Gaji Dirimu Sendiri

Latest Posts

Monday, 9 October 2017

Sinergi Membangun Negeri

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kemendes PDTT,  Kementan dan Kementerian BUMN melalui Bank Mandiri bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan para petani di desa melalui program Kartu Tani. Peluncuran Kartu Tani ini dilakukan di desa Medanglayang,  kec. Panumbangan Kab.  Ciamis,  Jawa Barat.

Acara yang dihadiri oleh Mendes PDTT Eko Sandjojo,  Mentan Amran Sulaiman,  Menteri BUMN rini Soemarno dan Wagub Jabar Deddy Mizwar dirangkai dengan beberapa acara. 

Diantaranya Panen padi,  peresmian korporatisasi petani,  pemberian CSR kepada BUMDes,  dan mengunjungi booth BUMDes (9/10/17)















📷: Fanda / Humas Kemendes PDTT

read more...

Wednesday, 27 September 2017

Celaka Benar! Warga Tana Karang Hanya Mengharapkan Air Daris Sumur Tua

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Laporan wartawan Pos Kupang, Robert Ropo
POS KUPANG.COM, WAINGAPU - Sebanyak 60 kepala keluarga (KK) dengan 300 lebih jiwa di dusun Tana Karang, Desa Binu Dita, Kecamatan Nggoa, Kabupaten Sumba Timur setiap tahun selalu menderita kekurangan air bersih.
Untuk memperoleh air bersih warga pun terpaksa berjalan kaki sekitar 5 kilometer (KM) untuk memperoleh air bersih di mata air Payeno.
Demikian pengakuan warga setempat, Herman Walung Makehi, Yulius Hanawil Rambang, Yohanis Rambu Makehi dan warga lainya ketika ditemui Pos Kupang di kampung Tana Karang, Minggu (24/9/2017).
Herman Walung Makehi mengatakan, selama musim kemarau warga awalnya mengharapkan satu unit sumur tua dengan kedalaman sekitar 40 meter.
Air dari sumur itu, kata Yulius digunakan oleh warga sekampung itu untuk mandi, cuci dan minum. Selain itu juga untuk memandikan ternak kuda dan sumber air minum untuk ternak.
Herman mengatakan kini, karena musim kemarau yang berkepanjangan air di sumur tersebut tak mampu lagi dan sudah terancam kering, sehingga warga pun terpaksa harus berjalan kaki dengan menempuh jarak sekitar 5 kilometer untuk memperoleh air bersih di mata air Payeno.
Menurut wartawa, banyak pejabat yang datang hanya melihat di wilayah desa Prai Paha yang memiliki persawahan dan berkelimpahan air, namun mereka tidak melihat penderitaan warga Desa Binu Dita, dusun Tana Karang yang ada di balik bukit ini.
Warga meminta kepada pemerintah untuk memberikan bantuan berupa embung atau bak penampung air di setiap kampung di desa Binu Dita atau pun sumur bor.
"Permintaan kami masyarakat desa Binu Dita terlebih khusus di dusun Tana Karang agar pemerintah bantu kami masyarakat bangun bak penampung air setiap kampung, Sumur bor dan embung. Biar kami tidak menderita seperti ini," ungkap Yulius. (*)
read more...

Dana Desa, Sumber Pendanaan Strategis Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Perubahan iklim, permasalahan lingkungan yang dihadapi masyarakat dunia saat ini. Foto: Rhett Butler/Mongaba
Perubahan iklim merupakan dampak dari bumi yang semakin panas (global warming), akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang utamanya disebabkan aktivitas manusia. Data dan fakta menunjukan perubahan iklim sudah terjadi, dengan laju lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya.[1]
Perubahan iklim pun telah menjadi ancaman serius bagi keberadaan makhluk hidup di bumi. Meningkatnya frekuensi cuaca/iklim ekstrim (angin puting beliung, badai topan, siklon tropis, tanah longsor, kekeringan, banjir dan sebagainya). Mencairnya es kutub/gletser yang menyebabkan peningkatan muka air laut (potensi ancaman bagi punahnya spesies binatang kutub dan tenggelamnya pulau-pulau), serta masih banyak dampak negatif lainnya.
Kini fokus dunia tertuju pada upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dengan komitmen yang kuat dan berkelanjutan, khususnya di tingkat tataran negara yang turut berkomitmen menurunkan emisi GRK.
Mengacu kepada kesepakatan Paris, [2] Presiden RI dalam penyampaian Intended Nationally Determined Contribution (INDC) menargetkan penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional. [3] Untuk membuat komitmen ini menjadi nyata, Indonesia memerlukan perencanaan dengan regulasi dan pendanaan yang terencana.
Terkait regulasi, Indonesia telah sejak lama mengeluarkannya, melalui Peraturan Presiden Nomor 61/2011 tentang rencana Aksi Nasional penurunan Emisi GRK, Peraturan Presiden Nomor 62/2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut; dan Peraturan Menteri LHK dan Kehutanan nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
Agar tujuan INDC tercapai, pun perlu didukung oleh alokasi anggaran yang stabil dan berkelanjutan. Di Indonesia, pendanaan selama terbagi dalam dua sumber, pertama bantuan negara-negara maju (multilateral dan bilateral), kedua lewat pendanaan dalam negeri sendiri.
Setidaknya di tahun 2011, belanja negara merupakan mekanisme utama yang digunakan untuk menyalurkan pendanaan yang bersumber dari APBN, plus dana internasional yang diterima pemerintah pusat (total Rp 6 triliun atau USD 678 juta).
Selanjutnya aliran dana ini dikucurkan oleh kementerian dan lembaga di tingkat pusat (97 persen), sementara proporsi pengeluaran untuk pemerintah daerah masih sangat kecil.[4]
sumber: mongabay.com
read more...

2018, Pemkab Bangka Akan Tata Lingkungan Air Anyut Sungailiat

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataaan Ruang dan Perhubungan akan menata kawasan Lingkungan Air Anyut Kelurahan Kuday Kecamatan Sungailiat.
Penataan ini dilakukan dengan memperlebar jalan dan memindahkan trotoar di atas saluran air.
Rencana penataan Lingkungan Air Anyut ini menurut Sekda Bangka H Fery Insani akan dilaksanakan pada tahun 2018.
"Air Anyut itu bagian yang akan kita tata tahun depan sehingga menjadi bersih selama ini kumuhkan," kata Fery kepada bangkapos.com, Sabtu (23/9/2017) saat memantau pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Eks Terminal Sungailiat.
Selain itu juga di depan Timah Raya yang sudah menjamur pedagang buah tahun 2018 akan ditata oleh Pemkab Bangka.
Dikatakannya, pada tahun 2018 kawasan pemukiman kumuh di Sungailiat sudah dihilangkan termasuk Pasar Inpres dimana tahun depan akan dibangun pasar tetapi tanahnya harus dinaikan dulu.
Fery berharap, PT Timah Tbk bisa memberikan lahan di atas Pasar Inpres karena akan dibikin embung. Pembangunan embung ini untuk mengatasi banjir yang terjadi di Pasar Inpres.
"Jadi banjir di Pasar Inpres itu solusinya adalah dibikin embung di atasnya di daerah Kemujan itu lahan PT Timah. Kalau PT Timah memberikan lahan itu kita akan bangun sekitar dua hektar," jelas Fery.
Dia menilai jika sudah dibangun embung banjir yang terjadi di lokasi Pasar Inpres bisa diatasi.
sumber:tribunnews
read more...

Tiap Desa di Garut Wajib Miliki Embung untuk Cegah Kekeringan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Garut - Pemkab Garut mewajibkan seluruh desa di wilayahnya memiliki kolam penampung air atau embung guna mengantisipasi kekeringan jangka panjang. Program tersebut bakal digulirkan mulai 2018 mendatang.

"Nama programnya Embung Desa. Setiap desa wajib memiliki embung-embung di pusat pedesaan, agar warga tidak kesulitan cari air bersih," kata Kabid Pemerintahan Desa Pemkab Garut Asep Mulyana di Lapangan Setda, Jalan Pembangunan, Kabupaten Garut, Jabar, Rabu (27/9/2017).

Garut memiliki sebanyak 424 desa. Asep menjelaskan embung di tiap desa tersebut bertujuan agar warga tidak kesulitan mencari air bersih saat musim kemarau yang berdampak kekeringan.

"Nanti desa yang akan membangun. Kan ada dana desa. Proses pengerjaannya pun nanti sama aparat desa," ujarnya.

Selain berguna saat musim kemarau, embung ini bermanfaat untuk mengairi lahan pertanian masyarakat. "Intinya, program ini digulirkan untuk menanggulangi kekeringan di Garut," ucap Asep. 
(bbn/bbn)

read more...

Mendes Minta Dana Desa Untuk Bangun Embung

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Embung air itu bukan hanya diperlukan pertanian, tapi setiap embung yang jadi, pemerintah akan membagikan pompa air gratis, bibit ikan gratis sehingga embung tersebut menjadi sumber protein hewan yang murah bagi masyarakat desa." 

Palu (ANTARA News) - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo meminta para bupati di seluruh daerah agar memanfaatkan sekitar Rp200 s/d Rp500 juta Dana Desa (DD) untuk membangun embung air.

Eko Putro saat berkunjung ke Parigi Moutong di lokasi Gelar Teknologi Tepat Guna, Rabu, mengatakan bahwa embung air desa bukan hanya digunakan untuk pertanian tetapi juga embung air dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain oleh masyarakat di desa setempat.

Menurutnya, campur tangan pembangunan embung air desa menggunakan dana desa cukup efisien dilakukan, hal ini tidak lain untuk kepentingan warga masyarakat desa.

"Embung air itu bukan hanya diperlukan pertanian, tapi setiap embung yang jadi, pemerintah akan membagikan pompa air gratis, bibit ikan gratis sehingga embung tersebut menjadi sumber protein hewan yang murah bagi masyarakat desa," jelas Eko.

Embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air baik sungai maupun danau.

Embung digunakan berfungsi untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir serta dapat berfungsi sebagai pengairan.

Sebagaimana nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berkomitmen membangun dari desa untuk kesejahteraan masyarakat, lewat dana desa yang dikucurkan maka desa dituntut mandiri dengan membentuk sejumlah perangkat-perangkat pendukung untuk meningkatkan kualitas produksi masyarakat.

Selain embung, Menteri Eko Putro juga meminta agar dana desa senilai Rp50 juta dimanfaatkan untuk pembangunan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diarahkan menjadi lembaga perekonominan desa untuk mengakomodir hasil produk masyarakat.

"Saya harap Rp50 juta minimun dari dana desa dipakai membentuk Badan Usaha Milik Desa nanti pemerintah pusat akan mendampingi melalui PT Mitra Bumdes Nusantara yang akan dibangun di setiap desa," katanya.

Eko mengatakan tujuan mitra Bumdes tersebut untuk mendampingi setiap Bumdes yang jadi dan memberikan komoditi bersubsidi seperti gas, pupuk dan sembako lainnnya serta hibah-hibah pemerintah lainnya.
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2017
sumber: antaranews
read more...

Komisi A Imbau Pemdes Tak Gunakan APBDes untuk Penyertaan Modal

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

MALANGVOICE – Komisi A DPRD Kabupaten Malang mengimbau pemerintah desa agar tidak menggunakan APBDes untuk penyertaan modal. Pasalnya, banyak temuan di lapangan bahwa penyertaan modal tersebut tidak berjalan sesuai harapan.
Anggota Komisi A, Zia Ulhaq, mengatakan, penyertaan modal kerapkali macet, seperti di sektor simpan pinjam koperasi atau jual beli pupuk subsidi. Kendati, kata dia, statusnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“Temuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, banyak yang macet. Bumdes tujuannya untuk menghasilkan pendapatan lain untuk desa, bukan sebaliknya,” kata dia, kepada MVoice, Sabtu (23/9).
Apalagi, tidak sedikit kebijakan penyertaan modal tersebut belum dibarengi dengan Peraturan Desa (Perdes). Namun, tidak semua desa memiliki Bumdes, akan tetapi hal tersebut patut dihindari.
Pihaknya lebih menyarankan Bumdes fokus pengembangan wisata berbasis desa. Keberhasilan Desa Pujon Kidul mengembangkan wisata desa patut dicontoh desa-desa lain. Pemerintah desa, lanjut dia, harus lebih kreatif dan menggali potensi di desanya.
“APBDes yang digunakan untuk pengembangan potensi desa dampaknya lebih terasa dan ini bagus untuk kemandirian desa ke depannya,” jelasnya.
Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap dua hampir sepenuhnya tersalurkan ke desa. ADD sendiri menjadi wewenang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sedangkan, Dana Desa di Badan Keuangan Daerah.
“Kami harap, ADD dan DD mampu dimanfaatkan sebaik mungkin. Selain untuk kepentingan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” papar dia.
Pihaknya juga meminta Inspektorat agar meningkatkan pengawasan dalam penggunaan APBDes, sehingga tidak ada lagi kasus penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang di desa.(Der/Yei)
Sumber: malangvoice
read more...

Tiga Badan Usaha Milik Desa di Malaka Dapat Mobil Pikap

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Aris Ninu
POS KUPANG. COM, BETUN - Tiga Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Alas,
Wehali dan Umutnana mendapatkan bantuan mobil pikap dari Kementerian Desa, Pembangu
nan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Ketiga mobil pikap ini selanjutnya akan dikelola masing-masing Bumdes untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat guna dijual di pasar.
Sebelum diserahkan kepada desa, ke-3 mobil pikap ini diberkati terlebih dahulu oleh Romo Pius Nahak, Pr di lapangan Haitumuk bersama 15 Traktor dan 1 unit mobil penerangan BKKBN.
Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran mengingatkan para kepala desa penerima bantuan mobil pikap agar memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik.
Jika bantuan yang diberikan mampu dimanfaatkan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan desa lain juga akan mendapat bantuan serupa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
"Gunakan dengan baik dan layani masyarakat dengan baik. Jika pemerintah pusat melihat bantuan yang diberikan mampu dimanfaatkan dengan baik, maka desa lain juga bisa mendapatkan bantuan yang sama," ungkap bupati Stef.
Secara terpisah, Kepala Desa Wehali, Johanes Roby Tey Seran mengatakan, mobil bantuan kementerian yang diterima akan dikelolah oleh Bumdes Wehali untuk mengangkut hasil bumi milik masyarakat dan juga mengangkut tenda dan kursi.
"Di desa Wehali ada pasar Beabuk, pasar mingguan Betun dan pasar Motamasin yang sebentar lagi akan diresmikan. Kita akan gunakan mobil bantuan ini untuk mendrop hasil bumi masyarakat ke-3 pasar ini untuk dijual. Selain itu, Bumdes Wehali juga akan menawarkan jasa tenda dan kursi yang nantinya diangkut dengan mobil ini. Dalam waktu dekat kita akan lakukan pengadaan tenda dan kursi," ungkap Roby kepada pos kupang, Sabtu (23/9/2017) di kediamannya. (*)
SUMBER: POS KUPANG
read more...

Tuesday, 18 July 2017

Tahun Ini, Embung Amin Jaya Mulai Dibangun

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


PROKAL.CO
PANGKALAN BANTENG-Setelah menunggu sekitar dua tahun, sejak mulai dimunculkan tahun 2015 lalu, keinginan warga Amin Jaya untuk membangun embung penampung air di wilayahnya  akan segera terwujud. Desa yang selalu menjadi langganan kekeringan saat musim kemarau ini, dipastikan mendapat proyek pembangunan embung di tahun ini. 
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kobar, Erdi Setiawan , minggu (16/7) siang. Menurutnya, pembangunan embung direncanakan secara bertahab, pasalnya lokasi yang sebelumnya diperkirakan hanya seluas satu hektare, ternyata membengkak menjadi sekitar empat hektare lebih. ”Ternyata lokasinya lebih luas, sekitar empat hektare lebih. Beberapa hari lalu kita cek lokasi,”ungkapnya. 
Dijelaskan Erdi, dengan kondisi itu, program akan direview ulang dan kapasitas pembangunan embung tersebut akan diperbesar. Namun masyarakat harus bersabar karena pelaksanaanya harus dilakukan bertahab. 
”Mungkin desainnya akan direview ulang, tapi awal pelaksanaanya tetap tahun ini (2017), dan target perampungan sekitar tiga tahun ke depan,”tegasnya. 
Lebih lanjut Erdi menjelaskan, dengan luasan mencapai empat hektare, maka biaya yang akan dikucurkan diperkirakan juga semakin besar. Selanjutnya manfaat lebih dari embung juga akan lebih besar pula.  ”Tahab awal ini masuk sekitar Rp 150 juta dulu, tapi akan ditambah lagi karena potensinya sangat besar. Jangan sampai lokasi ini disia-siakan,”imbuhnya. 
Sementara itu, dari tinjauan lokasi beberapa hari lalu didapati bahwa, selain lokasi yang merupakan rawa yang selalu tergenang, terdapat pula mata air besar yang terus mengeluarkan air sepanjang tahun di sekitar tempar rencana pembangunan embung tersebut. 
”Sangat disayangkan bila ini tidak dikelola dengan baik, karena fungsi embung tidak hanya untuk penampung air namun juga memiliki fungsi sebagai konservasi perairan dan juga lingkungan di sekitarnya,”pungkas Erdi Setiawan. (sla/gus)


read more...

Tuesday, 11 July 2017

Rencana Normalisasi dan Pembuatan Embung di Belinyu Secepatnya Dilaksanakan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Laporan Wartawan Bangka Pos Riyadi
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Herman CH mengungkapkan, penanganan saluran pembuangan dari empat titik plat dekker di jalan nasional Belinyu, akan dilakukan secepatnya.
Sekda Bangka Feri Insani sudah mengarahkan DPU untuk mengambil langkah antisipasi tersebut di lapangan.
"Antisipasi dan penanganan saluran air dari plat dekker jalan nasional Belinyu ke arah Jalan Pahlawan 12 hingga sungai Wakba, sudah direncanakan dan Senin (10/7/2017) sudah di petakan dan di evaluasi, kami bersama Pak Sekda (Feri Insani), Plt Kadin PU (Chairil Anwar) dan Camat Belinyu, Pak Asli sudah turun ke lapangan," ujar Herman kepada bangkapos.com Senin (10/7/2017).
Camat Belinyu Asli mengatakan, saluran air dari plat dekker jalan nasional Belinyu sampai Sungai Wakba, rencananya akan di normalisasi, untuk antisipasi banjir.
Selain normalisasi juga akan dibuat embung air, disekitar saluran air.
"Masyarakat yang memiliki lahan kosong, dan bersedia lahan tanahnya dibuat embung, nanti pemerintah yang membuat embungnya, setelah jadi, embungnya itu tetap jadi milik si pemilik tanah, bukan jadi aset pemerintah, yang punya tanah bisa memanfaatkan embung untuk kolam ikan dan lainnya," ujar Asli.(*)
read more...

Karolin Minta Kades Publikasikan Dana Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Bupati Landak Karolin Margret Natasa, memerintahkan seluruh Kepala Desa (Kades) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak untuk segera menyelesaikan Laporan APBDes tahun 2017 dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
"Saya telah memerintahkan seluruh Kades untuk segera menyelesaikan laporan APBDes, dan mempublikasikannya. Ini juga sesuai dengan ketentuan yang diatur UU nomor 6 tahun 2014, dimana Desa wajib membuat laporan penggunaan Dana Desa dan mempublikasikannya kepada masyarakat." ujar Karolin pada Minggu (9/7/2017).
Mantan Anggota DPR RI yang telah menjabat dua periode ini pun menerangkan, selain penyebaran informasi APBDes di Kantor Desa atau tempat umum lainnya. Dari Media Sosial (Medsos) pun merupakan sarana yang efektif dalam penyebarluasan informasi tersebut.
"Pemdes mewajibkan Desa untuk membuat spanduk atau baliho tentang APBDesnya, agar dipasang di Kantor Desa atau tempat umum lainnya. Dalam hal ini,saya menilai media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan sebagainya merupakan sarana efektif dalam menyebarluaskan informasi penggunaan Dana Desa," pintanya.
Disampaikan Karol lagi, tentu itu juga menyangkut partisipasi masyarakat dalam mengawasi realisasi dari Dana Desa itu sendiri. Sehingga Pemerintah Desa tidak mudah terlena dengan jumlah Dana yang besar tersebut. Karena penggunaan dan peruntukannya sudah jelas terpampang.
"Saya berharap, laporan APBDes itu dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama. Agar Dana Desa yang telah berada di Pemerintah Daerah, dapat segera diluncurkan. Sehingga Desa-Desa dapat segera merealisasikan programnya untuk kepentingan kita bersama," pungkasnya.
read more...

Anggota Komisi I DPRD Babel Sherly Minta BUMDes Jangan Loyo

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Sherly Candra SH MH (kanan) bersama rekan melakukan kunjungan kerja dan pertemuan bersama pengurus BUMDes Desa Batu Belubang, Jumat (2/6/2017) lalu.
BANGKAPOS.COM -- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah untuk membantu desa lepas dari ketertinggalan.
Kehadiran BUMDes bertujuan untuk membangkitkan gairah perekonomian desa yang berpotensi menjadi pemasukan yang menjanjikan. 
Anggota Komisi I DPRD Bangka Belitung Sherly Candra SH MH mengharapkan pembangunan desa sebaiknya bersumber dari pendapatan BUMDes.
Menurut politisi dari PDI Perjuangan ini, dikucurkannya dana desa itu hanya sebagai stimulus pembangunan desa, seyogyanya pembangunan desa bersumber dari pendapatan lain yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Hal ini disampaikan Aciu –sapaan akrab Sherly Candra--, setelah Komisi I DPRD Babel sempat melakukan peninjauan lapangan terkait pembangunan desa dan perkembangan BUMDes di Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalanbaru Bangka Tengah, Jumat 2 Juni 2017 lalu.
“Kebetulan bulan lalu kita sempat melihat langsung perkembangan BUMDes di Bangka Tengah. Komisi I DPRD Babel berharap pemerintah daerah mengoptimalkan peran BUMDes ini sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan di desa. BUMDesjangan loyo, teruslah berinovasi untuk membantu pembangunan di desa,” ujar Aciu, Minggu (9/7/2017).
Aciu menjelaskan, Indonesia telah memiliki banyak BUMDes yang sukses. Ia yakin jika BUMDes setiap wilayah dikelola secara baik dan dapat dimaksimalkan dengan menggali apa yang masih belum tersentuh, maka hasilnya akan mampu membawa kemajuan desa.
"BUMDes itu seratus persen milik desa. Uangnya untuk desa dan kebijakan-kebijakan desa. Jika BUMDesnya kaya, maka hasilnya bisa membantu pembangunan infrastruktur di desa. Misalnya bisa bikin jalan (desa) sendiri atau bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak di desa untuk kuliah ke perguruan tinggi," ujarnya.
Menurut Aciu banyak hal yang bisa dilakukan terkait pembangunan BUMDes, hanya saja memang harus diakui bahwa tidak semua Kades dan pengurus BUMDes itu sudah optimal mengembangkan BUMDes. Hanya Kades yang kreatif dan inovatif yang mampu membangun BUMDes menuju kejayaan. (*)
read more...

Monday, 10 July 2017

Embung Sungai Sahut Dijanjikan Sebagai Lokasi Objek Wisata. Apo Iyo Nian…….?

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

BRANDANEWS.CO.ID – Embung Sungai Sahut yang dibangun menghabiskan anggaran Rp 9,8 miliar, banyak soal yang terungkap, tidak saja karena embung itu dibangun di tengah areal perkebunan kelapa sawit, ternyata embung yang dibangun Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI dijanjikan akan dapat dijadikan lokasi objek wisata. Apo  iyo nian ?
 
Apa kata Kepala Desa Sungai Sahut, Husaini seperti  dituturkannya kepada reporter brandanews.co.id, Sabtu (8/7-2017) ketika dijumpai dikediamannya. Ini ceritanya.
 
Menurut Husaini, pembangunan embung itu tersangkut dengan Kepala Desa Sungai Sahut sebelum dirinya menjabat, dan belakangan diketahui kabarnya jika selesai pembanguan embung itu akan dapat dijadikan kawasan objek wisata di daerah ini.
 
“Jika embung itu selesai dibangun nantinya akan dapat dijadikan kawasan objek wisata, dari situlah nanti desa ini dapat mengasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya,” kata Husaini.
 
Karena ceritanya seperti itu, kata Husaini, Ia selaku kepala desa tidak banyak protes apalagi itukan proyeknya pemerintah pusat yang sudah semestinya mendapat dukungan masyarakat. Namun kalau sekarang dianggap ada yang salah karena pembangunannya di tengah areal perkebunan kelapa sawit tentu saya tidak tau persis.
 
Menurut Husaini, di daerah itu tidak ada real persawahan atau perrtanian terkecuali kebun sawit. Untuk diketahui, pembangunan embung itu diatas tanah milik desa seluas 4 hektar yang tidak diganti rugi, dan saya juga harus mengatakan kalau embung itu disekitarnya juga tidak ada aliran anak sungai terkecuali langsung berhadapan dengan kebun sawit milik masyarakat.
 
Tetapi, kata Husaini, ada janji terkait pembangunan embung itu nantinya akan dapat dijadikan kawasan objek wisata. “Ada dua embung tahun 2017 yang dibangun di Kabupaten Merangin, salah satunya di Desa Sungai Sahut,” terangnya.
Informasi lain yang diperoleh brandanews.co.id, warga masyarakat di daerah itu mempertanyakan pembangunan embung yang dilengkapi pintu air sama sekali tidak ada kaitannya dengan areal persawahan karena memang di daerah ini tidak ada.
 
Begitu kata, Supeno (54) warga daerah itu yang sempat dijumpai di Pasar dadakan Margoyoso, menurut Ia, untuk apa embung itu membangun pintu air kalau di daerah itu tidak ada aliran anak sungai.
 
“Kalau musim penghujan atau musim kemarau air yang ada di embung itu mau dialirkan kemana terkecuali ke kebun sawit,” terangnya.
 
Pendapat saya, kata Supeno, pembangunan Embung Sungai Sahut perencanaannya salah sasaran, karena buat apa embung itu dibangun kalau hanya mengandalkan kondisi rawa sementara aliran ketika air diembung itu memblundak tidak diketahui mau dialirkan kemana, dan belum lagi untuk pentingan apa air diembung itu nantinya.
Jelas pembangunan embung tersebut, kara Supeno, bukanlah seperti apa yang diharapkan warga didaerahnya. “Warga disini lebih membutuhkan perbaikan jalan menuju ke sentra produksi ketimbang embung itu,” terangnya.
 
Untuk itu, kata Supeno, saya berharap pembangunan Embung Sungai Sahut yang menelan APBN sebesar Rp 9,8 miliar tahun 2017, dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Komisi V DPR – RI maupun oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU/PERA). (sal/pon/jul)

read more...

Kejari Kalianda Usut Kasus Korupsi Dana Desa 2016 Pesawaran

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kupastuntas.co, Pesawaran – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda hingga kini masih mendalami laporan pengaduan (Lapdu) masyarakat

terkait penggunaan dana desa (DD) tahun 2016 di Kabupaten Pesawaran. Kasi Intel Kejari Kalianda, Angga Dhelayaksa, mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya telah menerima lapdu tentang dugaan tindak pidana korupsi DD yang terjadi pada salah satu desa di Kabupaten Pesawaran.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Angga menyatakan, masih melakukan pendalaman dan penelaahan terhadap laporan itu. “Untuk informasi lebih lanjut belum bisa kita beritahukan secara detail.

Khususnya terkait desa apa dan di kecamatan mana. Sebab saat ini kami masih melakukan pulbaket dan puldata,” jelasnya, kemarin. Menurut Angga, sekecil apapun laporan yang diberikan masyarakat secara resmi terhadap adanya dugaan penyalahgunaan DD, akan segera ditindaklanjuti. “Apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan DD, bisa langsung melaporkan langsung kepada kami secara resmi. Sebab, jika tidak secara resmi maka kami sulit untuk bertindak.

Karena kami bertugas berdasarkan surat perintah,” ujarnya. Angga menegaskan, dalam menangani adanya laporan penggunaan DD, pihak Kejari akan melakukan pemeriksaan secara objektif. “Proses hukum kepada para kepala desa yang terlibat tindak pidana korupsi DD akan terus dilakukan tanpa tebang pilih,” tegasnya. Siapapun kepala desanya, jika memang lapdu yang diberikan masyarakat jelas dan memiliki akurasi data serta bukti adanya

perbuatan melawan hukumnya maka akan tetap diproses secara hukum. Angga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bisa bersama-sama mengawasi pembangunan di desa, khususnya yang dananya menggunakan DD. “Kita minta elemen masyarakat agar dapat melaporkan kepada kami jika mengetahui adanya perbuatan tersebut dan kami sangat terbuka dan siap menindaklanjutinya,” imbuhnya.

 Angga menambahkan, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan laporan penggunaan dana desa yang diduga menyalahi aturan. “Kalau laporan yang masuk ke bagian intel memang msih ada satu laporan, tapi kita belum berkoodinasi dengan Kasi Pidsus, apakah ada juga laporan yang masuk ke bagian Pidsus. Sebab mereka juga memiliki wewenang untuk bertindak jika ada laporan,” paparnya. (Reza)

Kupastuntas.co,
read more...

Dana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

TEMPO.COJakarta - Perubahan status 40 desa menjadi kelurahan di Kabupaten Tangerang gagal disebabkan oleh besarnya dana desa dari pemerintah. "Ini mengubah paradigma masyarakat desa," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad, Senin, 10 Juli 2017.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terus meningkatkan alokasi dana desa. Setiap desa mendapatkan bantuan dana Rp 1 miliar per tahun. Pada 2018 dana desa akan naik menjadi Rp 120 triliun dari Rp 60 triliun pada 2017.

Besarnya bantuan dana desa ini, kata Iskandar, mengubah wajah desa di Kabupaten Tangerang dan pandangan masyarakat desa itu sendiri. "Salah satunya pembangunan infrastruktur desa meningkat dan masyarakat desa ogah berubah menjadi kelurahan."

Pemerintah daerah semakin kesulitan merealisasikan rencana perubahan 40 desa menjadi kelurahan karena harus melalui proses referendum. Referendum dilakukan jika masyarakat menghendaki perubahan. “Jika melihat kenyataan di lapangan saat ini, rasanya sulit mendapatkan suara masyarakat yang mau berubah menjadi kelurahan," kata Iskandar.

Padahal, kata Iskandar, perubahan status desa menjadi kelurahan akan memudahkan layanan terhadap masyarakat. Pemerintah daerah juga kurang berminat karena alasan yang sama. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Banteng Indarto mengatakan, karena terbentur referendum itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang terpaksa merevisi RPJMD perubahan status desa menjadi kelurahan. “Seharusnya aturan perubahan status desa menjadi kelurahan harus diubah." 

Menurut Banteng, aturan itu harus direvisi. “Perubahan status tidak perlu referendum.” Desa yang termasuk wilayah perkotaan, kata dia, seharusnya otomatis menjadi kelurahan. “Payung hukumnya harus dibuat."

TEMPO
read more...

Tukar Link Kumpul Blogger