Latest Posts

Tuesday, 8 May 2018

Kemendes PDTT MoU dengan blanja.com untuk mengoptimalkan UKM BUMDes (Istimewa)

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


JawaPos.com - Pemerintah mendorong desa mengembangkan potensi ekonomi daerah setempat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Agar bisa memiliki daya saing di tengah perkembangan dunia digital, BUMDes harus bisa menggandeng marketplace. Hal itu untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada konsumen dan nilai bisnisnya.


"BUMDes bersinergi dengan marketplace merupakan pintu masuk bagi para UKM untuk bisa mengembangkan potensinya sehingga bisa meningkatkan perekonomian serta harkat dan martabat Desa” tutur Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi, Jakarta (8/5).

Lebih jauh Anwar menyebut, lahirnya BUMDes seiring dengan terbitnya UU No 6/2014 tentang desa. Sampai saat ini telah ada 32.000 lebih BUMDes yang tersebar di seluruh Indonesia.
Untuk meningkatkan kemampuan dan jangkauan para pelaku bisnis UKM BUMDes ini, Kemendes PDTT menggandeng marketplace, blanja.com. Dalam kerja sama itu diharapkan BUMDes pun bisa mengembangkan kuantitas dan kualitas produknya.

Sementara itu, CEO BLANJA.com, Aulia E. Marinto menjelaskan, sebagai e-commerce milik pemerintah, BLANJA.com mengambil peran sebagai agen pembangunan untuk mendorong keberhasilan daerah tertinggal melalui penguatan digitalisasi produk lokal. Hasilnya, hingga kini Kemendes PDTT telah berhasil mengonlinekan lebih dari 50 BUMDes. "Komitmen kami terhadap UKM melalui laman khusus Asli Indonesia. Kita sangat intens untuk mengangkat produk lokal," ujar Aulia.

Komitmen blanja.com itu sejalan dengan konsep pemerintahan era Jokowi-JK yang membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sebab pemerintah saat ini memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Daerah tertinggal, terdepan dan terluar adalah wajah depan Indonesia yang harus diperbaiki dan didorong kemajuannya, sebagai perwujudan bahwa negara hadir dan melindungi segenap warga.

Melalui pengembangan digital ekonomi, masyarakat di daerah tertinggal dapat langsung berjualan secara online sehingga bisa membuka link antara desa-desa di daerah tertinggal dengan kota pusat pertumbuhan melalui teknologi informasi.
read more...

Monday, 16 April 2018

PETANI DAN MUSIM SEMI

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kisah petani adalah cerita soal kekalahan.
Kita adalah para penyaksi hal tersebut dan telah menjadin keyakinan yang sulit dicabut. Saat panen harga jatuh ke sumur yang paling dalam, ketika masa paceklik harga membumbung tapi barang sudah di tangan pengepul/pedagang, musim hujan kerap diterjang banjir, pada momen kemarau sawah puso karena tak ada sumber air, dan masih ditambah dengan aneka hama yang datang nyaris tiada jeda. Itu belum diperdalam dengan nestapa lain yang kerap mampir, seperti harga benih yang mahal, pupuk langka, tanah diserobot, lilitan utang ke rentenir, jebakan teknologi, dan segepok realitas pahit lainnya. Pendeknya, dunia petani adalah kesempurnaan nestapa.

Kisah pedih itu juga menyergap Pak Kasnari, petani jambu getas merah di Kabupaten Kendal. Hanya sekitar 1,5 jam perjalanan dari Kota Semarang kita akan sampai di hamparan tanaman jambu di Kendal tersebut, termasuk lahan kecil milik Pak Kasnari. Di ladang yang luas itu (total mencapai 2000 hektar) jambu yang eksotik dan manis dibiarkan jatuh dan membusuk tanpa ada upaya memanen karena harganya yang menusuk (akal). Pada musim panen seperti sekarang, sekilonya hanya dihargai Rp 500, bahkan bisa anjlok menjadi Rp 200-300. Kata Pak Kasnari, ongkos memanen jauh lebih mahal ketimbang harga jual yang diperoleh. Nada suaranya lirih, seperti mewakili hatinya yang sedang perih.

Lelaki berumur sekitar 55 tahun itu berkisah. Tahun lalu pernah menjadi tempo paling indah dalam hidupnya selama 20 tahun menjadi petani jambu. Harga puncak jambu mencapai Rp 9.000/kg. Dia mendapatkan kesejahteraan yang hampir menyundul atap rumah. Masa yang indah untuk dikenang, namun kali ini menjadi cerita gersang. Tak cukup tenaga untuk tersenyum sebab beban hidup jauh dari ranum. Untunglah jalan keluar bisa dicicil. Ditjen PKP (Pembangunan Kawasan Perdesaan) Kemendesa berikhtiar mengkonsolidasikan ribuan petani jambu di Kendal itu untuk membangun organisasi ekonomi desa yang mapan, yakni Bumdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama). Kali ini, sekitar 1400 petani dari 7 desa dulu yang sepakat bikin konsensus. Para pegiat desa dan staf di kantor turun ke lapangan untuk mendorong pengorganisasian sumber daya dan memapankan Bumdesma.

Petani mesti terkonsolidasi agar tak terpecah jadi kekuatan kecil yang rapuh. Mereka wajib melantunkan ikrar bersama agar skala ekonomi digapai dan ikhtiar peningkatan nilai tambah (pengolahan) menjadi kenyataan. Pemapanan organisasi ekonomi menjadi perkara karena selama ini titik lemah ekonomi desa bermukim di sana. Mas Edi, petani jambu yang kemudian terpilih sebagai Ketua Bumdesma "Plasma Petik Sari", semangat membangun lembaga ini dan bertekad merawat dengan modal hati dan dedikasi. Para pengepul tidak disingkirkan, namun dibuka ruang hidup asal tak menghisap petani. Mereka diberi kewajiban beli Rp 2000/kg dari petani, lantas menjual Rp 2.400/kg kepada Bumdesma, dan akhirnya Bumdesma melepas Rp 3.000/kg ke perusahaan. Perusahaan masih akan berbakti dengan memberi sebagian saham ke Bumdesma setelah kerjasama ini makin bertaji. Tentu, dalam jangka panjang peran Bumdesma didoakan makin berkibar dan menjadi hilir dari api harapan petani yang kian berkobar. Kolaborasi yang bermartabat bagi seluruh pihak telah dan sedang dipanjat.

Pada Rabu lalu (7/3/2018) hari bersejarah itu tiba, ketika ratapan diubah menjadi harapan. Bumdesma dan perusahaan tanda tangan kerjasama tepat di lapangan sebelah kebun jambu. Panggung sederhana didirikan, senafas dengan nasib pejuang kehidupan (petani) yang sedang ditegakkan. Para petani bertepuk tangan, berharap fajar baru berpihak kepada hajat hidup sejahtera yang selama ini hanya angan. Mas Edi, yang sepantaran dengan saya, terlihat tak lagi murung dengan kemeja bersahaja lengan panjang yang digulung. Pak Kasnari saya cari tak ketemu, mungkin menghilang kembali ke ladang untuk mengabarkan cahaya baru kepada pohon jambu. Kisah petani adalah cerita soal kekalahan. Hari ini kami bermunajat agar nasib buruk itu telah sampai pada tepi. Esok pagi berharap berganti menjadi takdir baru yang menandai mulainya musim semi.


Ahmad Erani Yustika
Jakarta, 9/3/2018
read more...

Sunday, 15 April 2018

Prukades dan Perhutanan Sosial

Sejak awal menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo langsung mencanangkan Program Produk Unggulan Desa (Prudes) mulai Juni 2016. Di tengah perjalanan ditemui peluang untuk memperbesar manfaat ekonomis bagi warga desa melalui ekonomi klaster. Didalam UU No 6/2014 tentang Desa, pasal 83, ini dinamakan sebagai pembangunan kawasan perdesaan sebagai wujud kerja sama antardesa. Pada Desember 2016 dikembangkan Program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan). Prukades menguatkan jaringan kerja sama antardesa melalui penguatan Bumdes Bersama. Modal besar dari Bumdes Bersama menjadi instrumen untuk menjalankan bisnis berskala ekonomis. Swasta dan perbankan juga tersambung sebagai pemasar, off taker maupun pengelola pengolahan komoditas lokal, agar produk unggulan desa memiliki nilai tambah maksimal. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan dalam memastikan perolehan manfaat sebanyak-banyaknya bagi warga desa. Secara keseluruhan terbangun Tim Prukades pada tingkat pusat dan daerah beserta wirausahawan sosial yang sehari-hari mengelola kawasan produktif ini.

Kumulasi penyertaan modal Rp 100 juta dari desa-desa ke dalam Bumdes Bersama mampu menyediakan dana segar tanpa bunga rata-rata Rp 16 miliar per tahun (rata-rata 160 desa tiap kabupaten/kota). Ini memungkinkan penyelenggaraan bisnis bersama secara leluasa di tingkat kabupaten untuk mengolah seluruh asupan dan usaha ikutan dari bisnis utama. Disisi lain, Prukades memiliki potensi untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi di perdesaan. Hal ini selanjutnya berpotensi meningkatkan daya beli dan kesejahteraan warga desa.

Prukades sebagai wujud kerja sama antardesa yang bermitra dengan pengusaha, saat ini telah berjumlah 343 Prukades. Ini berjalan pada 148 kabupaten di 29 provinsi di Indonesia. Terdapat 18 komoditas yang diusahakan melalui kemitraan dengan 30 perusahaan. Investasi potensial yang tercipta mencapai Rp 47 triliun. Luas lahan yang direncanakan diupayakan seluas 3,2 juta hektar. Tenaga kerja yang akan terserap 20juta jiwa, dengan upah yang akan dibagikan Rp 353 triliun setiap tahun.

Seluruh Prukades telah melalui tahapan ketersediaan swasta, penanggung jawab lapangan, dan MoU tiga pihak antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bupati, dan direktur utama perusahaan. Selanjutnya, selama bulan April sampai Mei 2018 telah diagendakan penyelesaian dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara swasta dan Bumdes Bersama. PKB menjadi indikator utama untuk memastikan Prukades dijalankan di lapangan.

Untuk itu, Direktorat PUED-Ditjen PPMD akan menyelenggarakan Mini Workshop bersama Pemda, Mitra Usaha, dan Pendamping terkait dari Kabupaten Serang, Pandeglang, Karawang, dan Bogor untuk memperoleh model fasilitasi untuk pencapaian penyelesaian dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara swasta dan Bumdes Bersama di bulan April-Mei 2018 tersebut.

TUJUAN Melaksanakan mini workhsop fasilitasi kemitraan anha Kabupaten Serang, Pandeglang, Karawang, dan Bogor.

anaan Paska Mou untuk

HASIL YANG DIHARAPKAN

a. Diperolehnya profil komoditas Prukades Kabupaten Serang, Pandeglang, Karawang, dan Bogor.

a. Diperolehnya fasilitas kemitraan oleh mitra usaha dengan BUMDES dan Pemda.

b. Diperolehnya kebutuhan dukungan Pemda dan Kemendes untuk pelaksanaan kemitraan oleh mitra usaha dengan BUMDES dan Pemda.

c. Diperolehnya ruang lingkup kemitraan antara mitra usaha dengan BUMDES.

WAKTU DAN TEMPAT
a. Hari/Tanggal /Jam :Jum'at, 13 April 2018 -14.00 17.00
b. Tempat: Operation Room, Gedung Utama, Lantai Kementerian Desa Kalibata

PESERTA
a. Kemendes: 1. Advisor Menteri (PIC PRUKADES)
2. Direktur PUED-Ditjen PPMD
3. Direktur PMD-Ditjen PPMD
4. Kasubdit Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
5. TL-P3MD
6. TL-PlD 7. TA PED-PSMD/PID masing-masing kabupaten
8. Tim PRUKADES-PUED b. Pemda: 1. Dinas PMD 2. Bappeda 3. OPD terkait Komoditas c. Mitra Usaha: 1. PT . HQ 2. PT . Aruna Jaya 3. PT. Majestic Buana 4. BULOG 5. PT. PPl 6. Yayasan Artha Graha Peduli 7. PT. Estlka Tata Tiara

BUMDES/BUMDES Antar Desa/Kaperasi:

1. Serang (peserta archex 2018 dan mitra perusahaan saat ini)

2. Pandeglang (peserta archex 2018 dan mitra perusahaan saat ini) 3. Karawang (peserta archex 2018 dan mitra perusahaan saat ini) A. Bogor (peserta archer: 2018 dan mitra perusahaan saat ini)

KEGIATAN:

>  SAMBUTAN BAPAK DIRJEN PPMD



ARAHAN BAPAK DIREKTUR PUED



SEBARAN DATA PRUKADES DAN PERHUTANAN SOSIAL

read more...

Thursday, 5 April 2018

KEMENDESA PDTT : PESONA DESA KAB . BANGGAi - SULAWESI TENGAH

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Ternyata Banggai Memiliki Bukit Teletubis
 

KEMENDESA PDTT : PESONA DESA KAB . BANGGAi - SULAWESI TENGAH

read more...

Wednesday, 4 April 2018

Pameran Archipelago (ARCHEX)

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Archipelago Exhibition (ARCHEX) 2018 menjadi platform terbaru kerajaan republik Indonesia dan Malaysia mengangkat produk desa tempatan bagi manfaat kedua-dua negara.
read more...

Monday, 9 October 2017

Sinergi Membangun Negeri

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kemendes PDTT,  Kementan dan Kementerian BUMN melalui Bank Mandiri bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan para petani di desa melalui program Kartu Tani. Peluncuran Kartu Tani ini dilakukan di desa Medanglayang,  kec. Panumbangan Kab.  Ciamis,  Jawa Barat.

Acara yang dihadiri oleh Mendes PDTT Eko Sandjojo,  Mentan Amran Sulaiman,  Menteri BUMN rini Soemarno dan Wagub Jabar Deddy Mizwar dirangkai dengan beberapa acara. 

Diantaranya Panen padi,  peresmian korporatisasi petani,  pemberian CSR kepada BUMDes,  dan mengunjungi booth BUMDes (9/10/17)















📷: Fanda / Humas Kemendes PDTT

read more...

Wednesday, 27 September 2017

Celaka Benar! Warga Tana Karang Hanya Mengharapkan Air Daris Sumur Tua

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Laporan wartawan Pos Kupang, Robert Ropo
POS KUPANG.COM, WAINGAPU - Sebanyak 60 kepala keluarga (KK) dengan 300 lebih jiwa di dusun Tana Karang, Desa Binu Dita, Kecamatan Nggoa, Kabupaten Sumba Timur setiap tahun selalu menderita kekurangan air bersih.
Untuk memperoleh air bersih warga pun terpaksa berjalan kaki sekitar 5 kilometer (KM) untuk memperoleh air bersih di mata air Payeno.
Demikian pengakuan warga setempat, Herman Walung Makehi, Yulius Hanawil Rambang, Yohanis Rambu Makehi dan warga lainya ketika ditemui Pos Kupang di kampung Tana Karang, Minggu (24/9/2017).
Herman Walung Makehi mengatakan, selama musim kemarau warga awalnya mengharapkan satu unit sumur tua dengan kedalaman sekitar 40 meter.
Air dari sumur itu, kata Yulius digunakan oleh warga sekampung itu untuk mandi, cuci dan minum. Selain itu juga untuk memandikan ternak kuda dan sumber air minum untuk ternak.
Herman mengatakan kini, karena musim kemarau yang berkepanjangan air di sumur tersebut tak mampu lagi dan sudah terancam kering, sehingga warga pun terpaksa harus berjalan kaki dengan menempuh jarak sekitar 5 kilometer untuk memperoleh air bersih di mata air Payeno.
Menurut wartawa, banyak pejabat yang datang hanya melihat di wilayah desa Prai Paha yang memiliki persawahan dan berkelimpahan air, namun mereka tidak melihat penderitaan warga Desa Binu Dita, dusun Tana Karang yang ada di balik bukit ini.
Warga meminta kepada pemerintah untuk memberikan bantuan berupa embung atau bak penampung air di setiap kampung di desa Binu Dita atau pun sumur bor.
"Permintaan kami masyarakat desa Binu Dita terlebih khusus di dusun Tana Karang agar pemerintah bantu kami masyarakat bangun bak penampung air setiap kampung, Sumur bor dan embung. Biar kami tidak menderita seperti ini," ungkap Yulius. (*)
read more...

Dana Desa, Sumber Pendanaan Strategis Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Perubahan iklim, permasalahan lingkungan yang dihadapi masyarakat dunia saat ini. Foto: Rhett Butler/Mongaba
Perubahan iklim merupakan dampak dari bumi yang semakin panas (global warming), akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang utamanya disebabkan aktivitas manusia. Data dan fakta menunjukan perubahan iklim sudah terjadi, dengan laju lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya.[1]
Perubahan iklim pun telah menjadi ancaman serius bagi keberadaan makhluk hidup di bumi. Meningkatnya frekuensi cuaca/iklim ekstrim (angin puting beliung, badai topan, siklon tropis, tanah longsor, kekeringan, banjir dan sebagainya). Mencairnya es kutub/gletser yang menyebabkan peningkatan muka air laut (potensi ancaman bagi punahnya spesies binatang kutub dan tenggelamnya pulau-pulau), serta masih banyak dampak negatif lainnya.
Kini fokus dunia tertuju pada upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dengan komitmen yang kuat dan berkelanjutan, khususnya di tingkat tataran negara yang turut berkomitmen menurunkan emisi GRK.
Mengacu kepada kesepakatan Paris, [2] Presiden RI dalam penyampaian Intended Nationally Determined Contribution (INDC) menargetkan penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional. [3] Untuk membuat komitmen ini menjadi nyata, Indonesia memerlukan perencanaan dengan regulasi dan pendanaan yang terencana.
Terkait regulasi, Indonesia telah sejak lama mengeluarkannya, melalui Peraturan Presiden Nomor 61/2011 tentang rencana Aksi Nasional penurunan Emisi GRK, Peraturan Presiden Nomor 62/2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut; dan Peraturan Menteri LHK dan Kehutanan nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
Agar tujuan INDC tercapai, pun perlu didukung oleh alokasi anggaran yang stabil dan berkelanjutan. Di Indonesia, pendanaan selama terbagi dalam dua sumber, pertama bantuan negara-negara maju (multilateral dan bilateral), kedua lewat pendanaan dalam negeri sendiri.
Setidaknya di tahun 2011, belanja negara merupakan mekanisme utama yang digunakan untuk menyalurkan pendanaan yang bersumber dari APBN, plus dana internasional yang diterima pemerintah pusat (total Rp 6 triliun atau USD 678 juta).
Selanjutnya aliran dana ini dikucurkan oleh kementerian dan lembaga di tingkat pusat (97 persen), sementara proporsi pengeluaran untuk pemerintah daerah masih sangat kecil.[4]
sumber: mongabay.com
read more...

2018, Pemkab Bangka Akan Tata Lingkungan Air Anyut Sungailiat

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataaan Ruang dan Perhubungan akan menata kawasan Lingkungan Air Anyut Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat.
Penataan ini dilakukan dengan memperlebar jalan dan memindahkan trotoar di atas saluran air.
Rencana penataan Lingkungan Air Anyut ini menurut Sekda Bangka H Fery Insani akan dilaksanakan pada tahun 2018.
"Air Anyut itu bagian yang akan kita tata tahun depan sehingga menjadi bersih selama ini kumuhkan," kata Fery kepada bangkapos.com, Sabtu (23/9/2017) saat memantau pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Eks Terminal Sungailiat.
Selain itu juga di depan Timah Raya yang sudah menjamur pedagang buah tahun 2018 akan ditata oleh Pemkab Bangka.
Dikatakannya, pada tahun 2018 kawasan pemukiman kumuh di Sungailiat sudah dihilangkan termasuk Pasar Inpres dimana tahun depan akan dibangun pasar tetapi tanahnya harus dinaikan dulu.
Fery berharap, PT Timah Tbk bisa memberikan lahan di atas Pasar Inpres karena akan dibikin embung. Pembangunan embung ini untuk mengatasi banjir yang terjadi di Pasar Inpres.
"Jadi banjir di Pasar Inpres itu solusinya adalah dibikin embung di atasnya di daerah Kemujan itu lahan PT Timah. Kalau PT Timah memberikan lahan itu kita akan bangun sekitar dua hektar," jelas Fery.
Dia menilai jika sudah dibangun embung banjir yang terjadi di lokasi Pasar Inpres bisa diatasi.
sumber:tribunnews
read more...

Tiap Desa di Garut Wajib Miliki Embung untuk Cegah Kekeringan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Garut - Pemkab Garut mewajibkan seluruh desa di wilayahnya memiliki kolam penampung air atau embung guna mengantisipasi kekeringan jangka panjang. Program tersebut bakal digulirkan mulai 2018 mendatang.

"Nama programnya Embung Desa. Setiap desa wajib memiliki embung-embung di pusat pedesaan, agar warga tidak kesulitan cari air bersih," kata Kabid Pemerintahan Desa Pemkab Garut Asep Mulyana di Lapangan Setda, Jalan Pembangunan, Kabupaten Garut, Jabar, Rabu (27/9/2017).

Garut memiliki sebanyak 424 desa. Asep menjelaskan embung di tiap desa tersebut bertujuan agar warga tidak kesulitan mencari air bersih saat musim kemarau yang berdampak kekeringan.

"Nanti desa yang akan membangun. Kan ada dana desa. Proses pengerjaannya pun nanti sama aparat desa," ujarnya.

Selain berguna saat musim kemarau, embung ini bermanfaat untuk mengairi lahan pertanian masyarakat. "Intinya, program ini digulirkan untuk menanggulangi kekeringan di Garut," ucap Asep. 
(bbn/bbn)

read more...

Mendes Minta Dana Desa Untuk Bangun Embung

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Embung air itu bukan hanya diperlukan pertanian, tapi setiap embung yang jadi, pemerintah akan membagikan pompa air gratis, bibit ikan gratis sehingga embung tersebut menjadi sumber protein hewan yang murah bagi masyarakat desa." 

Palu (ANTARA News) - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo meminta para bupati di seluruh daerah agar memanfaatkan sekitar Rp200 s/d Rp500 juta Dana Desa (DD) untuk membangun embung air.

Eko Putro saat berkunjung ke Parigi Moutong di lokasi Gelar Teknologi Tepat Guna, Rabu, mengatakan bahwa embung air desa bukan hanya digunakan untuk pertanian tetapi juga embung air dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain oleh masyarakat di desa setempat.

Menurutnya, campur tangan pembangunan embung air desa menggunakan dana desa cukup efisien dilakukan, hal ini tidak lain untuk kepentingan warga masyarakat desa.

"Embung air itu bukan hanya diperlukan pertanian, tapi setiap embung yang jadi, pemerintah akan membagikan pompa air gratis, bibit ikan gratis sehingga embung tersebut menjadi sumber protein hewan yang murah bagi masyarakat desa," jelas Eko.

Embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air baik sungai maupun danau.

Embung digunakan berfungsi untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir serta dapat berfungsi sebagai pengairan.

Sebagaimana nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berkomitmen membangun dari desa untuk kesejahteraan masyarakat, lewat dana desa yang dikucurkan maka desa dituntut mandiri dengan membentuk sejumlah perangkat-perangkat pendukung untuk meningkatkan kualitas produksi masyarakat.

Selain embung, Menteri Eko Putro juga meminta agar dana desa senilai Rp50 juta dimanfaatkan untuk pembangunan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diarahkan menjadi lembaga perekonominan desa untuk mengakomodir hasil produk masyarakat.

"Saya harap Rp50 juta minimun dari dana desa dipakai membentuk Badan Usaha Milik Desa nanti pemerintah pusat akan mendampingi melalui PT Mitra Bumdes Nusantara yang akan dibangun di setiap desa," katanya.

Eko mengatakan tujuan mitra Bumdes tersebut untuk mendampingi setiap Bumdes yang jadi dan memberikan komoditi bersubsidi seperti gas, pupuk dan sembako lainnnya serta hibah-hibah pemerintah lainnya.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2017
sumber: antaranews
read more...

Komisi A Imbau Pemdes Tak Gunakan APBDes untuk Penyertaan Modal

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

MALANGVOICE – Komisi A DPRD Kabupaten Malang mengimbau pemerintah desa agar tidak menggunakan APBDes untuk penyertaan modal. Pasalnya, banyak temuan di lapangan bahwa penyertaan modal tersebut tidak berjalan sesuai harapan.
Anggota Komisi A, Zia Ulhaq, mengatakan, penyertaan modal kerapkali macet, seperti di sektor simpan pinjam koperasi atau jual beli pupuk subsidi. Kendati, kata dia, statusnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“Temuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, banyak yang macet. Bumdes tujuannya untuk menghasilkan pendapatan lain untuk desa, bukan sebaliknya,” kata dia, kepada MVoice, Sabtu (23/9).
Apalagi, tidak sedikit kebijakan penyertaan modal tersebut belum dibarengi dengan Peraturan Desa (Perdes). Namun, tidak semua desa memiliki Bumdes, akan tetapi hal tersebut patut dihindari.
Pihaknya lebih menyarankan Bumdes fokus pengembangan wisata berbasis desa. Keberhasilan Desa Pujon Kidul mengembangkan wisata desa patut dicontoh desa-desa lain. Pemerintah desa, lanjut dia, harus lebih kreatif dan menggali potensi di desanya.
“APBDes yang digunakan untuk pengembangan potensi desa dampaknya lebih terasa dan ini bagus untuk kemandirian desa ke depannya,” jelasnya.
Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap dua hampir sepenuhnya tersalurkan ke desa. ADD sendiri menjadi wewenang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sedangkan, Dana Desa di Badan Keuangan Daerah.
“Kami harap, ADD dan DD mampu dimanfaatkan sebaik mungkin. Selain untuk kepentingan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” papar dia.
Pihaknya juga meminta Inspektorat agar meningkatkan pengawasan dalam penggunaan APBDes, sehingga tidak ada lagi kasus penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang di desa.(Der/Yei)
Sumber: malangvoice
read more...

Tiga Badan Usaha Milik Desa di Malaka Dapat Mobil Pikap

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Aris Ninu
POS KUPANG. COM, BETUN - Tiga Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Alas,
Wehali dan Umutnana mendapatkan bantuan mobil pikap dari Kementerian Desa, Pembangu
nan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Ketiga mobil pikap ini selanjutnya akan dikelola masing-masing Bumdes untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat guna dijual di pasar.
Sebelum diserahkan kepada desa, ke-3 mobil pikap ini diberkati terlebih dahulu oleh Romo Pius Nahak, Pr di lapangan Haitumuk bersama 15 Traktor dan 1 unit mobil penerangan BKKBN.
Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran mengingatkan para kepala desa penerima bantuan mobil pikap agar memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik.
Jika bantuan yang diberikan mampu dimanfaatkan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan desa lain juga akan mendapat bantuan serupa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
"Gunakan dengan baik dan layani masyarakat dengan baik. Jika pemerintah pusat melihat bantuan yang diberikan mampu dimanfaatkan dengan baik, maka desa lain juga bisa mendapatkan bantuan yang sama," ungkap bupati Stef.
Secara terpisah, Kepala Desa Wehali, Johanes Roby Tey Seran mengatakan, mobil bantuan kementerian yang diterima akan dikelolah oleh Bumdes Wehali untuk mengangkut hasil bumi milik masyarakat dan juga mengangkut tenda dan kursi.
"Di desa Wehali ada pasar Beabuk, pasar mingguan Betun dan pasar Motamasin yang sebentar lagi akan diresmikan. Kita akan gunakan mobil bantuan ini untuk mendrop hasil bumi masyarakat ke-3 pasar ini untuk dijual. Selain itu, Bumdes Wehali juga akan menawarkan jasa tenda dan kursi yang nantinya diangkut dengan mobil ini. Dalam waktu dekat kita akan lakukan pengadaan tenda dan kursi," ungkap Roby kepada pos kupang, Sabtu (23/9/2017) di kediamannya. (*)
SUMBER: POS KUPANG
read more...

Tuesday, 18 July 2017

Tahun Ini, Embung Amin Jaya Mulai Dibangun

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


PROKAL.CO
PANGKALAN BANTENG-Setelah menunggu sekitar dua tahun, sejak mulai dimunculkan tahun 2015 lalu, keinginan warga Amin Jaya untuk membangun embung penampung air di wilayahnya  akan segera terwujud. Desa yang selalu menjadi langganan kekeringan saat musim kemarau ini, dipastikan mendapat proyek pembangunan embung di tahun ini. 
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kobar, Erdi Setiawan , minggu (16/7) siang. Menurutnya, pembangunan embung direncanakan secara bertahab, pasalnya lokasi yang sebelumnya diperkirakan hanya seluas satu hektare, ternyata membengkak menjadi sekitar empat hektare lebih. ”Ternyata lokasinya lebih luas, sekitar empat hektare lebih. Beberapa hari lalu kita cek lokasi,”ungkapnya. 
Dijelaskan Erdi, dengan kondisi itu, program akan direview ulang dan kapasitas pembangunan embung tersebut akan diperbesar. Namun masyarakat harus bersabar karena pelaksanaanya harus dilakukan bertahab. 
”Mungkin desainnya akan direview ulang, tapi awal pelaksanaanya tetap tahun ini (2017), dan target perampungan sekitar tiga tahun ke depan,”tegasnya. 
Lebih lanjut Erdi menjelaskan, dengan luasan mencapai empat hektare, maka biaya yang akan dikucurkan diperkirakan juga semakin besar. Selanjutnya manfaat lebih dari embung juga akan lebih besar pula.  ”Tahab awal ini masuk sekitar Rp 150 juta dulu, tapi akan ditambah lagi karena potensinya sangat besar. Jangan sampai lokasi ini disia-siakan,”imbuhnya. 
Sementara itu, dari tinjauan lokasi beberapa hari lalu didapati bahwa, selain lokasi yang merupakan rawa yang selalu tergenang, terdapat pula mata air besar yang terus mengeluarkan air sepanjang tahun di sekitar tempar rencana pembangunan embung tersebut. 
”Sangat disayangkan bila ini tidak dikelola dengan baik, karena fungsi embung tidak hanya untuk penampung air namun juga memiliki fungsi sebagai konservasi perairan dan juga lingkungan di sekitarnya,”pungkas Erdi Setiawan. (sla/gus)


read more...

Tuesday, 11 July 2017

Rencana Normalisasi dan Pembuatan Embung di Belinyu Secepatnya Dilaksanakan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Laporan Wartawan Bangka Pos Riyadi
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Herman CH mengungkapkan, penanganan saluran pembuangan dari empat titik plat dekker di jalan nasional Belinyu, akan dilakukan secepatnya.
Sekda Bangka Feri Insani sudah mengarahkan DPU untuk mengambil langkah antisipasi tersebut di lapangan.
"Antisipasi dan penanganan saluran air dari plat dekker jalan nasional Belinyu ke arah Jalan Pahlawan 12 hingga sungai Wakba, sudah direncanakan dan Senin (10/7/2017) sudah di petakan dan di evaluasi, kami bersama Pak Sekda (Feri Insani), Plt Kadin PU (Chairil Anwar) dan Camat Belinyu, Pak Asli sudah turun ke lapangan," ujar Herman kepada bangkapos.com Senin (10/7/2017).
Camat Belinyu Asli mengatakan, saluran air dari plat dekker jalan nasional Belinyu sampai Sungai Wakba, rencananya akan di normalisasi, untuk antisipasi banjir.
Selain normalisasi juga akan dibuat embung air, disekitar saluran air.
"Masyarakat yang memiliki lahan kosong, dan bersedia lahan tanahnya dibuat embung, nanti pemerintah yang membuat embungnya, setelah jadi, embungnya itu tetap jadi milik si pemilik tanah, bukan jadi aset pemerintah, yang punya tanah bisa memanfaatkan embung untuk kolam ikan dan lainnya," ujar Asli.(*)
read more...

Tukar Link Kumpul Blogger