Latest Posts

Kamis, 10 November 2016

BUMDES Sebagai Motor Penggerak Ekonomi Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pendirian BUM Desa Bertujuan untuk :
a.Meningkatkan perekonomian desa;
b.Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
c.Meningkatkan usaha masyarakat;
d.Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau pihak ketiga;
e.Menciptakan peluang dan jaringan pasar uang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f.Membuka lapangan pekerjaan;
g.Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
h.Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

read more...

Rabu, 19 Oktober 2016

Indeks Desa Membangun 2015

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa

> Pengertian Dan Klasifikasi Desa;

* Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan

* Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan

* Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan

* Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya

* Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Berikut adalah Penjelasan IDM 

read more...

DAFTAR 122 KABUPATEN TERTINGGAL

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

read more...

Minggu, 09 Oktober 2016

Fasilitas Internet Kantor Kepala Desa di Desa Maju dan Tertinggal

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Berdasarkan data BPS Podes 2014 dan target pengentasan desa RPJMN 2015-2019 masih terdapat desa dengan kategori maju dan desa dengan kategori tertinggal yang tidak memiliki fasilitas internet di kantor desa.

Sarana Komunikasi dan informasi di desa sangat-lah di butuhkan mengingat zaman saat ini sudah sangatlah maju dari segi teknologi informasi tidak adanya fasilitas desa seperti internet akan membuat kendala tersendiri pada level desa, karena kurangnya informasi membuat kurangnya pengetahuan dan membawa kepada ketertinggalan.

berikut adalah daftar desa desa baik pada katagori maju maupun di katagori tertinggal yang di kantor kepala desa tidak memiliki fasilitas untuk mengakses internet.



Desa pada kategori maju tanpa fasilitas internet di kantor desa:
Desa pada kategori tertinggal tanpa fasilitas internet di kantor desa:
read more...

Pemerintah Dorong Pembentukan Holding BUMDes

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi



JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Eko Putro Sandjojo membuktikan komitmen mempercepat pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di antaranya dengan mempercepat teknis kerja sama Kementerian DPDTT dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk membantu memberdayakan BUMDes.

“Desa maju yang infrastruktur dasarnya sudah terpenuhi, kami arahkan untuk pengembangan BUMDes yang intinya adalah small holding di level desa,” ujar Eko dalam pesan elektronik yang diterima, Rabu (10/8).

Untuk membangun kerja sama tersebut, dana desa yang mencapai Rp 600-700 juta kata Eko, bisa dimanfaatkan untuk mendirikan satu badan usaha mikro antara desa dengan BNI. Selanjut desa juga bisa bekeja sama dengan Bulog terkait pengadaan sarana pascapanen.

“Problem di Indonesia untuk sektor industri sudah cukup bagus, walaupun masih ada room untuk pengembangan. Tapi ketersediaan pascapanen masih belum ada. Jadi kami akan buat unit pasca panen yang soft di level desa. Yang bisa jadi rekanan Bulog, mungkin seperti beras,” ujar Eko.
Menurut Eko, untuk mengembangkan produk-produk desa, hal yang bisa dilakukan antara lain dengan menerapkan one village one product (satu desa satu produk unggulan). Karena diyakini dapat menarik perhatian investor dan konsumen. Selain itu, sistem tersebut juga dipercaya mampu memperpendek rantai distribusi.

“Di desa-desa kita, satu desa komoditinya macam-macam dan skalanya kecil-kecil, tidak ada economic of skill. Sehingga perlu program one village one product. Bila perlu 10 village one product, nantinya bisa menarik investor untuk juga membantu sarana pasca panen. Kementerian Koperasi dan UMKM juga akan membantu untuk sarana pasca panen ini,” ujar Eko.(gir/jpnn)
read more...

Kemenkop Dan Kemendes Jajaki Pendirian Holding Bumdes-Koperasi

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Semangat membuat holding di lingkungan BUMN menulari Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa PDTT.
Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan sinergi untuk menciptakan holdingkan BUMDES dan koperasi.
Penjajakan kerja sama ini dibahas dalam pertemuan antara Menkop Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga dengan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo di Gedung Smesco RumahKU Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Hadir mendampingi Menteri Puspayoga yakni Sesmenkop Agus Muharram, Deputi bidang Pembiayaan Braman Setyo, Deputi bidang Pengembangan SDM Prakoso BS, dan Dirut LPDB KUMKM Kemas Danial.
"Dalam program-program kita di desa itu peran Kemenkop membantu pendirian koperasi, itu sangat penting dan saya mendapat dukungan Kemenkop yang berperan aktif dan berpartisipasi aktif dalam membangun desa," ujar Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo usai pertemuan.
Eko mengatakan kedua belah pihak sepakat membuat Memorandum of Understanding (MoU) untuk mengikat kerja sama yang digagas bersama tersebut.
Penandatanganan MoU itu akan dilakukan setelah peringatan HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2016.
Ia mengungkapkan pihaknya telah memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai pilot project, sementara daerah lain masih dijajaki dengan melihat potensi yang dimiliki.
"Kita melibatkan peran serta masyarakat termasuk kita minta masukan dari berbagai pihak. Kalau enggak benar bisa disampaikan sehingga ada pengawasan melekat dari masyarakat sendiri," katanya.
Menteri AAGN Puspayoga menambahkan bahwa kerja sama berupa konsolidasi koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) akan membuat usaha milik rakyat semakin kuat.
Teknisnya, saham dari holding atau perusahaan induk yang akan dibentuk bisa berasal dari saham koperasi atau dana desa yang dianggarkan Rp1 miliar dari APBN.
"Koperasi itu kita akan jadikan holding, sahamnya koperasi dan sahamnya milik desa itu sendiri, jadi koperasi bisa kuat dengan membuat holding koperasi itu," jelas dia.
Bentuk konkret dari kerja sama kedua belah pihak ini adalah untuk mendukung program unggulan desa dalam rangka menggerakkan ekonomi pedesaan dengan strategi membentukholding.
"Bumdes ini akan mendorong koperasi sebagai salah satu lembaga yang bisa mengoptimalkan unit-unit di masing-masing desa misalnya potensi pertanian," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo.
Menurut dia, fungsi holding salah satunya untuk mencari peluang pasar di mana Kemenkop tidak hanya bersama dengan Kemendes PDT tapi juga melibatkan mitranya misalnya lembaga pembiayaan perbankan.
"Ini saya harapkan bisa menjadi proyek percontohan yang luar biasa. Kita tidak sendiri tapi melibatkan semua stakeholder lainnya," ucap Braman.
read more...

LANGKAH PERSIAPAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalisasi potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian Bumdes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.
Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.
Untuk mendirikan BUMDes, ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa (terutama kepala desa) sebagai komisaris BUMDes nantinya. Tahapan Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa. Pendirian BUMDes juga dimungkinkan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah Secara umum berdasarkan pengamatan saya, ada tiga tahapan yang bisa dilalui oleh kepala desa bersama pihak panitia pembentukan BUMDes untuk proses pembentukan BUMDes secara ideal. Tahapan-tahapan tersebut adalah :
Tahap I : Membangun kesepakan antar masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah desa atau rembug desa. Dalam hal ini Kepala Desa mengadakan musyawarah desa dengan mengundang Panitia pembentukan BUMDes, anggota BPD dan pemuka masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang ada didesa. Tujuan dalam pertemuan tahap I ini adalah merumuskan hal-hal berikut:
  1. Nama, kedudukan, dan wilayah kerja BUMDes
  2. Maksud dan tujuan pendirian BUMDes
  3. Bentuk badan hukum BUMDes
  4. Sumber permodalan BUMDes
  5. Unit-Unit usaha BUMDes
  6. Organisasi BUMDes
  7. Pengawasan BUMDes
  8. Pertanggungjawaban BUMDes
  9. Jika dipandang perlu membetuk Panitia Ad-hoc perumusan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes.
Secara umum dapat di simpulkan bahwa tujuan dari pertemuan tahap I ini adalah untuk mendesain struktur organisasi. BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya
struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggunganjawab) antar personil atau pengelola BUMDes.
Tahap II Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu kepada rumusan Musyawarah Desa pada Tahap I oleh Penitia Ad-hoc, dengan menyusun dan pengajuan pengesahan terhadap hal-hal berikut:
  1. Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes yang mengacu pada Peraturan Daerah dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku :
  2. Pengesahan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes
  3. Anggaran Dasar BUMDes
  4. Struktur Organisasi dan aturan kelembagaan BUMDes
  5. Tugas dan fungsi pengelola BUMDes
  6. Aturan kerjasama dengan pihak lain
  7. Rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes
Pada tahap ke dua ini point-point yang dibahas juga sekaligus memperjelas kepada semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.
Penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola BUMDes sangat diperlukan untuk dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak memiliki duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.
Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah Tahap III : Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes, dengan aktivitas:
  1. Merumuskan dan menetapkan sistem penggajian dan pengupahan pengelola BUMDes,
  2. Pemilihan pengurus dan pengelola BUMDes
  3. Menyusun sistem informasi pengelolaan BUMDes
  4. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan BUMDes
  5. Penyusunan rencana kerja BUMDes.
Di terakhir banyak point-point yang dibahas, yaitu menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga, yakni kerja sama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.
Selain itu juga dibahas mengenai Menyusun rencana usaha (business plan), yakni Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.
Point lain yang juga dibahas adalah Melakukan proses rekruitmen dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan di dalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawa ke dalam forum rembug desa untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang-orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat.
Selain itu pemberian insentif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu. Besar kecilnya jumlah uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola BUMDes juga harus didasarkan pada tingkat keuntungan yang kemungkinan dapat dicapai. Pemberian imbalan kepada pengelola BUMDes harus semenjak awal disampaikan agar mereka memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pemberian imbalan merupakan ikatan bagi setiap orang untuk memenuhi kinerja yang diminta.
Demikian resume yang saya simpulkan dari berbagai sumber yang menjadi bahan referensi saya dalam menganalisa langkah persiapan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
read more...

Minggu, 26 Juni 2016

Kawasan Transmigrasi Di Perbatasan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

  Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa  memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Kritik mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan para transmigran untuk menggantikan populasi lokal, dan untuk melemahkan gerakan separatis lokal. Program ini beberapa kali menyebabkan persengketaan dan percekcokan, termasuk juga bentrokan antara pendatang dan penduduk asli setempat.
Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru sebagai berikut:
  1. Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan
  2. Mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel)
  3. Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia
  4. Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan
  5. Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan
Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Jakarta, melainkan berdasarkan Kerja sama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran Penduduk Asal (TPA).
Dasar hukum yang digunakan untuk program ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia]] Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 1972)dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Sebelumnya PP Nomor 42 Tahun 1973), ditambah beberapa Keppres dan Inpres pendukung. Syarat untuk menjadi Transmigran :
  1. Warga Negara Indonesia adalah setiap warga negara yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
  2. Berkeluarga dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga.
  3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
  4. Berusia antara 18 sampai dengan 50 tahun sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja sama antar daerah.
  5. Belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah di mana pendaftar berdomisili.
  6. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
  7. Memiliki keterampilan sesuai kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama antar daerah.
  8. Menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagai transmigran.
  9. Lulus seleksi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari Tim yang diberikan wewenang untuk melaksanakan seleksi.
Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Transmigrasi
read more...

Senin, 20 Juni 2016

Naskah Pokok-Pokok Pikiran BUMDES

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


read more...

Rabu, 23 Desember 2015

Budidaya Ikan Berkonsep Sato Umi Terus Diadopsi

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Indonesia terus mengadopsi konsep Sato Umi untuk budidaya ikan berkelanjutan di lahan marginal. Bahkan kini konsep tersebut digandengkan dengan pengembangan technopark perikanan.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pun telah mengujicoba konsep terbaru pengelolaan budidaya perikanan, pesisir, kelautan berkelanjutan melalui teknologi produksi perikanan budidaya ramah lingkungan atau Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA).
Konsep yang kemudian diperkenalkan dengan sebutan Sato Umi ini merupakan hasil kerja sama BPPT dengan North Pacific Marine Science Organization, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan dan Fisheries Research Agency of Japan.
Konsep ini pun telah diterapkan di tiga wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Karawang, Pekalongan, dan Bantaeng. Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Tatang A Taufik juga mengatakan BPPT melihat Sato Umi bisa diintegrasikan dalam program pengembangan technopark.
Untuk ikan yang dibudidayakan, di Karawang dan Pekalongan dilakukan budidaya ikan Nila Salina yang tahan di air payau dengan tingkat keasinan hingga 30 ppt. Sedangkan Bantaeng diproyeksi sebagai sentra produksi regional Sulawesi Selatan Nila Salina.
“Dalam kehidupan dan kegiatan ekonomi harus tetap memperhatikan aspek-aspek lokal. Di Pekalongan implementasi Sato Umi diharapkan bisa mengubah kebudayaan yang dulunya nelayan perikanan tangkap sekarang harus kembangkan sumber daya atau budidaya,” kata Taufik di sela-sela workshop Sato Umi 2015 di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (7/10).
Tatang menambahkan dalam konteks Sato Umi tidak hanya sekadar budidaya tetapi juga harus memelihara lingkungan pesisirnya, kalau tidak budidaya ikan tidak akan berjalan baik.
“Program technopark ditargetkan bisa selesai 3 tahun ini diharapkan bisa beri dampak nyata bagi masyarakat. Ditargetkan tahun 2017 dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Masyarakat pun lanjutnya antusias merespon Sato Umi. Mereka menyadari Sato Umi banyak memberi dampak ekonomi dan perbaikan lingkungan hidup sekitar.
Koordinator Riset Program Sato Umi yang juga Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan BPPT Suhendar Sachoemar mengungkapkan konsep Sato Umi adalah bagaimana suatu kawasan bisa dikelola dengan baik dan berkelanjutan.
“Yang tidak produktif jadi produktif yang belum produktif bisa ditingkatkan lagi produktivitasnya dengan cara berkelanjutan dan berkonsep technopark. Di sisi lain kesejahteraan masyarakat pesisir juga terjadi,” paparnya.
Sumber: Suara Pembaruan
read more...

Minggu, 20 Desember 2015

Genjot Pembangunan Papua, Jokowi Gelontorkan Dana Rp 6 Triliun

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Liputan6.com, Jayapura - Pemerintah menggelontorkan dana Rp 6 triliun untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua tahun ini. Presiden Joko Widodo mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur pertanian, pasar, dan pelabuhan, serta berbagai pembangunan di Papua.

Jokowi di hadapan ribuan anggota TNI/Polri dan tokoh masyarakat yang hadir dalam pemaparan di Korem 172/Praja Wirayakti, Jayapura juga menyebutkan kekayaan sumber daya alam (SDA) di Papua sangat kaya dan harus dikelola bersama oleh masyarakat adat Bumi Cenderawasih.

"Pemerintah akan terus melakukan pendekatan masalah dengan gerakan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur pasar dan pembangunan infrastruktur lainnya. Pembangunan ini harus dirasakan masyarakat Papua," ucap Jokowi di Jayapura, Papua, Sabtu (9/5/2015).

Sebab, jika masyarakat tidak ikut merasakan, maka akan memunculkan kecemburuan sosial dan ekonomi. "Sekali lagi saya minta libatkan masyarakat dalam setiap draft pembangunan di Papua," imbuh Jokowi.

Selain itu Jokowi berharap pada 2019, seluruh ruas jalan di Papua harus terhubung. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pun mengakui, pada tahun 2018 semua ruas jalan ini dapat terhubung.

"Ya bagus, jika bisa maju lagi di tahun 2017," ujar Jokowi.

Pembangunan Pelabuhan Sorong

Pembangunan pelabuhan di Sorong yang menggunakan lahan 7.000 hektare juga akan dibangun tahun ini. Menurut Jokowi, bila ingin membangun pelabuhan, jangan seperti dulu hanya dibangun di atas lahan 10-15 hektare.

"Jika membangun pelabuhan harus mempunyai visi pembangunan 100 tahun ke depan. Paling minim itu membangun pelabuhan di atas 2.000 hektare, nanti di areal itu juga bisa dibangun pembangkit listrik dan industrial zone. Jika membangun pelabuhan hanya di atas lahan 20-50 hektare, untuk apa?" sambung Presiden Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi akan terus berkembang. "Jika bangun di atas lahan sempit, nantinya sama dengan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, lalu Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Priok, sudah dikelilingi warga, sudah susah."

Selain pelabuhan, akan ada pembangunan kereta api yang saat ini masih dilakukan studi. Harapannya, Agustus atau September studi kelayakan akan selesai dan titik mana yang dibangun terlebih dahulu. "(Kementerian) Perhubungan dan PT KAI mengaku tahun ini pembangunan itu bisa dilakukan," urai Jokowi. (Ans/Mvi)
read more...

Rabu, 25 November 2015

Menteri Marwan Ingin Desa di Indonesia Contoh Korea Selatan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar ingin desa-desa di Indonesia mencontoh konsep desa di Korea Selatan. Kenapa harus begitu?

Marwan menjadi pembicara di Global Saemaul Leadership Forum (GSLF) yang berlangsung di Republik Korea pada 24-27 November 2015. Dalam forum tersebut, Marwan bicara soal potensi desa di Indonesia yang sangat besar namun belum terkelola secara maksimal.

"Kerja sama lintas negara sangat perlu ditingkatkan. Dan forum GSLF yang melibatkan 48 negara ini, akan mendiskusikan strategi pembangunan berkelanjutan desa-desa di dunia, termasuk Indonesia yang tahun 2015 mulai gencar menjadikan desa sebagai basis pembangunan nasional," ujar Marwan Jafar di Korea dalam siaran pers, Rabu (25/11/2015).

GSLF 2015 ini berlangsung di Hotel Inter-Burgo, Daegu, Republik Korea. Diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Korea, Pusat Saemaul Undong Korea, Pemerintah Kota Daegu, dan jajaran setempat.

Dan GSLF 2015 merupakan forum pertemuan negara-negara dan para pemimpin Saemaul Undong di dunia.  Pemerintah Republik Korea memiliki konsep Saemaul Undong, yakni suatu  gerakan mental Desa Membangun yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

"Forum ini untuk berbagi semangat membangun desa yang dilakukan di seluruh dunia," ujar Marwan Jafar.  

Tahun ini pertemuan yang kedua kalinya. Forum GSLF ini untuk mencari strategi pembangunan yang berkelanjutan. Rangkaian acaranya terdiri dari Seminar, Pertemuan Tingkat Tinggi, Pertemuan Sosial antar Negara dan Pemimpin Saemaul Global, Pameran Teknologi Pertanian, dan lain-lain.

Jadi, konsep desa yang ingin dicontoh adalah Saemaul Undaong. Apa itu Saemaul Undong? Artinya adalah 'Gerakan Desa Baru'.

Dari hasil pertemuan lintas negara ini, Menteri Marwan mengatakan, ada konsep dan strategi yang bisa diterapkan di Indonesia. Apalagi, Saemaul Undong telah diakui Organisasi Unesco PBB sebagai model pengembangan ekonomi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. 

"Konsep ini mampu membawa Korea yang tadinya negara miskin, menjadi negara sangat maju," kata Marwan.

Desa-desa di Indonesia, kata Marwan Jafar, peluangnya sangat besar untuk menjadi basis pembangunan nasional. Sebanyak 74.093 desa memiliki karakteristik dan kondisi potensi alam yang berbeda-beda. Dari sektor agraris, Indonesia memunyai lahan pertanian dan perkebunan yang bisa digarap untuk ketahanan pangan.

"Apalagi dari sektor pariwisata, masyarakat desanya juga sudah siap menyambut kedatangan wisatawan. Jadi tidak ada alasan lagi di masa datang, pertumbuhan ekonomi desa diragukan lagi," imbuhnya.

"Indonesia sudah mengadopsi konsep Saemaul Undong  sejak tahun 2008, yakni di Yogyakarta, terutama pembangunan desa di Kabupaten Gunung Kidul. Dan konsep ini, memiliki spirit yang sama dengan Undang Undang Desa yang memberikan ruang besar kepada desa untuk melakukan perubahan," ujar Menteri Desa.

Dalam pertemuan itu, Menteri Desa, Marwan Jafar menyampaikan program kerja sama terkait pembangunan desa. Di antaranya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kerjasama pembangunan kawasan perdesaan dengan menggunakan model pemberdayaan masyarakat, seperti Saemaul Undong.

"Tak hanya itu, juga program peningkatan infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya; Penelitian dan pembelajaran bersama mengenai pembangunan perdesaan; dan saling kepentingan mengenai pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dapat diputuskan bersama secara tertulis," papar Marwan.

Marwan juga diagendakan secara khusus melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Pangan dan Perdesaan Republik Korea serta KOICA untuk secara lebih lanjut membahas realisasi kerjasama yang telah direncanakan sebelumnya.

"Dari kunjungan ini, diharapkan akan kian mempererat serta memperkuat hubungan bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Korea untuk saat ini dan masa yang akan datang," ujarnya. 
(dnu/dnu)


read more...

Rabu, 04 November 2015

Gempa 4,3 SR Guncang Timor Tengah Selatan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

SOE, KOMPAS.com - Gempa bumi berkekuatan 4,3 skala richter (SR) mengguncang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (3/11/2015) pagi.

Informasi yang dihimpun Kompas.com dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Kupang menyebutkan, gempa tersebut terjadi pada pukul 09.30 Wita. 

Pusat gempa berlokasi di 9,91 Lintang Selatan dan 124,72 Bujur Timur. Gempa berpusat di kedalaman 29 kilometer. 

Pusat gempa terletak di laut, sekitar 32 kilometer di Tenggara Kabupaten TTS. Hingga saat ini, belum ada laporan tentang getaran gempa maupun kerusakan yang ditimbulkan.  

Penulis: Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere
Editor: Glori K. Wadrianto
http://regional.kompas.com/read/2015/11/03/09563881/Gempa.4.3.SR.Guncang.Timor.Tengah.Selatan?utm_source=megapolitan&utm_medium=cpc&utm_campaign=artbox
read more...

Selasa, 27 Oktober 2015

Oknum PKB 'Palak' Pendamping Dana Desa, Ini Kata Menteri Marwan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Jakarta - Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar angkat bicara tentang perilaku oknum PKB yang memalak pendamping dana desa. Marwan menegaskan itu adalah fitnah yang dilakukan pihak tidak bertanggungjawab.

"Sudah dapat konfirmasi bahwa itu adalah fitnah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, bukan kader PKB," kata Marwan lewat akun twitternya, Senin (26/10/2015).

Marwan mengajak masyarakat mengawasi proses seleksi pendamping dana desa. Ia menjanjikan akan melakukan tindakan jika ada oknum yang melakukan upaya penipuan tersebut.

"Sedang diselidiki dan akan dilaporkan polisi," ancamnya.

Namun demikian apa yang disampaikan Marwan berbeda dengan pengakuan Wasekjen PKB Lukman Edy. Lukman menuturkan ada oknum pengurus PKB yang bermain.

"Jadi, ada beberapa cabang yang tidak disiplin, yang tidak koordinasi dengan kita," kata Wasekjen PKB Lukman Edy kepada wartawan, Senin (26/10/2015).

Lukman menuturkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Menteri Desa Marwan Jafar sudah memanggil pengurus DPW PKB yang bawahannya menyodorkan kontrak ke para pendamping desa. Hasilnya, ada beberapa pengurus PKB yang memang terbukti menyodorkan kontrak yang isinya meminta setoran 10 persen gaji pendamping desa.

"Kami temukan pengurus kecamatan yang lakukan hal ini. Ini bukan instruksi dari pusat, ini penyimpangan!" ujar Lukman.

DPP PKB sudah membuat larangan pengurus daerah ikut campur dalam pengelolaan dana desa. Tak boleh ada kader PKB yang aji mumpung karena Menteri Desa adalah kader PKB.

Di sejumlah daerah, mereka yang dipilih Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal menjadi pendamping dana desa disodori kontrak oleh oknum pengurus PKB. Isi kontraknya antara lain meminta para pendamping desa menjadi kader PKB. Lebih parah lagi, gaji para pendamping itu juga akan dipotong untuk kepentingan pengurus PKB wilayah setempat

http://news.detik.com/berita/3053446/oknum-pkb-palak-pendamping-dana-desa-ini-kata-menteri-marwan
read more...

Jumat, 23 Oktober 2015

Berangkat, 15 Transmigran Tak Lagi Terima Bekal Rp1,5 Juta

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Bisnis.com, WONOSARI – Sedikitnya 15 Kepala Keluarga di Gunungkidul akan diberangkatkan dalam program transmigrasi. Hanya saja, program ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena keluarga transmigran tak lagi dibekali benih atau pun uang saku sebesar Rp1,5 juta.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul Dwi Warna Widi Nugraha mengatakan antusia warga untuk ikut dalam transmigrasi relative tinggi. Untuk tahun ini, ada 30 keluarga yang mendaftar, namun tidak semunya bisa diberangkatkan karena terbatasnya kuota yang diberikan Pemerintah Pusat.

“Sesuai jatah yang dimiliki, kami hanya mengirim 15 keluarga untuk program transmigrasi. Saat ini, berbagai persiapan telah dilakukan dan tinggal menunggu jadwal pemberangkatan saja,” kata Dwi Warna kepada harianjogja.com, Rabu (14/10/2015).

Dia menjelaskan, dari jumlah yang diberangkatkan, 10 KK akan ditempatkan di wilayah Bulungan, Kalimantan Utara. Sedangkan sisanya, sebanyak lima keluagra ditempatkan di wilayah yang ada di Sulawesi Selatan.

read more...