisa diurus oleh kementerian yang membidangi desa. Bahkan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengaitkan dana untuk desa dengan PP No.165/2014 tentang tugas-tugas kementerian desa dan nomenklatur Kabinet Kerja bahwa ada Kementerian Desa yang khusus menangani tentang perdesaan. 

“Nah, tadi rapat mendengarkan pandangan-pandangan keduanya, kemudian diputuskan bahwa hal-hal yang terkait dengan urusan pemerintah desa yang selam ini sudah rutin berjalan tetap dilaksanakan oleh Kemendagri. Jadi ada satu dirjen yang mengurusi pemerintahan desa,” jelasnya. 

Sedangkan hal-hal yang terkait dengan perencanaan berbagai program pembangunan desa, monitoring program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta hal lainnya, akan dikerjakan oleh Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi di bawah dirjen yang khusus menangani hal itu. “Itu prinsipnya dari Presiden tadi. Kemudian Menteri PAN, Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara diminta untuk menyiapkan perpresnya sesuai dengan hasil rapat desa tadi,” tambahnya. 

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Andrianof Chaniago mengatakan, pembangunan desa sepenuhnya akan berada di bawah kabupaten. Namun untuk program percepatan pembangunan daerah, pembangunan desa dan program strategis desa yang perlu mendapatkan perhatian khusus sepenuhnya akan langsung berada di bawah pengawasan Kemendagri. 

“Jadi untuk percepatan itu diurus oleh Kementerian Desa, tetapi yang diurus adalah soal urusan-urusan soal pengawasan, koordinasi, perencanaannya. Eksekusinya ada di kabupaten,” tandasnya. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa dan PDTT) Marwan Jafar mengatakan, nomenklatur desa tinggal menunggu perpres. Peraturan baru yang mengatur kewenangan desa itu nantinya akan dinamakan Perpres Satuan Operasi Tata Kerja (SOTK). 

Menteri sendiri tidak mengetahui kapan presiden akan menandatangani peraturan tersebut, namun dia merasa tidak akan terlalu lama lagi. Apalagi, usulan struktur organisasi kementerian yang baru sudah diusulkan sejak lama. “Ya, sekarang bolanya ada di tangan presiden. Secara garis besar sudah tidak ada masalah,” katanya di kantor Kemendesa kemarin. 

Politikus PKB ini menjelaskan, berdasarkan hasil rapat dengan Presiden Jokowi, sudah ada pembagian kewenangan desa antara Kemendesa dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam hal ini, Kemendesa akan melaksanakan tugas dalam hal pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan pedesaan. Sementara Kemendagri akan mengatur seluruh administrasi pemerintahan. 

Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang semula di Kemendagri akan digabung ke Kemendesa. Lalu untuk struktur eselon I di Kemendesa, yang semula hanya deputi akan menjadi direktur jenderal (Dirjen). Guru Besar Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sandi Wasis Setiono yang juga anggota tim penyusun UU Desa sangat menyayangkan adanya tarikmenarik kepentingan antara Kemendesa PDTT dan Kemendagri terkait desa. 

Padahal, Presiden dapat segera membuat peraturan turunan dari UU Desa karena UU Desa meng-amanatkan ada menteri khusus yang menangani desa. Jika Jokowi tidak mampu membaca amanat itu dan semakin lam-ban membuat peraturan turun-an, kebijakan di daerah akan terhambat. 

Rarasati syarief/ Neneng zubaidah  

http://www.koran-sindo.com/read/950285/149/dana-desa-langsung-diberi-ke-kepala-desa-1421205864 

read more...

Selasa, 06 Januari 2015

Menteri PDT Bahas Pembangunan Daerah Tertinggal Bersama Pimred

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Jakarta - Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengundang para pemimpin redaksi (pimred) media massa ibu kota untuk membahas soal pembangunan daerah tertinggal. Kritik maupun saran dari para pimred ini akan menjadi masukan bagi kementerian dengan nomenklatur baru tersebut untuk membuat dan melaksanakan program ke depan.
“Lebih banyak perspektif akan lebih baik, dan bisa jadi masukan untuk membuat program yang lebih bagus ke depan,” kata Marwan di sela-sela pertemuan tersebut, di kantornya, Jakarta, Senin (5/1). Hadir pula dalam pertemuan ini, Pimred Beritasatu Media Holdings, Primus Dorimulu.
Menurut Marwan, peran media massa sangat penting untuk mempercepat pembangunan desa tertinggal. Pembangunan desa tertinggal merupakan upaya untuk mewujudkan program ke-3 dari 9 program Nawa Cita Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.
Tidak hanya sebagai patner, media massa bahkan bisa menjadi perpanjangan tangan dan suara pemerintah kepada masyarakat. Misalnya memperkenalkan kementerian yang baru ini kepada masyarakat. Mewartakan visi dan misi serta program kerja yang akan diimplementasikan oleh kementerian ini.
“Terutama untuk saat ini kami berharap program dana desa bisa diwartakan, sehingga kebijakan ini bisa tersosialisasi hingga ke desa-desa,” kata Marwan.
Staf khusus Menteri Desa, Syaiful Huda, menambahkan untuk mewujudkan program Nawa Cita Jokowi perlu melibatkan banyak stakeholder, di antaranya media massa.
“Kita butuh back up media, supaya program Nawa Cita ini bisa menjadi mainstream. Kalau tidak, kita khawatir Nawa Cita membangun dari Indonesia pinggiran ini tidak jadi apa-apa,” katanya.
Selain pertemuan rutin, Kementerian Desa juga akan mengajak media massa baik dipusat maupun daerah untuk turun lapangan atau blusukan atau road show ke desa-desa tertinggal. Sebab, kata dia, untuk membangun Indonesia dari pinggiran itu butuh dukungan yang banyak, termasuk media massa.
Menurutnya, saat ini ada sekitar 23.000 desa dari 74.000 desa yang ada di seluruh Indonesia tergolong tertinggal, terluar dan perbatasan. Ditargetkan tahun ini, pembangunan di desa tertinggal tersebut akan diselesaikan. Ada lima prioritas pembangunan di daerah tertinggal, perbatasan, terluar dan trasmigrasi, yaitu infrastruktur, telekomunikasi, air bersih, pendidikan,” kata Huda
read more...

Dana Desa Diperebutkan Dua Kementerian

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

FAJARONLINE – Pemerintahan baru sudah membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun, masalah program-program desa hingga saat ini masih dikerjakan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Melihat adanya tumpang tindih tersebut, anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain meminta Presiden Joko Widodo bertindak konsisten untuk membagi tupoksi dua kementerian itu. 


Dalam hal ini dengan menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Seperti diketahui, UU ini mengamanatkan adanya dana desa yang nantinya, jika keuangan negara sudah bagus, per desa bisa menerima sekitar Rp 1,4 miliar per tahun dari APBN. “Menurut saya menjadi masalah ya, selama yang mengurusi desa itu adalah dua kementerian. 

Di UU pasal 112 itu disebut bahwa urusan desa itu Kemendagri. Tapi kan itu sebelum kementerian Desa dan PDT dibentuk. Ini kan kementerian baru. Di mana-mana yang namanya UU itu urusannya oleh kementerian terkait,” ujar Malik di kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu 4 Januari.
Dia mengatakan  jika Kemendagri tetap mengurusi desa, maka percuma pemerintah membentuk Kementerian Desa,‎ Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi‎. 

Jika ini dibiarkan maka kata dia, tumpang tindih kebijakan dan administrasi antara dua kementerian itu akan semakin besar. “Nanti pasti ada overlap deh. Satu sisi desa diurus oleh Kemendagri. Satu sisi desa diurus oleh Kementerian Desa. Pasti ada masalah,” tegas Anggota Komisi II DPR RI tersebut. (jpnn)

read more...