Latest Posts

Kamis, 02 April 2015

Link Download Bahan Sosialisasi Pendampingan Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Download Vidio  setelah muncul link download klik mp4

Untuk materi dan bahan rapat bisa di download pada link di bawah ini :

Download : Bahan Rapat Peserta

Bahan Rapat Peserta : Download

View Download

View Download

View Download
03. Bahan Menteri Keuangan 30 Maret 2015_Revisi.ppt
View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

semoga bisa membantu jika masih ada yang ingin di tanyakan silahkan berikan komentar pada kolom di bawah : salam dari desa
read more...

Selasa, 31 Maret 2015

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

tes
read more...

Senin, 23 Maret 2015

Legislator Apresiasi Gerakan Desa Semesta Kawasan Tertinggal

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Publicapos.com - Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Anwar Pua Geno mengapresiasi program pembangunan sarana dan prasarana desa yang dikucurkan untuk desa-desa tertinggal sesuai program Dirjen Pembangunan Kawasan melalui gerakan pembangunan desa semesta.

"Diharapkan 19.400 dari sekitar 3.000 desa di NTT yang tercatat ada di kawasan hutan yang tertinggal, terpencil, terdepan dengan negara tetangga diberi kesempatan demi meningkatkan ekonomi dan pendapatan keluarga," katanya di Kupang, Sabtu (21/3)

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD NTT itu mengatakan hal tersebut terkait aktivitas Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Johozua M Yoltuwu selama beberapa hari di NTT untuk sosialisasi dan kegiatan lainnya.

Dalam sosialisasi dan seminar itu dikatakan bahwa pengelolaan kawasan hutan atas izin Perum Perhutani, namun pengelolaan hutan hanya terbatas pada pembukaan kebun untuk ditanami tanaman umur pendek seperti jagung, umbi dan kacang.

Menurutnya Kementerian PDTT sudah meminta izin Perum Perhutani untuk pengelolaan kawasan hutan tersebut, namun pengelolaan hutan hanya terbatas pada pembukaan kebun untuk ditanami tanaman umur pendek seperti jagung, umbi dan kacang. Tidak diperbolehkan menanan tanaman umur panjang seperti kopi, cengkih, atau kakao.

"Ini (Pemberdayaan masyarakat) sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," katanya.

Sebab bagaimanpun sebagian besar penduduk di desa hutan adalah petani namun tidak memiliki lahan pertanian sebagai sumber penghidupan sehingga sulit mencapai hidup layak. Apalagi 20 juta di antaranya diketahui sebagai petani miskin.

Karena tidak memiliki lahan, yang kemudian menghambat mereka berkebun dan bertani dan memiliki penghasilan dari hasil panen untuk hidup layak. Ia mengatakan pemberdayaan masyarakat desa sesuai program Presiden Joko Widodo yakni membangun dari pinggiran atau desa.

Dalam sosialisasi itu kata Anwar disebutkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyiapkan lahan bagi 50 juta penduduk yang bermukim di 19.400 desa di kawasan hutan.

¿Mereka akan mengolah lahan untuk peningkatan ekonomi (keluarga) tetapi tidak merusak fungsi hutan,¿ kata Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian PDTT Johozua M Yoltuwu kepada wartawan di Kupang.

Kementerian Desa, kata Johozua M Yoltuwu menegaskan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) siap mengucurkan dana desa pada April 2015. Peluncuran dana desa bakal dilakukan Presiden Joko Widodo.

Ia menyebutkan besaran dana desa bervariasi antara Rp240 juta sampai Rp270 juta. "Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan besaran dana desa bervariasi tergantung kondisi geografis, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan.

¿Tahap pertama dikucurkan sebesar Rp4,1 miliar dikirim ke rekening Pemda kemudian diteruskan ke rekening desa,¿ katanya.

Sedangkan total dana desa tahun ini berjumlahRp20,1 trilun. Ia menyebutkan kepala desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dana tersebut. Nantinya pengelolaan dana desa mulai dari musyawarah untuk menentukan pekerjaan yang dibiayai dana tersebut.

Ia mencontohkan dana desa dimanfaatkan untuk pekerjaan seperti membangun tambatan perahu, revitalisasi pasar atau bantuan ekonomi produktif (tgh/ant)
http://www.publicapos.com/nasional/6628-legislator-apresiasi-gerakan-desa-semesta-kawasan-tertinggal
read more...

Tiap Desa Terima Dana Minimal Rp 700 Juta

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan mengucurkan dana desa mulai April mendatang. Pengucuran dilakukan secara bertahap. Jumlah yang diterima tidak sama angka. Tiap desa minimal menerima Rp 700 juta.
“Angka itu merupakan gabungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi jangan salah tafsir, seolah-olah semua dikeluarkan pemerintah pusat. Bahkan ada daerah yang menerima Rp 1 miliar, seperti di Papua. Tergantung kondisi daerah,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar di hadapan 423 kepala desa se-Kabupaten Lamongan, Minggu (22/3).
Ia meminta dana itu dimanfaatkan untuk kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.
“Tahun ini kami luncurkan anggaran secara bertahap. Tahun mendatang akan saya prioritaskan agar anggaran terus meningkat,” imbuhnya.
Kemajuan Berbeda
Dana itu ditargetkan dapat membentuk desa yang potensial, sehingga menjadi gerakan nasional desa mandiri. Agar mandiri, desa harus siap dari segi energi, pendidikan, dan lainnya.
Untuk merintis program itu, Kementerian Desa mendorong pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). “Saya yakin, kalau potensi desa dimaksimalkan, akan meningkatkan ekonomi desa dan masyarakat,” ujar Marwan.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, kemajuan antara daerah yang sudah dan belum memiliki BUMDes, berbeda. “Pasti banyak potensi kreatif masyarakat yang sudah berkembang, tapi market (pasar) belum maksimal. BUMDes bisa jadi solusi,” kata dia.
Sebelum mengunjungi Lamongan, Marwan beserta rombongan meninjau wisata Bukit Jamur di Desa Bungah, Gresik. Kawasan tersebut bekas galian C. Karena menyisakan batu dan padas mirip jamur, lokasi itu kerap didatangi masyarakat untuk berwisata. (K32-59)
read more...

PAKAR: Target Transmigrasi 4 Juta Orang Sulit Tercapai

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Pakar ekonomi Ahmad Erani Yustika menilai program transmigrasi yang akan memindahkan 4 juta orang itu sulit terwujud dengan baik, mengingat pengalaman sebelumnya.
"Transmigrasi dalam 5 tahun harus empat juta orang. Lima tahun lalu, 2009-2014 hanya berhasil 125.000 orang. Ini program raksasa, bebannya berat untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi," kata Erani, Senin (23/3/2015).
Guru besar ilmu ekonomi kelembagaan Universitas Brawijaya itu berpendapat, pekerjaan ini merupakan hal yang sangat sulit dilakukan karena terkait juga dengan pengolahan lahan sebesar sembilan juta hektare bagi para transmigran nantinya.
Terkait dengan pengolahan lahan tersebut, katanya, transmigrasi pada pemerintahan saat ini lebih cenderung digabungkan dengan program reformasi agraria.
"Ini memang sulit dan rumit, pasti itu. Tapi akan lebih baik dijalankan dulu dan dibuat roadmapagar tahu arah programnya seperti apa, karena bagaimanapun program ini harus berjalan," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengungkapkan bahwa presiden menginginkan program itu diutamakan di daerah perbatasan agar lebih cepat berkembang.
Direktorat Peningkatan Kapasitas Manusia dan Masyarakat Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menganggarkan dana Rp1,5 triliun untuk transmigrasi.
Ditargetkan pada tahun ini akan ditempatkan sebanyak 4.005 KK pada sejumlah wilayah transmigrasi di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
read more...

Rabu, 11 Maret 2015

Mendes Yakin Pesantren Bisa Bantu Wujudkan Desa Mandiri

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

JAKARTA - Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam, yang mayoritas berada di desa, mempunyai peran besar dalam mendukung terwujudnya desa mandiri sebagai salah satu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Menurut Menteri Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, peran pondok pesantren dalam pembangunan selama ini, tidak bisa dipandang sebelah mata.
"Mulai pada masa kemerdekaan sampai sekarang, pesantren selalu memiliki peranan dalam proses berbangsa dan bernegara," ujar Menteri Marwan, kepada wartawan, di Jakarta, Senin, (9/3/2015).
Posisi pesantren yang mayoritas berada di desa, menurut Marwan, bisa dijadikan pusat pelatihan dan pengembangan untuk mempersiapkan SDM yang siap pakai dengan tetap menjaga kearifan lokal daerah setempat.
"Sejak dulu, pondok pesantren selalu mempunyai program pelatihan dan pengembangan SDM untuk masyarakat di sekitar pesantren," ujarnya.
Kementerian Desa akan mengkaji beberapa pesantren yang mempunyai beberapa bidang khusus untuk dijadikan sebagai pusat pelatihan dan pengembangan SDM.
"Ya nanti kita akan kaji, beberapa pesantren yang mempunyai beberapa keunggulan khusus untuk kita jadikan sebagai pusat pelatihan dan bisa membantu mewujudkan Desa Mandiri di sekitar Pesantren," tandasnya.
Politikus PKB itu mencontohkan, Pesantren Al-Ittifaq yang berdiri di pedalaman kaki Gunung Patuha, Bandung, yang memberikan pelajaran agribisnis terhadap para santrinya.
"Jadi santri yang ada disana tidak hanya belajar agama tapi juga belajar wirausaha desa yang dikelola secara modern tanpa meninggalkan cirikhas lokal," ujarnya.
Untuk diketahui, dengan memberikan ilmu agrobisnis kepada para santri, pesantren Al-Ittifaq dibawah asuhan KH Fuad Affandi telah berhasil memasok hasil pertanian ke supermarket dan ke pasar-pasar menengah di kota Jakarta, Bandung dan sekitarnya.
Dengan melibatkan sekitar 700 santri beserta lima kelompok tani di Kecamatan Rancabali dan Kecamatan Ciwidey, Koperasi Al-Ittifaq kini mewujud sebagai lembaga keagamaan yang mandiri. Para santri yang belajar pun tidak perlu membawa bekal untuk mengaji di pesantren tersebut.


read more...

Bonus Demografi Bakal Untungkan Dunia Perfilman

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
JAKARTA - Bisnis perfilman yang belakangan terlihat semakin "lesu" diharapkan mampu bangkit kembali dengan adanya bonus demografi. Kondisi ini diperkirakan akan terjadi pada kurun 2020—2030.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, momentum ini diharapkan mampu menghidupkan kembali gairah perfilman nasional.

"Bonus Demografi ini kan terjadi mayoritas di desa-desa, warga desa akan semakin didominasi penduduk produktif di masa yang akan datang," ungkap Marwan, saat menghadiri Gala Premiere Kok Putusin Gue?, yang dibintangi duo The Virgin di Epicentrum XXI, Kuningan Jakarta Selatan, Senin (9/3/2015) malam.

Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi di tahun 2020-2030. Saat itu, penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 180 juta, sementara non-produktif 60 juta.

Bonus demografi akan menghadapkan penduduk usia angkatan kerja (15—64 tahun) mencapai 70%. Sisanya, 30%, adalah penduduk yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan diatas 65 tahun).

Oleh karena itu, lanjut Marwan, kondisi tersebut seyogyanya bisa dimanfaatkan dengan menambah frekuensi penyanangan film di desa-desa dengan membuka layar tancap. "Saya sangat setuju dengan layar tancap. Itu sebagai cara utk menaikkan gairah perfilman nasional. Kenapa ibu-ibu sekarang suka nonton sinetron? Karena tidak ada pilihan lain," ujarnya.

Menurut dia, untuk memutar sebuah film tidak harus digelar secara permanen di pusat-pusat perbelanjaan seperti yang tersedia di kota-kota besar. Pasalnya, pemutaran film juga bisa dilakukan melalui layar tancap di desa.

"Ada mal atau tidak ada mal itu tak ada kaitannya dengan film. Apalagi bonus demograsi itu adanya di desa-desa atau daerah. Saya saat kecil di kecamatan saya ada dua bioskop, dan keduanya ramai dikunjungi warga," kenang Marwan.

Marwan berpendapat, produksi perfilman nasional belakangan ini cenderung mengalami kemunduran, baik dari segi bisnis maupun kualitas. Karena itu, dia juga berharap agar ke depan para pebisnis perfilman dapat menyajikan hasil karya yang dapat memberikan pembejalaran positif bagi masyarakat luas.

"Saya sendiri merasa kurang puas karena perkembangan industri perfilman yang lambat dan belum ada film spektakuler, seperti dulu ada film Cut Nyak Dien yang spektakuler. Jangan hanya film horor, harus ada edukasi yang terus menerus dikembangkan secara positif kepada masyarakat," papar Marwan.

Selain dapat menumbuhkan kembali gairah perfilman, penayangan film hingga tingkat desa juga diyakini mampu menyerap tenaga kerja yang secara otomatis akan menaikkan ekonomi masyarakat desa.

"Selain menyajikan hiburan bagi masyarakat desa, juga bisa menaikkan pendapatan bagi warga desa setempat. Karena itu, saya kira positif juga dibangun di daerah. Di sisi lain nanti juga sangat membantu sosialisasi program pemerintah," pungkas dia. 


(alv)
http://lifestyle.sindonews.com/read/974600/158/bonus-demografi-bakal-untungkan-dunia-perfilman-1425976053
read more...

Ekonomi Kreatif Dorong Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
JAKARTA - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan menggerakkan ekonomi kreatif di daerah tertinggal. Ekonomi kreatif akan memberikan sumber penghidupan baru di daerah tertinggal. 

Menteri Desa PDTT Marwan Jafar mengatakan, pihaknya akan mendorong pengembangan ekonomi kreatif di daerah tertinggal. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. 

Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, daerah tertinggal memiliki keunikan budaya yang sudah berlangsung turun-temurun bahkan menjadi sumber penghidupan masyarakatnya selama ini. ”Tentunya hal ini merupakan potensi yang bisa dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi kreatif untuk menggerakkan ekonomi setempat serta mengangkat kesejahteraan masyarakatnya,” katanya di Kantor Kemendes PDTT kemarin. 

Politikus PKB ini menjelaskan, ekonomi kreatif bersumber dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Peranan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional terus meningkat. Pada tahun 2013 kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 6,9% tahun 2014 menjadi 7,65% dan tahun ini diperkirakan 8-9%.

 Data ini menunjukkan perilaku konsumtif terhadap produk ekonomi kreatif terus meningkat seiring dengan perilaku masyarakat yang memasukkan unsur keunikan budaya serta daya kreativitas yang tinggi pada setiap unsur kehidupannya. Dia mengungkapkan, fenomena ini menjadi insentif bagi masyarakat daerah tertinggal untuk mewujudkan ide-ide kreatif dalam mengolah sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis tinggi karena keunikan dan daya kreativitasnya. 

Terlebih lagi, lanjutnya, produk ekonomi kreatif yang saat ini cukup diminati konsumen domestik dan global banyak yang bisa dikembangkan masyarakat daerah tertinggal seperti batik, ukiran, bordir, kaligrafi, aksesori, produk kulit, dan makanan ringan. ”Yang penting produk tersebut ada muatan corak budaya atau citarasa khas daerah yang membuatnya unik menarik di mata konsumen, bisa dijadikan suvenir, hadiah atau semacamnya,” tambahnya. 

Ketua Lembaga Kajian Ekonomi Nusantara (L-KEN) Didin S Damanhuri berpendapat, visi Nawacita untuk membangun perdesaan dimungkinkan menemui hambatan. Menurut dia, penyebabnya karena lingkungan strategis ekonomi global yang tidak menguntungkan. Perspektif Nawacita dengan nuansa mewujudkan pembangunan dari daerah pinggiran bisa terancam. 

”Ini merupakan paradigma yang menentang arus terhadap pertumbuhan ekonomi tinggi yang menimbulkan ketimpangan meski akan ada kucuran dana APBN ke setiap desa rata-rata sekitar Rp1,2 miliar atau total hampir Rp20 triliun,” ujarnya.

Neneng zubaidah

http://www.koran-sindo.com/read/974429/149/ekonomi-kreatif-dorong-pembangunan-daerah-tertinggal-1425958812
read more...

Kamis, 12 Februari 2015

Ternyata, Masih Banyak Desa Tertinggal di Daerah Maju

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Miriam S Haryani, mengungkapkan, banyak desa tertinggal berada di daerah atau kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Sayangnya, desa tertinggal di daerah maju ini luput dari pendataan.  

"Di kabupaten yang sudah maju pun masih ada desa tertinggal. Contohnya seperti di Indramayu, dan Cirebon. Di sana masih ada desa tertinggal. Jadi, tidak semua daerah kabupaten maju dapat dikategorikan tidak memiliki desa tertinggal," lanjut Yani saat sesi tanya jawab Rapat Kerja Komisi V dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Selasa (10/2/2015).

Hal senada diungkapkan anggota Komisi V DPR RI lainnya, Gatot Sudjito. Menurut Gatot, tidak semua desa di kabupaten yang maju pasti makmur. Pemerintah perlu memetakan kembali lokasi desa tertinggal agar terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi desa-desa tertinggal.

"Mari kita petakan lagi desa mana saja yang tertinggal. Tidak bisa jadi parameter kalau suatu daerah sudah maju, tidak ada desa tertinggalnya," ujar Gatot.

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dari total 74.050 desa, jumlah desa dengan kondisi tertinggal masih sebesar 17.268. Sementara daerah tertinggal terbanyak terdapat di Papua dengan 27,05 persen dari 122 daerah tertinggal. Disusul oleh Maluku, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Bali, serta Jawa.

Dalam kenyataannya, jumlah desa dan daerah tertinggal di Indonesia lebih banyak lagi. Terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Di kedua wilayah ini, masih banyak desa dan daerah tertinggal yang luput didata oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kurangi desa tertinggal

Menanggapi hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Fajar, meminta bantuan dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR RI, khususnya komisi V untuk turut memetakan desa-desa mana saja yang tertinggal, meskipun kabupaten tersebut maju.

Untuk mengatasi permasalahan desa tertinggal, Marwan berencana untuk mengurangi jumlah desa tertinggal tersebut sebanyak 5.000 desa hingga 2019.

"Kita akan berikan dana ke 74.000 desa di Indonesia. Kita sudah mengajukan Rp 19,6 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar pada 2015. Nantinya tiap daerah (kabupaten) kira-kira dapat Rp 240 miliar. Dana tersebut bisa dipakai sesuai kebutuhan desa, seperti infrastruktur, irigasi, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," ujar  Marwan saat Rapat Kerja Komisi V dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (10/02/2015).

Marwan melanjutkan, pemerintah juga akan memberikan program pendampingan kepada desa agar perekonomian masyarakat menjadi lebih maju.

"Kita akan melakukan pedampingan serta pengembangan agar suatu desa menjadi desa mandiri. Kita berencana meningkatkan jumlah desa mandiri sebanyak 2.000 desa," tukas Marwan.

Dengan pembangunan dan pemberdayaan desa, Marwan menargetkan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal berkurang menjadi 12,5 persen pada 2019 dan indeks pembangunan manusia minimal 71,5 persen. Selain itu, Marwan juga menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi meningkat 7,35 persen.
http://properti.kompas.com/read/2015/02/11/180000921/Ternyata.Masih.Banyak.Desa.Tertinggal.di.Daerah.Maju?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
read more...