Latest Posts

Kamis, 12 Februari 2015

Ternyata, Masih Banyak Desa Tertinggal di Daerah Maju

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Miriam S Haryani, mengungkapkan, banyak desa tertinggal berada di daerah atau kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Sayangnya, desa tertinggal di daerah maju ini luput dari pendataan.  

"Di kabupaten yang sudah maju pun masih ada desa tertinggal. Contohnya seperti di Indramayu, dan Cirebon. Di sana masih ada desa tertinggal. Jadi, tidak semua daerah kabupaten maju dapat dikategorikan tidak memiliki desa tertinggal," lanjut Yani saat sesi tanya jawab Rapat Kerja Komisi V dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Selasa (10/2/2015).

Hal senada diungkapkan anggota Komisi V DPR RI lainnya, Gatot Sudjito. Menurut Gatot, tidak semua desa di kabupaten yang maju pasti makmur. Pemerintah perlu memetakan kembali lokasi desa tertinggal agar terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi desa-desa tertinggal.

"Mari kita petakan lagi desa mana saja yang tertinggal. Tidak bisa jadi parameter kalau suatu daerah sudah maju, tidak ada desa tertinggalnya," ujar Gatot.

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dari total 74.050 desa, jumlah desa dengan kondisi tertinggal masih sebesar 17.268. Sementara daerah tertinggal terbanyak terdapat di Papua dengan 27,05 persen dari 122 daerah tertinggal. Disusul oleh Maluku, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Bali, serta Jawa.

Dalam kenyataannya, jumlah desa dan daerah tertinggal di Indonesia lebih banyak lagi. Terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Di kedua wilayah ini, masih banyak desa dan daerah tertinggal yang luput didata oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kurangi desa tertinggal

Menanggapi hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Fajar, meminta bantuan dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil) anggota DPR RI, khususnya komisi V untuk turut memetakan desa-desa mana saja yang tertinggal, meskipun kabupaten tersebut maju.

Untuk mengatasi permasalahan desa tertinggal, Marwan berencana untuk mengurangi jumlah desa tertinggal tersebut sebanyak 5.000 desa hingga 2019.

"Kita akan berikan dana ke 74.000 desa di Indonesia. Kita sudah mengajukan Rp 19,6 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar pada 2015. Nantinya tiap daerah (kabupaten) kira-kira dapat Rp 240 miliar. Dana tersebut bisa dipakai sesuai kebutuhan desa, seperti infrastruktur, irigasi, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," ujar  Marwan saat Rapat Kerja Komisi V dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (10/02/2015).

Marwan melanjutkan, pemerintah juga akan memberikan program pendampingan kepada desa agar perekonomian masyarakat menjadi lebih maju.

"Kita akan melakukan pedampingan serta pengembangan agar suatu desa menjadi desa mandiri. Kita berencana meningkatkan jumlah desa mandiri sebanyak 2.000 desa," tukas Marwan.

Dengan pembangunan dan pemberdayaan desa, Marwan menargetkan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal berkurang menjadi 12,5 persen pada 2019 dan indeks pembangunan manusia minimal 71,5 persen. Selain itu, Marwan juga menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi meningkat 7,35 persen.
http://properti.kompas.com/read/2015/02/11/180000921/Ternyata.Masih.Banyak.Desa.Tertinggal.di.Daerah.Maju?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
read more...

Rabu, 11 Februari 2015

Komisi V DPR Setujui Anggaran Kementerian Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

VIVA.co.id - Komisi V DPR RI menyetujui tambahan pagu anggaran dalam RAPBN-P 2015 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp10,4 triliun. Atau ada tambahan anggaran Rp3,7 triliun dari APBN 2015, dalam rapat Badan Anggaran DPR RI.

Raker dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR, Fary Djemi Francis, dan dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar, di Gedung Nusantara, Selasa 10 Februari 2015.

Dalam Raker tersebut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar meminta tambahan anggaran Rp3,7 triliun. Sehingga total anggaran dalam RAPBN-P 2015 menjadi Rp10,44 trilun.

Tambahan anggaran ini menurut Menteri Marwan guna meningkatkan program percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi. Mengingat penting dan strategisnya pembangunan daerah tersebut ia meminta Komisi V menyetujui permintaan anggaran tersebut.

"Saat ini tambahan anggaran memang sangat penting sekali pak ketua, mengingat kita harus mengejar target program-program kami guna mengsejahterakan desa-desa ke depan," kata Marwan.

Lebih lanjut Marwan mengungkapkan sesuai dengan arahan presiden, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi harus mengentaskan 122 kabupaten tertinggal dari status ketertinggalan. "Ini perlu kerja keras, dan kita juga fokus di 1.138 desa di kawasan perbatasan," tandasnya.

Dalam raker tersebut Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis juga menyoroti temuan BPK tahun 2014 terhadap Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Salah satunya adanya kelebihan pembayaran Rp1,3 miliar.

Selain itu, Fary menilai banyak program-program yang saat ini belum optimal mulai dari infrastruktrur desa dan perekonomiannya. Banyak juga dari satuan kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi tidak tepat sasaran dalam melakukan tugasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengungkapkan saat ini sudah dilakukan pembenahan meskipun belum optimal. Dia yakin temuan BPK tidak terulang jika proses penggabungan dua kementerian yang dipimpinnya rampung.
Sementara itu Anggota DPR Ridwan Bae mengatakan, program desa tertinggal harus dipertajam kinerjanya jangan sampai tumpang tindih.

"Desa adalah tumpuan kita semua, ini harus menjadi perhatian khusus kalau tidak diberikan perhatian kita tidak memiliki perasaan. kita bersyukur pemerintah sekarang ada program transmigrasi di tiap provinsi, kabupaten, oleh karena itu permintaan sebesar Rp10 triliun segera dipertimbangkan dipenuhi dengan catatan mempertimbangkan Dapil yang menjadi perjuangan kami juga mendapat perhatian,"ujarnya. (ren)
read more...

Selasa, 10 Februari 2015

Marwan Ajukan Anggaran Rp16 T

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

JAKARTA - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengajukan tambahan anggaran Rp16 triliun. Dana itu untuk pembangunan 57.100 desa yang tertinggal. 

Mendes PDTT Marwan Jafar mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran baru sekitar Rp16 triliun untuk pembangunan desa. Marwan menjelaskan, anggaran itu nantinya untuk membangun 39.000 desa yang tertinggal, kemudian sekitar 17.000 desa yang sangat tertinggal dan 1.100 desa yang ada di perbatasan dengan negara lain. 

“Saya baru mengajukan penambahan anggaran baru itu baru semalam (5/2) ke Kementerian Keuangan. Uangnya untuk pembangunan desa,” katanya seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung DPR kemarin. Politikus PKB ini mengatakan, penambahan anggaran ini untuk menggenapi kucuran dana yang akan diterima per desa maksimal sebesar Rp240 juta, jika memenuhi empat indikator yang ditentukan Kemendes, yakni indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan sulitnya letak geografis. 

Menurut Marwan, jika ditotal dengan dana desa yang diberikan Kemendes serta alokasi dana desa rutin dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka per desa akan menerima Rp750 juta. “Jadi, Rp750 juta itu merupakan gabungan dana desa yang bersumber dari tiga anggaran, yakni dana dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota seperti yang selama ini sudah berjalan di daerah,” ungkapnya. 

Marwan menambahkan, anggaran per desa itu nantinya akan dikucurkan melalui badan usaha milik desa (bumdes) untuk mempercepat sektor perekonomian di pedesaan. Marwan menjelaskan, sebelum desa menerima dana ini, kepala desa dan perangkatnya bakal didampingi oleh fasilitator dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul-zaman menyatakan harapannya agar Kemendes mampu memberantas kemiskinan masyarakat desa di seluruh kabupaten kota. Rambe pun mendukung penyaluran dana desa.

Neneng zubaidah 

http://www.koran-sindo.com/read/961384/149/marwan-ajukan-anggaran-rp16-t-1423285069
read more...

Jadi salesman, Marwan janjikan Rp 3 juta/bulan buat transmigrasi

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar blusukan ke RT 3 Rw 16 Kelurahan Kayu Putih, kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (8/2) siang. Ditemani sejumlah bawahannya, Menteri Jafar mengumumkan program transmigrasi.

Menteri Jafar mengatakan, kementeriannya menawarkan warga Kayu Putih untuk transmigrasi ke Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan. Jika bersedia, maka tiap bulan warga akan mendapatkan pelatihan selama 5 tahun.

Selain itu, warga juga akan diberikan insentif Rp 3 juta per bulan selama 18 bulan. "Karena di Pulonangka ini masih ada daerah tertinggal," kata Marwan di Pulogadung Jakarta.

Marwan melihat, banyak wilayah di Jakarta masih kumuh dan butuh pembenahan. "Saya di sini hanya salesman, menawarkan program transmigrasi apabila bapak ibu mau, silakan ke kantor saya," ujarnya.

Mendengar penjelasan dari menteri, banyak warga hanya tertawa. Ada juga yang terang-terangan menolak. "Jauh Pak, jauh lokasi transmigrasinya," ujarnya.

Komentar para warga ditanggapi senyuman oleh Menteri Marwan. Dia kemudian terus mensosialisasikan programnya sambil bersalaman dengan warga.
http://www.merdeka.com/peristiwa/jadi-salesman-marwan-janjikan-rp-3-jutabulan-buat-transmigrasi.html
read more...

Mendes Marwan Blusukan ke Serang

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan, dan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi, Marwan Jafar, terus melakukan blusukan ke berbagai daerah untuk melihat langsung wilayah-wilayah tertinggal.
Kali ini Marwan blusukan ke Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten.
Lokasi tersebut tak terlalu jauh dari pusat Ibu Kota, hanya butuh waktu sekira 1,5 jam untuk sampai lokasi.
Menurut Marwan, meski Desa Bandung tak jauh dari DKI Jakarta, daerah itu masuk golongan desa tertinggal.
"Kondisi desa ini relatif masih tertinggal, meski letaknya tidak terlalu jauh dari Jakarta," jelas Marwan dalam keterangannya, Senin (9/2/2015).
Selain melihat kondisi daerah-daerah tertinggal, menteri dari PKB ini juga menyempatkan diri untuk melihat perajin anyaman
read more...

Kota Jogja Punya Kuota 15 KK

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Harianjogja.com, JOGJA – Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memperoleh kuota sebanyak 15 kepala keluarga (KK) untuk diberangkatkan sebagai transmigran ke sejumlah lokasi transmigrasi pada 2015.
“Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kuota untuk Kota Yogyakarta ini tergolong sedikit,” kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Irianto Edi Purnomo di Yogyakarta, Sabtu.
Menurut dia, saat ini sudah ada sekitar 50 kepala keluarga yang terdaftar sebagai calon transmigran namun pihaknya masih harus melakukan seleksi kepada pendaftar.
Pada tahun ini, transmigran asal Jogja akan ditempatkan di empat lokasi yaitu Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
“Kuota untuk transmigran dari Kota Jogja di Kabupaten Bulungan adalah lima kepala keluarga. Lokasinya juga sudah disurvei dan hasilnya cukup bagus,” katanya.
Ia menyebut warga Kota Yogyakarta yang berminat mengikuti program transmigrasi tergolong rendah dibanding warga dari empat kabupaten lain di DIY.
“Budaya warga Kota Yogyakarta yang jarang bertani membuat warga enggan mengikuti program tersebut. “Sebenarnya, sebelum diberangkatkan, keluarga tersebut akan memperoleh pembekalan keterampilan, seperti bercocok tanam sehingga mereka bisa mengolah lahan pertanian yang diberikan,” katanya.
Ia menambahkan, ada warga Kota Yogyakarta yang berhasil sebagai transmigran bahkan mengajak keluarganya yang lain untuk ikut berusaha di lokasi
baru, namun demikian ada juga yang kembali lagi ke Kota Yogyakarta.
Sementara itu, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mardiyati mengatakan, transmigran yang diberangkatkan akan memperoleh bantuan peralatan dan uang saku.
“Mereka akan memperoleh jaminan hidup selama sekitar satu tahun,” katanya yang menyebut transmigran akan diberangkatkan pada akhir tahun.
read more...

Menteri Marwan Tawarkan Transmigrasi ke Warga Jakarta

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


JakartaCNN Indonesia -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tampak serius menjalankan program transmigrasi ke beberapa daerah di Indonesia tahun ini. Menteri Desa, Marwan Jafar bahkan sudah mulai menawarkan program transmigrasi yang menjadi salah satu agenda prioritas kementeriannya kepada warga di DKI Jakarta.

Marwan pada Ahad (8/2) ini sudah menawarkan program transmigrasi ke warga yang tinggal di wilayah pinggir Kali Pulo Nangka, Pulomas, Jakarta Timur.

"Saya datang hanya untuk menawarkan transmigrasi. Kalau ada warga yang berniat ya syukur. Kalau tidak, juga tidak masalah. Namanya juga sales, saya kan perlu menawarkan ke banyak orang. Silakan untuk dipertimbangkan tawaran saya," ujar Marwan dalam pertemuan bersama warga dalam keterangannya yang diterima CNN Indonesia.

Kementerian Desa telah menyiapkan dua hektare lahan untuk para transmigran yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Selain itu, Marwan dan kementeriannya juga menyediakan dana insentif untuk satu tahun dan pembinaan selama lima tahun bagi warga yang akan mengikuti program transmigrasi.

Untuk menjalankan program tersebut, Kementerian Desa telah mengganggarkan dana Rp 1,5 triliun pada tahun ini. Selain itu, prosedur yang mudah juga disiapkan bagi para calon transmigran di seluruh daerah di Indonesia.

"Warga cukup datang ke kantor transmigrasi di daerah. Datang dan gratis tidak ada pungutan apapun. Sudah banyak transmigran yang sukses hidupnya. Bahkan ada komunitas transmigran yang sekarang hidupnya sudah mapan. Ada yang jadi pengusaha, dokter, dan kesuksesan lainnya," ujar Marwan mencoba meyakinkan warga.

Berdasarkan catatan yang dimiliki Kementerian Desa, hingga saat ini telah muncul 1.168 desa, 385 kecamatan, dan 104 kabupaten atau kota yang terbentuk karena program transmigrasi. "Dua ibu kota provinsi di Indonesia juga berasal dari unit pemukiman transmigrasi, seperti Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, dan beberapa daerah di Kalimantan Utara," jelas Marwan menguatkan data tersebut. 
(obs)
read more...

Salurkan Dana Desa, Mendes Surati Kepala Daerah

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan surat edaran mengenai persiapan penyaluran dana desa kepada para kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. 

Penerbitan surat edaran tersebut menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12/2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terkait tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat Desa. “Kita kirimkan surat edaran kepada gubernur, bupati dan wali kota mengenai pembangunan desa ke depan,” kata Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar, kemarin di Jakarta. 

Dalam surat itu, lanjut Marwan, pihaknya meminta para kepala daerah untuk segera mengoordinasikan data pemerintahan desa mengenai penyaluran dana desa seperti perencanaan RPJM Desa dan RKP Desa sebagai prasyarat dalam pemanfaatan dana desa yang rencananya akan dimulai pada April nanti. “Kita juga meminta para kepala daerah menyiapkan kader desa untuk melakukan pendampingan dalam melaksanakan RPJMDes dan RKPDes sesuai ketentuan UU Desa,” bebernya. 

Selain itu, Kemndes-PDTT juga mengimbau para kepala daerah agar mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan menangani urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. “Khususnya di bidang pengelolaanpelayanansosialdasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana-prasaranadesa, sertapemberdayaan masyarakat,” urainya. 

Anggota Komisi II DPR Saduddin menyambut baik upaya yang dilakukan Kemendes untuk meningkatkan alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015 sebesar Rp20 triliun yang akan mulai direalisasi pada April. 

Dia mengharapkan, dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh desa untuk dapat mengakselerasi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Neneng zubaidah

http://www.koran-sindo.com/read/958284/149/salurkan-dana-desa-mendes-surati-kepala-daerah-1422682901
read more...

Senin, 09 Februari 2015

Pemerintah akan Prioritaskan Pembangunan 1.138 Desa di Perbatasan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, kawasan perbatasan menjadi fokus dan prioritas pembangunan oleh pemerintah saat ini sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Presiden Joko Widodo  pun sudah langsung terjun ke lapangan dan memerintahkan kementerian terkait untuk memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan.
Karena itu Kementerian Desa pun akan memprioritaskan pembangunan 1.138  desa-desa tertinggal yang ada di jalur perbatasan lintas negara. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang terintegrasi diharapkan dapat mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat di perbatasan.
“Basis ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur di perbatasan harus diperkuat. Kita ingin agar desa  di perbatasan tidak lagi merasa dikucilkan pemerintah, desa perbatasan harus menjadi garda terdepan NKRI,” kata Marwan, Senin (2/2/2015).
Marwan melanjutkan, persoalan di desa perbatasan memang cukup kompleks yang harus diperhitungkan oleh pemerintah. Bukan sekadar infrastruktur, tapi juga terkait sosial dan budaya masyarakat.
“Yang paling penting dari masyarakat di perbatasan adalah membuka akses terintegrasi. Desa satu dengan desa lainnya, minimal terkoneksi dengan infrastruktur dan komunikasi. Tidak merasa terkucilkan dengan lainnya. Padahal mereka masih satu keluarga atau rumpun,” ujarnya.
Terkait infrastruktur, dia mengatakan, pemerintah memastikan akan membenahi mulai tahun ini. Kemendes juga akan menyiapkan program transmigrasi di kawasan perbatasan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Setelah lahan dan pemukiman transmigrasi siap, selanjutnya kita akan tempatkan transmigran dari keluarga TNI,” ujarnya.
Selain itu, akses sarana komunikasi akan diperluas jangkauannya. Karena, ternyata kebutuhan masyarakat perbatasan cukup tinggi. Tidak hanya untuk sekedar berinteraksi secara sosial, tetapi juga bisa dipergunakan sebagai sarana pengembangan ekonomi. 
“Selama ini, sarana komunikasi perbatasan disiapkan oleh negara tetangga. Ini yang harus segera kita penuhi, agar masyarakat perbatasan mudah berkomunikasi dengan murah,“ ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, saat ini ada 27 kabupaten di perbatasan, yang terdiri dari 14 kabupaten perbatasan darat dan 13 kabupaten perbatasan laut. Sebanyak 14 kabupaten perbatasan darat itu memiliki 272 kecamatan dan 2.241 desa. Sedangkan 13 kabupaten perbatasan laut itu memiliki 145 kecamatan dan 1.350 desa. Total desa tertinggal di perbatasan sebanyak 3.591 desa.
http://nasional.kompas.com/read/2015/02/03/0432005/Pemerintah.akan.Prioritaskan.Pembangunan.1.138.Desa.di.Perbatasan
read more...