Latest Posts

Sabtu, 30 Agustus 2014

Kebutuhan Data Daerah Otonom Baru (DOB)

Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan daerah yang melakukan pemekaran guna memajukan daerah dan guna mempermudah dalam hal pengontrolan wilayah karena di anggap daerah terlalu luas.

Banyak Pasal yang mengatur mengenai hal ini, namun menurut saya sebelum melakukan pemekaran seharus mempertimbangkan banyak hal baik sekarang maupun nanti, namun yang terjadi banyak daerah yang melakukan pemekaran daerah hanya mempertimbangkan kepentingan politik dan bahkan sampai melakukan demonstrasi dan bunuh-bunuhan dengan tetangga sebelah, hal ini sunggu sangat miris, ada juga daerah yang secara ekonomi tergolong miskin namun nekat melakukan pemekaran entah apa yang ada di otak mereka, namun banyak juga yang sukses memajukan daerah mereka setelah melakukan pemekaran (nilai (+)), buat  daerah yang seperti ini. sebenarnya banyak hal yang menjadi permasalahan ketika daerah melakukan pemekaran, Misalnya.

I. Terkait Aset Wilayah
jika suatu daerah melakukan pemekaran maka otomatis harta gono-gininya menjadi persoalan karena terkait dengan batas wilayahnya. Jika tadinya suatu daerah meiliki tambang, Bandara, Sumberdaya alam yang melimpah ketika melakukan pemekaran maka aset tersebut akan terbagi dua.

II. Terkait SDM
Sumber daya manusia (SDM) yang tadinya bisa menangani hanya satu kabupaten kini harus di bagi 2 (dua) sehingga akan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat namun masih memiliki nilai (+) Plus karena akan membuka lapangan kerja baru, namun hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

III. Terkait Infrastruktur Pemerintahan
ini juga merupakan hal yang harus di pikirkan karena terkait dengan APBN dan APBD, pada suatu kasus di daerah mereka sendiri mereka harus menyewa kantor pemerintahan menurut saya suatu hal yang nggak etis dan terlalu bodoh (seharusnya hal ini dipikirkan dengan matang.

IV. Terkait Status
suatu daerah yang tadinya kaya (status maju), atau miskin (status Tertinggal) melakukan pemekaran maka banyak kemungkinan,

1.untuk daerah dengan (status maju) bisa jadi setelah mekar maka dua-duanya maju (kaya) namun bisa jika yang satu maju dan satunya miskin, atau bisa juga miskin dua-duanya.
2. untuk daerah dengan (status tertinggal) bisa jadi yang satu maju dan yang satunya tertinggal dan yang biasa terjadi miskin dua-duanya. sudah miskin mekar lagi..hadohhhh...

V. Terkait Data
ini adalah hal yang paling penting menurut saya karena jika suatu daerah tidak memiliki data,mustahil suatu daerah akan mendapatkan bantuan sedangkan data yang paling update biasanya sekitar 3 tahunan dan selama itu juga belum tentu daerah yang baru bisa mempersiapkan data atau mendata wilayahnya mengingat pegawainya yang hanya bisa menunggu tanpa ada aksi nyata dan ketidaktahuan mereka akan data apa saja yang harus di data. biasanya data akan di pinjamkan dari daerah induk.

sekedar share aja karena DOB ini penting menurut saya terutama mengenai ketersediaan data jangan sampai pemerintah pusat menunggu dan hanya menggunakan data induk untuk menghitung kebutuhan wilayah DOB, karena sekelas BPS saja butuh waktu lama (dalam kurun tahun) untuk mendata wilayah DOB ini. Bagaimana dengan daerah DOB itu sendiri yang secara otomatis serba kekurangan. jadi mbok ya di pikir dulu matang - matang sebelum mekar agar kita semua bisa enak. dan tidak timbul rasa kasian atau mengasiani. mekar boleh miskin jangan.








read more...

Senin, 25 Agustus 2014

Perbandingan Angka Melek Huruf Dengan Rata-rata Nasional dan DT

Definisi
Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari.
Kegunaan 
AMH dapat digunakan untuk
  • mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. 
  • menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. 
  • menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.





























:: angka melek huruf 183 kab
read more...

Minggu, 24 Agustus 2014

Pemimpin Yang Baik Versi M_setiawan

Sumber daya Manusia (SDM) merupakan roda dari sebuah perusahaan ataupun lembaga, berjalannya, Hancur dan suksesnya suatu perusahaan ataupun lembaga tergantung dari SDM yang ada di dalamnya, SDM di sini Mencakup Pemimpin dan yang di pimpin

Menurut saya seorang pemimpin yang baik itu.

Memiliki visi yang jauh ke depan
seorang pemimpin yang memiliki visi  jauh kedepan akan mengetahui resiko dari setiap keputusan yang diambil sehingga pemimpin model seperti ini merupakan pemimpin yang bisa membaca masa yang akan datang.
Memiliki Komunikasi yang baik
Komunikasi yang baik disini berarti seorang pemimpin harus bisa mengkomunikasikan dengan bahasa yang santun baik itu keberhasilan ataupun kegagalan yang di alami oleh perusahaan ataupun lembaga atau bisa juga berupa hambatan dan kendala yang di hadapi sehingga orang yang di pimpinnya bisa mengerti dan memakluminya.
Pandai Memanajement waktu
Seorang pemimpin adalah Tauldan bagi yang di pimpinnya jika seorang pemimpin sudah bisa memanajement waktu maka otomatis semua akan berjalan dengan baik namun kadangkala terkait waktu ini sering bersinggungan dengan waktu dari rekan rekan lain, misalnya jadwal rapat, jadwal perjalanan dll sehingga di butuhkan staf khusus untuk mengatur hal ini, yang jelas manajement waktu di sini bukan hanya datang pagi pulang sore (Tepat Waktu) tanpa mengerjakan sesuatu.
Pandai memanajement yang di pimpinnya
seorang staf pasti memiliki keahlian sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya masing-masing sehingga itu bisa di jadikan sekat untuk setiap staf dan seorang pemimpin mengetahui setiap kapasitas stafnya, Kondisi kejiwaannya, kondisi Ekonominya dan latarbelakangnya, sehingga itu bisa di gunakan untuk memanajementnya 
Bijaksana dalam mengambil keputusan
setiap keputusan pasti ada dampak yang di timbulkan namun dengan pengambilan keputusan yang bijaksana akan membawa banyak manfaat bagi orang -orang di sekitarnya. bukan bermanfaat bagi diri sendiri.
Tidak memperkaya diri sendiri atau beroreintasi pada UANG
Motivasi yang paling buruk adalah Motivasi yang di dasarkan pada UANG sedang motivasi paling tinggi terletak pada motivasi yang didasarkan untuk kemaslahatan banyak orang.sehingga pemimpin yang berorientasi pada uang sudah di pastikan dia gagal.
Tegas
Tegas beda dengan ringan tangan atau meremehkan seseorang dan menjust seseorang agar di takuti dan di segani..Tegas disini berarti berarti mengatakan yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar bukan ngedumel di belakang atau sejenisnya
Berwibawa
Berwibawa bukan berarti wi..bawa mobil..wiiii punya uang banyak dll namun berwibawa yaitu orang yang sudah memiliki karakter diatas dan sudah menjalankannya otomatis orang itu akan berwibawa.
catatan di atas hanya sekedar iseng hanya untuk mengisi waktu agar lebih bermanfaat.

read more...

Kriteria dan Indikator Keterttinggalan

Daerah selalu identik dengan Kabupaten dimana dalam suatu daerah melingkupi kecamatan dan desa. dimana susunannya adalah sebagai berikut

> Provinsi
> Kabupaten
> Kecamatan
> Desa

dimana masing - masing memiliki ruang lingkupnya, untuk menentukan suatu daerah apakah masuk di dalam daerah tertinggal atau daerah maju bisa di lihat berdasarkan kriteria dan indikatornya.

a


KriteriaIndikator
EkonomiPersentase Kel Miskin (%) Sumber dan Tahun Data
Pengeluaran Konsumsi Perkapita (201Sumber dan Tahun Data0)
SDMHarapan Hidup Sumber dan Tahun Data (tahun)
Rata-Rata Lama Sekolah Sumber dan Tahun Data (Thn)
Angka Melek Huruf 2010 Sumber dan Tahun Data  (%)
INFRASTRUKTURJumlah Desa dng Jenis Permukaan Jalan yg Terluas (Sumber dan Tahun Data)Aspal/Beton
Diperkeras
Tanah
Lainnya
% RT Pengguna Listrik (Sumber dan Tahun Data)
% RT Pengguna Telpon (Sumber dan Tahun Data)
% RT Pengguna Air Bersih (Sumber dan Tahun Data)
Jumlah Desa yg mempunyai Pasar Tanpa bangunan Permanen (Sumber dan Tahun Data)
Jml Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk (Sumber dan Tahun Data)
Jumlah Dokter Per 1000 Penduduk (Sumber dan Tahun Data)
Jumlah SD/SMP Per 1000 Penduduk (Sumber dan Tahun Data)
KAPASITAS KELEMBAGAANKKD
AKSESIBILITASRata-rata Jarak dari Kantor Desa/Keluarahan Kekantor Kabupaten/Kota yg Membawahi (Km) (2011)
Akses ke Pelayanan Kesehatan > 5 Km (Jumlah Desa) (Sumber dan Tahun Data)
Akses Ke Pelayanan Pendidikan Dasar (Sumber dan Tahun Data)
KARAKTERISTIK DAERAH% Desa Gempa bumi (Sumber dan Tahun Data)
% Desa Tanah Longsor (Sumber dan Tahun Data)
% Desa Banjir (Sumber dan Tahun Data)
% Desa Bencana Lainnya (Sumber dan Tahun Data)
% Desa di Kawasan Lindung (data di kawasan hutan) (Sumber dan Tahun Data)
% Desa berlahan Kritis (Sumber dan Tahun Data)
% Rata2 Desa Konflik 1 tahun terakhir (Sumber dan Tahun Data)
Table di atas merupakan 6 kriteria dan 27 sub indikator ketertinggalan daerah yang sudah di anggap melampaui rata-rata nasional berdasarkan data yang ada maka daerah tersebut sudah di anggap maju, begitu juga sebaliknya daerah di katakan tertinggal apabila daerah tersebut belum melampaui rata-rata nasional namun itu secara "pengertian Daerah tertinggal"

Secara Ketersediaan data:

data yang selama ini di gunakan dalam menentukan atau mengentaskan suatu daerah bersumber dari susenas, Podes dan kemampuan keuangan daerah, dengan menggunakan Metodologi tertentu.


  • setelah data tersedia langkah berikutnya adalah melakukan standarisasi pada setiap kriteria dan indikator hal ini dilakukan untuk menyamakan format dan bentuk dari data itu sendiri sehingga bisa di perlakukan sama dalam penghitungan, kemudian bisa didaptkan indeks dari masing-masing daerah dimana indeks tersebut_lah yang akan menentukan suatu daerah itu dalam kondisi maju atau tertinggal
  • secara status ketertinggalan terdapat lima (5) status ketertinggalan yang biasa di gunakan yaitu:
      
  • 1.  potensi maju
    2. agak tertinggal
    3. tertinggal
    4. sangat tertinggal
    5. parah

     status di atas di tampilkan dengan menggunakan rumus IF (Jika)

    catatan ini merupakan catatan pribadi yang saya gunakan untuk mengingatkan diri sendiri

    salam kedaerahan
    read more...

    Jumat, 22 Agustus 2014

    RAPAT LANJUTAN PEMBAHASAN KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL BERPOTENSI MAJU TAHUN 2014

    KATA PENGANTAR
    Sebagai bagian pembukaan, Kepala Biro Perencanaan selaku Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari diselenggarakannya  rapat KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL BERPOTENSI MAJU TAHUN 2014 pada hari Jumat/Tanggal 22 Agustus 2014. Dengan penyelenggaraan rapat ini maka akan dibuat rancangan pengentasan 70 Kabupaten DT serta mekanisme pembinaan atau pendampingan bagi DT yang akan entas nanti dan dicantumkan dalam RPP.
    Lalu sambutan dilanjutkan oleh Kepala Bagian Analisis, menyampaikan mengenai kronologis penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Berpotensi Maju Tahun 2014 yang digunakan sebagai dasar pengentasan kabupaten daerah tertinggal dan daftar 70 kabupaten berpotensi maju yang akan dientaskan pada tahun 2014 beserta data-data pendukungnya.

    A.     PEMAPARAN
    1.       Staf Ahli Menteri Bidang Sarana dan Prasarana memaparkan yang antara lain mencakup sebagai berikut :
    a)      Penyampaian daftar 77 Kabupaten Berpotensi Maju 2014 dan 70 Kabupaten DT yang akan dientaskan.
    b)      Kabupaten yang mengusulkan tetap daerah tertinggal.
    c)      Kabupaten DOB, Apakah seluruhnya masuk sebagai DT atau hanya DOB yang memiliki induk yang tertinggal ?
    d)      Kebijakan Exit Strategy pembangunan kabupaten yang terentaskan. (Agar kabupaten terentasakan tahun 2014 masuk pada RPJMN 2015-2019 agar dapat mengalokasikan dana pendampingan selama 3 tahun ke kabupaten terentaskan tahun 2014, sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jendral Anggaran, Kemenkeu).
    Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada paparan (bahan terlampir).
    2.      TA Bagian Analsis Bidang Statistik (KPDT), Memaparkan mengenai hasil perhitungan DT+DOB. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada paparan (bahan terlampir).
    3.       Direktur Dit. KKDT (Bappenas) memaparkan paparan mengenai “Rencana Kebijakan Pembangunan DT Dalam RPJMN 2015-2019” yang antara lain mencakup sebagai berikut :
    1)      Rencana Pengembangan Wilayah RPJMN 2015-2019 dan Pendekatan Upaya Pengurangan Kesenjangan.
    2)      Gambaran Kesenjangan Antar Wilayah.
    3)      Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah 2015-2019
    4)      Isu Strategis Pembangunan Daerah Tertinggal
    5)      Exit Strategy, Gagasan Mekanisme Pembinaan Terhadap DT Terentaskan (Antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten).

    4.       Sekertaris Dirjen Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan) memaparkan yang antara lain mencakup sebagai berikut :
    1)      Penjelasan KKD : Fiscal Capacity, penggunaan kapasitas fiskal tergantung dengan tujuan penggunaan.
    a)      Kapasitas Fiskal untuk perhitungan DAU
    b)      Kapasitas Fiskal untuk perhitungan Pinjaman/Hibah ke Daerah
    c)       Kapasitas Fiskal untuk penanggulangan kemiskinan.
    d)      Kapasitas Fiskal untuk penghitungan DAK (yang digunakan KPDT).
    2)      Untuk Dana Transfer (DAK) apabila masuk sebagai DT otomatis mendapatkan DAK. Keberpihakan pusat terhadap DT adalah melalui DAK (Daftar DT harus masuk RPJMN dan memiliki KKD dengan kategori “Rendah” dan “Rendah Sekali”).
    3)      Belum ada skema untuk pendanaan khusus DT, Daerah yang memenuhi kriteria sesuai yang tertera di dalam PMK/PP/UU yang memungkinkan untuk mendapatkan DAK dan Hibah maka daerah tersebut bisa mendapatkan dana transfer yang ada.
    4)      Perlu ada membentuk formulasi khusus mengenai pendanaan khusus untuk DT.

    B.   Diskusi
    Berdasarkan paparan diatas mengenai Rapat Pembahasan dan Pengolahan Data Kabupaten Berpotensi Maju Tahun 2014 para peserta rapat memberikan respon, tanggapan, masukan atau usulannya sebagai berikut :
    (1)               . Kepala Biro Umum 
    Respon/Tanggapan/Masukan/Usulan :
    a)      Mengenai pembinaan, segera memastikan definisi pembinaan agar bisa segera dibuat rumusan mengenai kegiatan pembinaan bagi DT terentaskan. Bagi Kabupaten DT pembinaan yang diharapkan sebagian besar adalah dalam bentuk fisik. Perlu peningkatan anggaran bagi KPDT untuk melakukan kegiatan pendampingan pada 2015-2019

    (2)   Korprog Deputi II
    Respon/Tanggapan/Masukan/Usulan :
    1)      Berdasarkan perhitungan Bappenas untuk satu peridoe kabinet (diluar pertimbangan politis) apakah memungkinkan untuk mengentaskan seluruh kabupaten DT sisa? Apabila dapat dientaskan ini memungkinkan untuk periode selanjutnya dapat merubah KPDT menjadi Kementerian yang membangun Desa Tertinggal , Transmigrasi dan Daerah Perbatasan sehingga ke depan menjadi lebih kuat fungsinya.
    (3)   . Kepala Biro Hukum dan Humas (KPDT)
    Respon/Tanggapan?Masukan/Usulan :
    1.      Mendefinisikan Kegiatan Pembinaan/Pendampingan DT Terentaskan, terkait dengan penyusunan RPP.
    (4) . Kepala Biro Perencanaan (KPDT)
    Respon/Tanggapan/Masukan/Usulan :
    1)      Apakah DOB bisa didanai secara reguler berdasarkan RPJMN
    2)      Memastikan Kabupaten terentaskan agar dapat didanai melalui kegiatan pendampingan/pembinaan.
    3)      Mendorong Bappenas untuk mensupport Kemenkeu dengan membentuk regulasi mengenai Pendanaan DT dan Pendanaan Pembinaan DT yang Terentaskan.

                           Klarifikasi :
    1)      Direktur KKDT (Bappenas), Definisi Pembinaan dan jenis kegiatan harus tertuang dalam RPP. Sebagai dasar harus melihat gambaran dari setiap DT untuk menyesuaikan jenis kegiatan pembinaan.
    2)      Target pengentasan DT , berdasarkan postur anggaran 2015-2019 ruang gerak pendanaan khusus DT memiliki ruang yang sempit sehingga sulit untuk mengentaskan 100% DT yang ada. Perlu peningkatan koordinasi dengan sektor-sektor lain terkait dengan terget-target K/L lain ( PU (infra Jalan), ESDM (rasio elektrifikasi), Kemenkeu , dll. ). Untuk kebijakan pendanaan DT menunggu perkembangan revisi APBN (Januari) dan Perpres Penetapan DT.
    3)      Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan (Kemenkeu) , Terminologi pendanaan bagi daerah bahwa pusat adalah sebagai pembina tanpa melihat daerah tersebut DT atau Non-DT. Pembinaan pendanaan sesuai dengan fungsi K/L di masing-masing sektor. Apabila sesuai dengan sektornya K/L tersebut berhak mendapatkan pendanaan sesuai dengan regulasi yang ada.

    B.   KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT
    Berdasarkan hasil pembahasan, sebagai penutup Sekretaris Menteri PDT menyampaikan arahan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat  sebagai berikut :
    a)      Basis data DT harus yang paling update, segera menyurati Kemenkeu untuk Data KKD Tahun 2013.
    b)      Segera disosialisaskian kepada daerah mengenai updating data DT agar daerah mengetahui posisi mereka.
    c)      RPP dua minggu lagi akan selesai dan akan segera dikirim ke presiden.
    d)      Mengawal Daftar Kabupaten yang terentaskan agar masuk RPJMN 2015-2019 untuk melakukan kegiatan pembinaan/pendampingan.
    e)      Segera akan mengundang DOB dan DT yang menolak entas untuk presentasi memaparkan data.

    f)       Himbauan Direktur KKDT (Bappenas) : Segera mematangkan RPP lalu selanjutnya menyusun Stranas. Dihimbau agar ke depan KPDT memaksimalkan fungsi koordinasi dengan K/L lain. Sinkronisasi dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan DT dengan RPJMN. Mendefinisikan mengenai Pembinaan (jangan fokus hanya dengan bantuan fisik)
    read more...

    Kamis, 17 Juli 2014

    NTB Tertinggi dalam Angka Kematian Ibu

    TRIBUNNEWS.COM, MATARAM - Memiliki ragam kekayaan pariwisata, ternyata tak membuat provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 'sukses' dalam membuat masyarakatnya berkecukupan di bidang kesehatan.
    Hal ini terbukti dari status sebagai daerah dengan tingkat angka kematian ibu dan bayi tertinggi di Indonesia.
    Data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) mengungkapkan, angka kematian bayi menembus 55 jiwa per 1.000 kelahiran. Sementara angka kematian ibu melahirkan 242,9 orang per 100 ribu proses melahirkan.
    Menurut Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Hanibal Hamidi, kondisi tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, apalagi melihat potensi ekonomi yang sebenarnya bisa menunjang tindakan preventif.
    Di sisi lain, status tertinggi dalam angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, membuat provinsi NTB menjadi tuan rumah Jambore Perdesaan Sehat 2013. Tujuan implisitnya tak lain, memberi spirit bagi provinsi beribukota Mataram ini untuk bangkit dan menata diri dalam hal kesehatan ibu dan anak.
    "Tentu saja statistik tersebut mengejutkan, apalagi pada idiom masyarakat, Papua dan Maluku dianggap sebagai daerah dengan level kesehatan rendah. Nyatanya justru NTB yang berstatus itu, padahal di sini banyak potensi ekonomi, terutama pariwisata. Karenanya, keberadaan acara Jambore Perdesaan Sehat bisa menjadi pintu awal agar program kesehatan ibu dan anak menjadi perhatian," kata Hanibal.
    Rendahnya perhatian kesehatan ibu dan anak di provinsi NTB, berkorelasi pada keberdaan gizi buruk. Satu yang tertinggi angka gizi buruk di NTB adalah Kabupaten Lombok Timur. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, dr. Utun Supria mengatakan, angka penderita gizi buruk di daerahnya memang tertinggi di NTB.
    Dari data yang ada periode Januari-Juli 2013, sebanyak 163 orang ditemukan penderita gizi buruk.
    Tingginya kasus gizi buruk ini juga disebabkan faktor tingkat populasi penduduk sangat tinggi. Selain itu, pola kehidupan masyarakat masih minim pengetahuannya dalam mengkonsumsi makanan.
    Pola hidup masyarakat, pendidikan keluarga juga mempengaruhi terjadinya gizi buruk pada anak. Bahkan tidak sedikit keluarga atau orang tua anak menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehingga tidak ada keluarga yang memperhatikan kondisi kesehatan dan mengantarkan anak ke posyandu.
    read more...

    Perdesaan Sehat Solusi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu program dan kebijakan yang digagas Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Peraturan Menteri PDT No. 1 tahun 2013 adalah Pembangunan Perdesaan Sehat.

    Kebijakan ini sesuai dengan amanah Peraturan Presiden no 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 maupun mandat Undang-Undang No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk menetapkan kebijakan dalam kerangka penajaman fokus pembangunan daerah tertinggal, serta mengkoordinasikan pelaksanaannya oleh seluruh pihak terkait.
    “Kebijakan Perdesaan Sehat merupakan pilihan pendekatan penajaman bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal, ” kata Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Hanibal Hamidi, dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu.
    Perdesaan Sehat adalah kegiatan percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan di daerah tertinggal yang dijalankan dalam kerangka program percepatan pembangunan daerah tertinggal.
    Visi perdesaan sehat adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat daerah tertinggal yang setara dengan daerah lainnya dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan pada tahun 2025.
    Visi tersebut dijabarkan menjadi dua misi, yaitu percepatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar berdasar struktur kependudukan di wilayah perdesaan, dan peningkatan keberdayaaan masyarakat melalui pelibatan aktif masyarakat perdesaan dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.
    Menurut dia, kebijakan pembangunan perdesaan sehat diarahkan pada penajaman pilihan prioritas intervensi pembangunan bagi penjaminan ketersediaan dan berfungsinya lima determinan faktor kualitas kesehatan yang disebut dengan lima pilar perdesaan sehat, yaitu dokter puskesmas bagi setiap puskesmas, bidan desa bagi setiap desa, air bersih dan sanitasi bagi setiap rumah tangga, serta gizi seimbang terutama bagi ibu hamil, menyusui, bayi dan balita di seluruh perdesaan di daerah tertinggal.
    Sasaran prioritas lokasi perdesaan Sehat pada 158 Kabupaten Daerah Tertinggal yang memiliki nilai IPM kurang dari 72,2 (sasaran IPM Prioritas Nasional 10 pada tahun 2014) sekaligus memiliki nilai komposit Angka Harapan Hidup kurang dari 68,8 (sasaran AHH rata-rata Daerah Tertinggal pada tahun 2014) berdasarkan basis data Susenas tahun 2010.
    Wilayah “perdesaan” dalam kebijakan pembangunan perdesaan sehat adalah seluruh desa dan antardesa dalam wilayah kerja satu puskesmas.
    read more...