Latest Posts

Minggu, 03 Mei 2015

Kawasan Transmigrasi Dibuat Komprehensif

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
JAKARTA - Pemerintah akan mengubah lokasi transmigrasi menjadi kawasan komprehensif. 

Kawasannya tidak hanya akan memberdayakan manusia, tetapi juga sumber daya alam. Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan, kementerian akan meningkatkan kualitas pelaksanaan transmigrasi dengan mengubah lokasi transmigrasi yang saat ini spasial menjadi komprehensif. 

Marwan menerangkan, kawasan transmigrasi tidak hanya akan memberdayakan sumber daya alam di lokasi itu, tapi juga bagaimana memberdayakan masyarakatnya supaya terintegrasi dengan kawasan sekitarnya. ”Kawasan transmigrasi itu nanti harus menjadi kawasan komprehensif. Tidak hanya pandai mengolah sumber alamnya, namun juga bagaimana masyarakat bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya,” katanya di Kantor Kemendes kemarin. 

Politikus PKB ini menerangkan, pola pandang transmigrasi yang hanya memindahkan masyarakat dari daerah padat ke kosong harus diubah. Transmigran yang dikirim itu tidak hanya dipaksa menggarap lahan kosong supaya menghasilkan produk baru. Pemerintah bahkan tidak ingin mereka dipindahkan hanya untuk menghuni lahan tidak berpenghuni. 

Pemerintah, ujarnya, menginginkan agar transmigran dapat memberdayakan sumber alam dan manusianya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak hanya menyejahterakan para transmigran juga menjalar ke daerah sekitarnya agar masalah kemiskinan dapat teratasi secara nyata. Marwan menjelaskan, program transmigrasi merupakan kebijakan masa lalu yang harus dilanjutkan. 

Transmigrasi terbukti memiliki rekam jejak yang sangat baik dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Lebih dari 2,2 juta keluarga atau sekitar 8,8 juta transmigran berhasil dientaskan dari kemiskinan selama 64 tahun transmigrasi berjalan. 

”Bukti nyata keberhasilan program transmigrasi adalah berkembangnya unit-unit permukiman transmigrasi menjadi sentra-sentra produksi yang menggerakkan ekonomi wilayah sekitarnya, bahkan kawasan tersebut berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan turut menggerakkan perekonomian daerah,” sebutnya. 

Lebih lanjut Marwan menjelaskan, dari pusat pertumbuhan baru tersebut juga telah terbentuk pusat pemerintahan baru, tercatat sebanyak 1.168 desa, 385 kecamatan, serta 104 kabupaten/kota baru. Bahkan terdapat dua ibu kota provinsi di Indonesia berasal dari unit permukiman transmigrasi yaitu Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, dan Tanjung Salor atau Bulungan, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. 

Jutaan penduduk asli di sekitar kawasan pun turut memanfaatkan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru yang terus bertumbuh. Mereka pun terentaskan dari kemiskinan dan pengangguran, memiliki penghasilan layak untuk hidup sejahtera. Marwan mengatakan, akan ada 72 satuan permukiman menjadi pusat satuan kawasan pengembangan transmigrasi dari 144 kawasan. 

Selain itu, 20 kawasan transmigrasi juga akan menjadi kawasan perkotaan baru (KPB). Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, pemerintah belum melakukan sinergi yang baik untuk membangun infrastruktur di kawasan transmigran. 

Misalnya fasilitas jalan di kawasan masih jelek, masih berupa tanah dan batu sehingga menyulitkan akses keluar-masuk warga. 

Neneng zubaidah   

http://www.koran-sindo.com/read/996319/149/kawasan-transmigrasi-dibuat-komprehensif-1430533907
read more...

Pemkab Dituntut Tambah Tempat Bongkar Muat Barang

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
* Demo Mahasiswa Peringati Hari Buruh
MEULABOH - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat untuk Hari Buruh/May Day berdemo terhadap Pemkab dan DPRK Aceh Barat di depan Kantor DPRK, Bundaran Pelor, Meulaboh, Jumat (1/5) pagi. Salah satu tuntutan dalam rangka memperingati hari buruh sedunia ini mendesak Pemkab Aceh Barat menambah tempat bongkar muat barang.
Dalam aksi itu, mahasiswa turut membawa sebuah pocong serta sejumlah tulisan yang intinya menuntut beberapa tuntutan kepada Pemkab dan DPRK Aceh Barat (baca enam tuntutan mahasiswa). Mereka menilai Pemkab dan DPRK Aceh Barat selama ini gagal meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Aksi ini dikawal oleh polisi yang sekaligus mengarahkan pengguna jalan di kawasan tersebut ke jalur lain.  
“Berdasarkan data dari BPS, Aceh Barat memiliki angka kemiskinan sebesar 23,18 persen,” teriak orator Zulhelmi Ridwan. “Aceh Barat juga termasuk dalam kategori daerah tertinggal dari segi pembangunan,” timpal oratir lainnya, Raman Dhawis.
Menurut mereka, yang lebih memprihatinkan lagi, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) juga menyebutkan satu dari 183 daerah tertinggal di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Barat yang juga kabupaten termiskin di Aceh dengan tingkat pengangguran sangat tinggi.
Karena itu, para mahasiswa menuntut Pemkab dan DPRK Aceh Barat lebih peka dan peduli terhadap nasib masyarakat, serta mendesak perbaikan perekonomian dan penambahan lapangan kerja baru bagi seluruh masyarakat di kabupaten ini. (edi)
enam tuntutan mahasiswa
1. Menuntut Pemkab, DPRK Aceh Barat serta perusahaan terkait terhadap kejelasan dan jaminan kesehatan buruh lepas
2. Penyesuaian jam kerja dan upah gaji buruh
3. Mendesak Pemkab Aceh Barat menambah tempat bongkar muat barang
4. Mendesak Pemkab dan DPRK menambah lapangan kerja sebanyak-banyaknya
5. Mendesak Pemkab, DPRK, dan perusahaan menambah dana hibah untuk biaya pendidikan, anak pekerja (anak buruh).
6. Mendesak pemkab dan perusahaan di Aceh Barat untuk memprioritaskan putra daerah sebagai tenaga kerja lokal
read more...

Kamis, 02 April 2015

Link Download Bahan Sosialisasi Pendampingan Desa

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Download Vidio  setelah muncul link download klik mp4

Untuk materi dan bahan rapat bisa di download pada link di bawah ini :

Download : Bahan Rapat Peserta

Bahan Rapat Peserta : Download

View Download

View Download

View Download
03. Bahan Menteri Keuangan 30 Maret 2015_Revisi.ppt
View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

View Download

semoga bisa membantu jika masih ada yang ingin di tanyakan silahkan berikan komentar pada kolom di bawah : salam dari desa
read more...

Selasa, 31 Maret 2015

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

tes
read more...

Senin, 23 Maret 2015

Legislator Apresiasi Gerakan Desa Semesta Kawasan Tertinggal

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Publicapos.com - Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Anwar Pua Geno mengapresiasi program pembangunan sarana dan prasarana desa yang dikucurkan untuk desa-desa tertinggal sesuai program Dirjen Pembangunan Kawasan melalui gerakan pembangunan desa semesta.

"Diharapkan 19.400 dari sekitar 3.000 desa di NTT yang tercatat ada di kawasan hutan yang tertinggal, terpencil, terdepan dengan negara tetangga diberi kesempatan demi meningkatkan ekonomi dan pendapatan keluarga," katanya di Kupang, Sabtu (21/3)

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD NTT itu mengatakan hal tersebut terkait aktivitas Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Johozua M Yoltuwu selama beberapa hari di NTT untuk sosialisasi dan kegiatan lainnya.

Dalam sosialisasi dan seminar itu dikatakan bahwa pengelolaan kawasan hutan atas izin Perum Perhutani, namun pengelolaan hutan hanya terbatas pada pembukaan kebun untuk ditanami tanaman umur pendek seperti jagung, umbi dan kacang.

Menurutnya Kementerian PDTT sudah meminta izin Perum Perhutani untuk pengelolaan kawasan hutan tersebut, namun pengelolaan hutan hanya terbatas pada pembukaan kebun untuk ditanami tanaman umur pendek seperti jagung, umbi dan kacang. Tidak diperbolehkan menanan tanaman umur panjang seperti kopi, cengkih, atau kakao.

"Ini (Pemberdayaan masyarakat) sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," katanya.

Sebab bagaimanpun sebagian besar penduduk di desa hutan adalah petani namun tidak memiliki lahan pertanian sebagai sumber penghidupan sehingga sulit mencapai hidup layak. Apalagi 20 juta di antaranya diketahui sebagai petani miskin.

Karena tidak memiliki lahan, yang kemudian menghambat mereka berkebun dan bertani dan memiliki penghasilan dari hasil panen untuk hidup layak. Ia mengatakan pemberdayaan masyarakat desa sesuai program Presiden Joko Widodo yakni membangun dari pinggiran atau desa.

Dalam sosialisasi itu kata Anwar disebutkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyiapkan lahan bagi 50 juta penduduk yang bermukim di 19.400 desa di kawasan hutan.

¿Mereka akan mengolah lahan untuk peningkatan ekonomi (keluarga) tetapi tidak merusak fungsi hutan,¿ kata Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian PDTT Johozua M Yoltuwu kepada wartawan di Kupang.

Kementerian Desa, kata Johozua M Yoltuwu menegaskan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) siap mengucurkan dana desa pada April 2015. Peluncuran dana desa bakal dilakukan Presiden Joko Widodo.

Ia menyebutkan besaran dana desa bervariasi antara Rp240 juta sampai Rp270 juta. "Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan besaran dana desa bervariasi tergantung kondisi geografis, jumlah penduduk, dan angka kemiskinan.

¿Tahap pertama dikucurkan sebesar Rp4,1 miliar dikirim ke rekening Pemda kemudian diteruskan ke rekening desa,¿ katanya.

Sedangkan total dana desa tahun ini berjumlahRp20,1 trilun. Ia menyebutkan kepala desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dana tersebut. Nantinya pengelolaan dana desa mulai dari musyawarah untuk menentukan pekerjaan yang dibiayai dana tersebut.

Ia mencontohkan dana desa dimanfaatkan untuk pekerjaan seperti membangun tambatan perahu, revitalisasi pasar atau bantuan ekonomi produktif (tgh/ant)
http://www.publicapos.com/nasional/6628-legislator-apresiasi-gerakan-desa-semesta-kawasan-tertinggal
read more...

Tiap Desa Terima Dana Minimal Rp 700 Juta

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan mengucurkan dana desa mulai April mendatang. Pengucuran dilakukan secara bertahap. Jumlah yang diterima tidak sama angka. Tiap desa minimal menerima Rp 700 juta.
“Angka itu merupakan gabungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi jangan salah tafsir, seolah-olah semua dikeluarkan pemerintah pusat. Bahkan ada daerah yang menerima Rp 1 miliar, seperti di Papua. Tergantung kondisi daerah,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar di hadapan 423 kepala desa se-Kabupaten Lamongan, Minggu (22/3).
Ia meminta dana itu dimanfaatkan untuk kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.
“Tahun ini kami luncurkan anggaran secara bertahap. Tahun mendatang akan saya prioritaskan agar anggaran terus meningkat,” imbuhnya.
Kemajuan Berbeda
Dana itu ditargetkan dapat membentuk desa yang potensial, sehingga menjadi gerakan nasional desa mandiri. Agar mandiri, desa harus siap dari segi energi, pendidikan, dan lainnya.
Untuk merintis program itu, Kementerian Desa mendorong pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). “Saya yakin, kalau potensi desa dimaksimalkan, akan meningkatkan ekonomi desa dan masyarakat,” ujar Marwan.
Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, kemajuan antara daerah yang sudah dan belum memiliki BUMDes, berbeda. “Pasti banyak potensi kreatif masyarakat yang sudah berkembang, tapi market (pasar) belum maksimal. BUMDes bisa jadi solusi,” kata dia.
Sebelum mengunjungi Lamongan, Marwan beserta rombongan meninjau wisata Bukit Jamur di Desa Bungah, Gresik. Kawasan tersebut bekas galian C. Karena menyisakan batu dan padas mirip jamur, lokasi itu kerap didatangi masyarakat untuk berwisata. (K32-59)
read more...

PAKAR: Target Transmigrasi 4 Juta Orang Sulit Tercapai

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Pakar ekonomi Ahmad Erani Yustika menilai program transmigrasi yang akan memindahkan 4 juta orang itu sulit terwujud dengan baik, mengingat pengalaman sebelumnya.
"Transmigrasi dalam 5 tahun harus empat juta orang. Lima tahun lalu, 2009-2014 hanya berhasil 125.000 orang. Ini program raksasa, bebannya berat untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi," kata Erani, Senin (23/3/2015).
Guru besar ilmu ekonomi kelembagaan Universitas Brawijaya itu berpendapat, pekerjaan ini merupakan hal yang sangat sulit dilakukan karena terkait juga dengan pengolahan lahan sebesar sembilan juta hektare bagi para transmigran nantinya.
Terkait dengan pengolahan lahan tersebut, katanya, transmigrasi pada pemerintahan saat ini lebih cenderung digabungkan dengan program reformasi agraria.
"Ini memang sulit dan rumit, pasti itu. Tapi akan lebih baik dijalankan dulu dan dibuat roadmapagar tahu arah programnya seperti apa, karena bagaimanapun program ini harus berjalan," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengungkapkan bahwa presiden menginginkan program itu diutamakan di daerah perbatasan agar lebih cepat berkembang.
Direktorat Peningkatan Kapasitas Manusia dan Masyarakat Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menganggarkan dana Rp1,5 triliun untuk transmigrasi.
Ditargetkan pada tahun ini akan ditempatkan sebanyak 4.005 KK pada sejumlah wilayah transmigrasi di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
read more...

Rabu, 11 Maret 2015

Mendes Yakin Pesantren Bisa Bantu Wujudkan Desa Mandiri

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

JAKARTA - Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam, yang mayoritas berada di desa, mempunyai peran besar dalam mendukung terwujudnya desa mandiri sebagai salah satu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Menurut Menteri Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, peran pondok pesantren dalam pembangunan selama ini, tidak bisa dipandang sebelah mata.
"Mulai pada masa kemerdekaan sampai sekarang, pesantren selalu memiliki peranan dalam proses berbangsa dan bernegara," ujar Menteri Marwan, kepada wartawan, di Jakarta, Senin, (9/3/2015).
Posisi pesantren yang mayoritas berada di desa, menurut Marwan, bisa dijadikan pusat pelatihan dan pengembangan untuk mempersiapkan SDM yang siap pakai dengan tetap menjaga kearifan lokal daerah setempat.
"Sejak dulu, pondok pesantren selalu mempunyai program pelatihan dan pengembangan SDM untuk masyarakat di sekitar pesantren," ujarnya.
Kementerian Desa akan mengkaji beberapa pesantren yang mempunyai beberapa bidang khusus untuk dijadikan sebagai pusat pelatihan dan pengembangan SDM.
"Ya nanti kita akan kaji, beberapa pesantren yang mempunyai beberapa keunggulan khusus untuk kita jadikan sebagai pusat pelatihan dan bisa membantu mewujudkan Desa Mandiri di sekitar Pesantren," tandasnya.
Politikus PKB itu mencontohkan, Pesantren Al-Ittifaq yang berdiri di pedalaman kaki Gunung Patuha, Bandung, yang memberikan pelajaran agribisnis terhadap para santrinya.
"Jadi santri yang ada disana tidak hanya belajar agama tapi juga belajar wirausaha desa yang dikelola secara modern tanpa meninggalkan cirikhas lokal," ujarnya.
Untuk diketahui, dengan memberikan ilmu agrobisnis kepada para santri, pesantren Al-Ittifaq dibawah asuhan KH Fuad Affandi telah berhasil memasok hasil pertanian ke supermarket dan ke pasar-pasar menengah di kota Jakarta, Bandung dan sekitarnya.
Dengan melibatkan sekitar 700 santri beserta lima kelompok tani di Kecamatan Rancabali dan Kecamatan Ciwidey, Koperasi Al-Ittifaq kini mewujud sebagai lembaga keagamaan yang mandiri. Para santri yang belajar pun tidak perlu membawa bekal untuk mengaji di pesantren tersebut.


read more...

Bonus Demografi Bakal Untungkan Dunia Perfilman

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
JAKARTA - Bisnis perfilman yang belakangan terlihat semakin "lesu" diharapkan mampu bangkit kembali dengan adanya bonus demografi. Kondisi ini diperkirakan akan terjadi pada kurun 2020—2030.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, momentum ini diharapkan mampu menghidupkan kembali gairah perfilman nasional.

"Bonus Demografi ini kan terjadi mayoritas di desa-desa, warga desa akan semakin didominasi penduduk produktif di masa yang akan datang," ungkap Marwan, saat menghadiri Gala Premiere Kok Putusin Gue?, yang dibintangi duo The Virgin di Epicentrum XXI, Kuningan Jakarta Selatan, Senin (9/3/2015) malam.

Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi di tahun 2020-2030. Saat itu, penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 180 juta, sementara non-produktif 60 juta.

Bonus demografi akan menghadapkan penduduk usia angkatan kerja (15—64 tahun) mencapai 70%. Sisanya, 30%, adalah penduduk yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan diatas 65 tahun).

Oleh karena itu, lanjut Marwan, kondisi tersebut seyogyanya bisa dimanfaatkan dengan menambah frekuensi penyanangan film di desa-desa dengan membuka layar tancap. "Saya sangat setuju dengan layar tancap. Itu sebagai cara utk menaikkan gairah perfilman nasional. Kenapa ibu-ibu sekarang suka nonton sinetron? Karena tidak ada pilihan lain," ujarnya.

Menurut dia, untuk memutar sebuah film tidak harus digelar secara permanen di pusat-pusat perbelanjaan seperti yang tersedia di kota-kota besar. Pasalnya, pemutaran film juga bisa dilakukan melalui layar tancap di desa.

"Ada mal atau tidak ada mal itu tak ada kaitannya dengan film. Apalagi bonus demograsi itu adanya di desa-desa atau daerah. Saya saat kecil di kecamatan saya ada dua bioskop, dan keduanya ramai dikunjungi warga," kenang Marwan.

Marwan berpendapat, produksi perfilman nasional belakangan ini cenderung mengalami kemunduran, baik dari segi bisnis maupun kualitas. Karena itu, dia juga berharap agar ke depan para pebisnis perfilman dapat menyajikan hasil karya yang dapat memberikan pembejalaran positif bagi masyarakat luas.

"Saya sendiri merasa kurang puas karena perkembangan industri perfilman yang lambat dan belum ada film spektakuler, seperti dulu ada film Cut Nyak Dien yang spektakuler. Jangan hanya film horor, harus ada edukasi yang terus menerus dikembangkan secara positif kepada masyarakat," papar Marwan.

Selain dapat menumbuhkan kembali gairah perfilman, penayangan film hingga tingkat desa juga diyakini mampu menyerap tenaga kerja yang secara otomatis akan menaikkan ekonomi masyarakat desa.

"Selain menyajikan hiburan bagi masyarakat desa, juga bisa menaikkan pendapatan bagi warga desa setempat. Karena itu, saya kira positif juga dibangun di daerah. Di sisi lain nanti juga sangat membantu sosialisasi program pemerintah," pungkas dia. 


(alv)
http://lifestyle.sindonews.com/read/974600/158/bonus-demografi-bakal-untungkan-dunia-perfilman-1425976053
read more...